KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 22 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup,  maka pelaksanaan pemantauan kualitas sungai lintas provinsi yang menjadi kewenangan pusat dilimpahkan kepada  33 provinsi, dengan tujuan untuk meningkatkan  kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemantauan kualitas sungai dilakukan pada sungai lintas provinsi, sungai strategis nasional dan sumber air lain.  Pemantauan dilakukan 5 (lima) kali setahun di minimal 6 titik sampling atau disesuaikan dengan kondisi sungai tersebut.

Pemantauan kualitas sungai sangat penting dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sungai, mengingat permasalahan lingkungan yang dihadapi terutama sumber daya air saat ini adalah menurunnya kualitas dan kuantitasnya, sehingga dipandang perlu untuk  mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan nyata dalam upaya mewujudkan perbaikan kualitas dan fungsi sumber daya air  di daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaan pemantauan kualitas sungai dengan dana dekonsentrasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008 masih diperlukan penyeragaman dalam pelaksanaan pemantauan sesuai acuan yang berlaku. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kegiatan pemantauan setiap tahunnya. Diharapkan dari kegiatan ini akan dihasilkan keluaran yang bermanfaat dalam upaya pengelolaan sungai untuk meningkatkan kualitas sungai itu sendiri.

Sejalan dengan pemantauan kualitas sungai, juga telah dilaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasif sampler pada tiga lokasi pemantauan yaitu permukiman, transportasi dan industri. Pemantauan kualitas udara dengan metode ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005.

Tujuan pertemuan teknis pemantauan kualitas sungai yang dilaksanakan di Auditorium Pusarpedal pada tanggal 17 November 2009 adalah mengevaluasi kegiatan pemantauan kualitas sungai terutama dan mensinergikan kegiatan pemantauan kualitas sungai dengan program pengelolaan sungai prioritas  yang dilakukan KNLH.

Adapun pembicara yang menyampaikan presentasi pada acara ini adalah:

  1. Deputi VII  : Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana  Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Implementasi UU no 32/2009 dan Permen LH no 22/2008
  2. Kepala Pusarpedal : Evaluasi Hasil Pemantauan Kualitas Sungai  tahun   2009
  3. Kepala Bidang Pemantauan Pusarpedal: Evaluasi dan Pengembangan Pemantauan Udara Ambien dengan metode Pasif Sampler 
  4. Asdep Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau : Sinergi Penentuan Lokasi Pemantauan untuk Mendukung Program Pengelolaan Sungai Prioritas Nasional
  5. Budi Kurniawan (Asdep Urusan Pengendalian Limbah Domestik dan Usaha Kecil): Prinsip-Prinsip Dasar  Pengolahan Data Kualitas air dan udara dan aplikasinya terhadap Data Hasil  Pemantauan Kualitas Sungai dan udara ambien.

Rakernis ini dihadiri oleh penanggungjawab pemantauan kualitas sungai dari 33 provinsi dan unit kerja terkait di KNLH.

Dari Rapat teknis ini dihasilkan perumusan sebagai berikut:

  1. Laboratorium memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemantauan kualitas sungai, untuk itu setiap daerah perlu memetakan kekuatan  laboratorium yang ada, status laboratorium dan SDM yang kompeten.
  2. Koordinasi yang intensif dan komitmen antara KNLH dan instansi pengelola lingkungan hidup Provinsi penting dilaksanakan dalam pemantauan kualitas air sungai dan udara ambien.
  3. Semua Provinsi yang mempunyai sumber air lintas provinsi dan atau sungai strategis nasional dan sungai lintas kabupaten/kota tetap bersedia dan berkomitmen melanjutkan  pemantauan sungai lintas provinsi  dengan dana dekonsentrasi dan pelaksanaan sesuai   aturan yang telah ditetapkan
  4. Masing-masing provinsi akan mengkaji titik pantau sungai lintas provinsi atau sungai strategis nasional serta sungai lintas kabupaten/kota yang diusulkan KNLH (Deputi III) disesuaikan dengan persyaratan teknis penentuan titik pantau dan aksesibilitas . 
  5. Sebagian besar provinsi belum menerapkan pemodelan Qual2KW (pemodelan kualitas air). Untuk menerapkan pemodelan tersebut sangat diperlukan sosialisasi Qual2KW yang intensif, peningkatan kapasitas SDM daerah yang menangani pengolahan data, dan mengusulkan agar KNLH mengembangkan program Qual2KW yang online. KNLH bertugas untuk melaksanakan peningkatan SDM dalam program Qual2KW.
  6. Untuk melengkapi data antara lain data inventarisasi sumber pencemar, metrology, klimatologi dalam rangka menerapkan Qual2KW diperlukan kerjasama dengan berbagai ahli kimia, hidrologi, klimatologi dan lain-lain dari instansi terkait.

Sumber:
(Pusarpedal/Bidang III)

Kementerian Negara Lingkungan Hidup