KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Negara Lingkungan Hidup sejak tahun 2005 sampai dengan Oktober 2008 telah membentuk Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Pos P3SLH) di 26 Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka mengevaluasi kinerja Pos P3SLH tersebut dan guna menjalin kerjasama dan pertukaran informasi antar Pos, maka telah diadakan rapat kerja pada tanggal 12 November 2008 di hotel Cemara Jakarta.

Rapat Kerja dibuka oleh Ilyas Assad, Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan menyampaikan hal-hal yang perlu dievaluasi dalam pengelolaan Pos P3SLH sehingga Pos menjadi semakin efektif dalam pengelolaan pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pada pertemuan tersebut disampaikan hasil rekapitulasi kuesioner dari 24 pos oleh Asdep Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan. Sebagian besar Pos P3SLH menyatakan bahwa kendala utama dalam pengelola Pos adalah kurangnya dukungan dana untuk melakukan verifikasi dan laboratorium.

Melengkapi paparan dari Asdep 4/V, Kepala Bapedal Provinsi Kalbar, Kepala Bapedal Provinsi Sumut, perwakilan BPLHD Provinsi Jawa barat dan perwakilan Bapedal Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan paparan mengenai pengalaman dan permasalahan dalam pengelolaan pos P3SLH.

Rapat kerja dihadiri oleh 40 peserta yang berasal dari 30 Pos dan undangan lainnya (Pusreg Sumapapua dan Sumatera) yang telah menghasilkan suatu Kesimpulan dan Rekomendasi yang disepakati oleh seluruh peserta untuk tujuan pengembangan Pos di masa depan, antara lain yaitu:
1. KNLH dan instansi LH di daerah mendorong kepala daerah dan legislatif untuk dapat meningkatkan kualitas SDM lingkunga.
2. Peningkatan kerja sama antara KNLH dengan instansi sektoral dalam kaitan dengan penegakan hukum (Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman).
3. Peningkatan anggaran setiap tahun untuk penegakan hukum lingkungan melalui dana dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus (DAK), PNBP atau APBN dan APBD.
4. Peningkatan kapasitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dan penegakan hukum lingkunga,
5. Perlu ketegasan dan keberanian institusi lingkungan hidup untuk mengubah tata cara penyelesaian penegakan hukum ke arah yang lebih profesional.
6. Pembentukan sistem online penegakan hukum lingkungan antara KNLH, Provinsi, Kabupaten/Kota.
7. KNLH berkoordinasi dengan kepala instansi LH di Provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan verivikasi. Provinsi juga melakukan koordinasi dengan kepala instansi LH di kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi.
8. Evaluasi Pos p3SLH tahun 2009 direncanakan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan barat (alternatif:Provinsi jawa barat dan Sumatera Utara).

Jakarta,  November 2008.

Sumber:
Moehammad Zoel Fachry
Asdep Urusan Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan