KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Juli 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah yang berlangsung pada tanggal 15 – 16 Juli 2014 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan institusi lingkungan hidup kabupaten/kota dan provinsi se-ekoregion Bali dan Nusa Tenggara serta Kalimantan, yang dibuka secara resmi hari ini oleh Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Dr. Henry Bastaman, MES

Penyelenggaraan Rakernis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait dengan peranan kelembagaan lingkungan hidup daerah untuk membentuk kelembagaan lingkungan hidup daerah yang handal dengan kapasitas yang optimal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan status kelembagaan lingkungan hidup daerah belum memadai yang idealnya dalam bentuk ‘Badan’ di tingkat eselon II. Kelembagaan lingkungan di Indonesia belum semuanya berbentuk Badan, kecuali untuk level provinsi. Kelembagaan lingkungan kabupaten/kota saat ini sudah meningkat menjadi 354 lembaga yang berntuk badan.  Namun kelembagaan lingkungan lainnya yang masih berbentuk kantor sejumlah 139 lembaga, dan berbentuk lainnya sejumlah 25 lembaga. Kondisi kelembagaan ini masih perlu ditingkatkan kembali statusnya.

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Dr. Henry Bastaman, MES menyatakan, “Perlu penataan kelembagaan yang ‘powerful’ yang dapat berkoordinasi dan memberikan pengambilan keputusan penting bagi daerah melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya manusia yang profesional dan mandiri menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat dengan lebih baik”.

Tugas dan fungsi lembaga lingkungan hidup di daerah perlu diperkuat dari sisi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Untuk itu, KLH mengembangkan Jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Hingga kini, jumlah pejabat fungsional bidang lingkungan hidup masih perlu ditambah. SDM aparatur pengendali dampak lingkungan daerah yang merupakan pejabat fungsional berjumlah 139 orang, dan secara ideal seharusnya dibutuhkan 1 orang di setiap daerah. Sedangkan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah berjumlah 36 orang, dan secara ideal di butuhkan 2 orang setiap daerah. Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Saat ini diseluruh daerah baru berjumlah 270 orang.

Di tingkat penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup yang terukur melalui penyelenggaraan standar pelayanan minimal pada penerapan tahun 2013, pemerintah daerah provinsi yang melaporkan sudah mencapai 85% atau setara dengan 29 daerah. Sedangkan kabupaten/kota baru sebesar 46% atau setara dengan 234 daerah.

Hasil Rakernis ini diharapkan memberikan kekuatan bagi daerah dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan menginternalisasikannya dalam proses pembangunan. Pada aspek kelembagaan, kekuatan koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi keharusan mutlak untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan kewenangannya.

Informasi lebih lanjut:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas KLH,
Tlp/Fax (021) 85904931