KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Mamuju, 25 – 27 Maret 2013. Pemantauan kualitas air sungai di 33 provinsi merupakan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap orang berhak mendapatkan informasi kualitas lingkungan dan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dinyatakan bahwa apabila sumber air melintasi dua atau lebih daerah provinsi dan atau lintas batas negara, maka kewenangan pemantauan kualitas airnya berada pada Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup, maka pada tahun 2013 pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai lintas provinsi, sungai strategis nasional bagi propinsi yang tidak dilalui sungai lintas propinsi, akan dilaksanakan oleh setiap propinsi dengan memanfaatkan dana dekonsentrasi.

Untuk merencanakan dan mensinergikan Pemantauan Kualitas Air tersebut sehingga menghasilkan data yang dapat diandalkan untuk menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan kualitas air sungai, pada setiap awal tahun Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan RAPAT KERJA TEKNIS TINGKAT NASIONAL. Rakernis tahun 2013 ini dihadiri oleh para Kepala Pengelola Lingkungan Hidup di daerah Propinsi (Ka. BLH Propinsi) yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pemantauan dengan dana dekonsentrasi. Rakernis tahun 2013 ini mengambil tema Peningkatan Kualitas Data Hasil Pemantauan Dalam Mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tema ini diangkat dengan harapan bahwa untuk mewujudkan kualitas air yang bersih dan sehat diseluruh wilayah Indonesia melalui pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air berdasarkan data hasil pemantauan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan hukum.

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA yang dibacakan oleh Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Dr. Henry Bastaman, MES, menekankan perlunya komitment dan kerjasama dari seluruh pemimpin baik di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat untuk menyelamatkan air kita dari degradasi yang lebih parah. Karena hal ini merupakan masalah dan isu krusial, maka untuk melestarikan air perlu kita laksanakan satu tahap yaitu melalui pelaksanaan pemantauan yang berkesinambungan. Disamping hal tersebut Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan “Faktor utama pemantuan yang baik adalah kuatnya komitmen di tingkat pimpinan pengambil kebijakan. Faktor lainnya adalah pelaksanaan pemantauan yang dimulai dari pengambilan sampel yang representative, personel laboratorium yang kompeten serta peralatan yang handal sehingga menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk meningkatkan pelaksanaan seperti ketepatan waktu penyampaian data pemantauan, verifikasi data, pemilihan laboratrium yang terakreditasi dan/atau terregistrasi.”

Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Dr. Henry Bastaman, MES, menekankan bahwa “Tujuan Rakernis ini adalah untuk meningkatkan kualitas data hasil pemantauan kualitas air di 33 propinsi dan meningkatkan komitmen  instansi pengelola lingkungan hidup di seluruh propinsi dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rakernis kali ini menjadi sangat penting mengingat dari beberapa tahun pelaksanaan pemantauan berbagai kendala teknis dan non teknis umumnya terjadi berulang-ulang sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Rakernis ini akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang akan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan komitment disamping aturan peraturan yang sudah ada. Adapun peserta Rakernis selain dari perwakilan instansi lingkungan hidup daerah provinsi juga dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang. Acara yang juga akan dilaksanakan adalah demonstrasi pemantauan kualitas air sungai dan peresmian laboratorium BLH Kab. Mamuju yang dibangun melalui pendanaan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Pelaksanaan RAKERNIS berlangsung dari tanggal 25 – 27 Maret 2013 ini, selain membahas berbagai kendala teknis dan non teknis juga membahas data hasil pemantauan kualitas air sungai yang sudah dilaksanakan tahun 2012.

Secara umum status mutu air sungai yang dipantau menunjukkan hasil dari tercemar sedang sampai tercemar berat. Beberapa parameter yang sangat berpengaruh pada terjadinya pencemaran air ini adalah : BOD, COD, total Coliform dan fecal coli.

Secara detail status mutu air sungai berdasarkan perhitungan storet pada pemantauan kualitas air di 33 provinsi tahun 2012 terlihat pada gambar berikut ini.

Catatan : Jumlah Titik Pantau 411

Status Mutu Air Sungai di Indonesia Berdasarkan Perhitungan Storet

Gambar: Prosentase Status Mutu Air di Indonesia Berdasarkan Perhitungan Storet

75.25% dari jumlah total titik pantau sungai di Indonesia memiliki status yang telah tercemar berat, 22.52% titik pantau sungai tercemar sedang, 1.73% tercemar ringan, dan hanya 0.49% masih memenuhi KMA kelas II dalam PP No. 82 Tahun 2001. Status mutu air sungai yang masih memenuhi PP No. 82 Tahun 2001 terdapat di Nusatenggara. Jumlah titik pantau sungai tercemar berat tertinggi ada di Jawa yaitu sebanyak 94 titik pantau. Titik Pantau sungai dengan skor tinggi (-100 s/d -121 sebagai indikasi tercemar berat yaitu Sungai Cilliwung wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Sungai Citarum wilayah Provinsi Jawa Barat).

 

Untuk Informasi lebih lanjut:

Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas
KLH, telp/fax: 021-85904931,
email: humaslh@gmail.com