KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Juni 2007. Kondisi kelembagaan lingkungan hidup di daerah saat ini bentuk dan nomenklatur lembaganya masih beragam seperti dinas/dinas gabungan, kantor/ kantor gabungan, bahkan dibeberapa daerah pengelolaan lingkungan hidup ditangani hanya setingkat eselon IV. Dilihat dari prosentasi bentuk kelembagaan baru sekitar 34% yang berbentuk Badan Lingkungan Hidup yang mandiri.

Permasalahan kelembagaan lingkungan hidup daerah yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

ü Bentuk kelembagaan lingkungan hidup yang berbeda-beda;

ü Tugas dan kewenangan belum jelas sehingga tumpang tindih dengan sektor lain;

ü Kompleksitas bidang dan masalah lingkungan hidup;

ü Lemahnya koordinasi antar instansi di daerah;

ü Kurangnya kualitas dan ketersediaan SDM;

ü Kurangnya dukungan sarana dan prasarana;

ü Lemahnya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga lingkungan hidup daerah;

Dengan memperhatikan besarnya pembagian kewenangan yang tertuang dalam RPP tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah perlu ditingkatkan agar dapat melaksanakan kewengan tersebut.

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah dalam bentuk Badan yang mandiri merupakan langkah yang Sangay arif dan bijaksana. Hal ini señalan dengan Amanta Presiden pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 6 Juni 2007 di Istana Negara yang menyatakan bahwa Kepala Daerah juga perlu mengembangkan lembaga lingkungan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan aktivitas para pelaku pembangunan. Lebih jauh Wakil Presiden RI dalam sambutan Pembukaan Pekan Lingkungan tanggal 31 Mei 2007 menginstruksikan agar para Gubernur dan Bupati/ Walikota melakukan fungís regulatornya dalam upaya pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan, implementasinya penegakan hukum serta mengajak masyarakat peduli terhadap permasalahan lingkungan.

Mekanisme pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal yang efektif perlu dimotori oleh tiga komponen utama yaitu pemerintah daerah yang responsif pada permasalahan lingkungan, masyarakat yang sadar lingkungan, serta DPRD yang peka terhadap kepentingan lingkungan. Peran dan keterlibatanDPRD dalam fungís legilasi dan penyusunan anggaran Sangay penting dalam meny

usun kebijakan penataan kelembagaan lingkungan hidup daerah dan anggaran daerah yang pro lingkungan hidup.

Dalam masa transisi ini diharapkan Bupati/ Walikota dan DPRD dapat melakukan persiapan SDM atau sekurang-kurangnya mempertahankan kelembagaan lingkungan yang ada dan tidak mendegradasi kelembagaan dengan menurunkan tingkat eselonisasinya atau menggabungkan dengan bidang pemerintah yang lain. Bentuk kelembagaan yang mandiri Sangay membantu dalam melaksanakan fungís koordinasi dan pengawasan terhadap berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan. Diharapkan Gubernur dan Bupati/ Walikota tidak sering merotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan di bidang lingkungan.

Melalui Rapat Koordinasi Nasional ini, diharapkan dapat menghasilkan kesiapan dan komitmen daerah dalam :

ü Terbentuknya perangkat lembaga lingkungan daerah dalam bentuk badan yang mandiri;

ü Adanya dukungan dari DPRD, Bupati/ Walikota;

ü Kebijakan dan program daerah yang komprehensif;

ü Berkembangnya profesionalitas dan komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan fasilitas kerja yang mendukung terciptanya kelembagaan lingkungan hidup yang mendiri.

   Peserta Rapat Koordinasi Nasional Revitalisasi Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari Bupati/ Walikota, DPRD dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Sumber:
Chairuddin Hasyim, SKM, M.Si
Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan
Telp/ Fax : 021 – 85907085, HP. 08161699138
E-mail :ch_din@yahoo.com