KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Bertempat di Hotel Bidakara – Jakarta, pada tanggal 28-29 Desember 2006 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan yang merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mewujudkan penaatan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan memetakan permasalahan, merumuskan strategi dan harmonisasi program lingkungan yang terintegrasi serta merumuskan program kerja penaatan dan penegakan hokum lingkungan yang terintegrasi.

Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Penaatan Lingkungan dalam Konferensi Pers yang diadakan setelah penutupan Rakor tersebut menyatakan bahwa upaya penaatan dan penegakan hukum lingkungan merupakan ujung tombak dari upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala seperti peranan instansi lingkungan hidup di daerah yang masih terbatas, belum ada pedoman atau strategi penaatan lingkungan hidup di tingkat nasional maupun daerah, serta lemahnya kontrol dan tekanan public dalam pelaksanaan program penaatan dan penegakan hukum lingkungan yang ada.

Terkait dengan proses penaatan dan penegakan hukum lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup secara khusus menyatakan sikap Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhadap moratorium terbatas penebangan hutan di wilayah Nangroe Aceh Darusalam dan Kalimantan.

“Saya akan sampaikan usulan moratorium terbatas penebangan hutan pada rapat cabinet dalam waktu dekat, telah dibutuhkan langkah drastis dalam penanganan masalah ini ditengah kerusakan lingkungan yang sudah semakin parah