KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 18 Januari 2005, bertempat di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM),Jakarta diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri ESDM – Purnomo Yusgiantoro untuk membahas permasalahan Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (PETI). Dalam Rakor tersebut KLH diwakili oleh Deputi V, Drs. Yanuardi Rasudin.

Rakor diadakan terutama untuk menyikapi kembali maraknya aktivitas para penambang tanpa izin yang beroperasi di berbagai lokasi di Indonesia dan telah menyebabkan banyak kerugian negara, konflik sosial kemasyarakatan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam acara ini dipresentasikan videoklip kegiatan PETI Batubara di Kalimantan Selatan (KP PT. Arutmin Indonesia) dan slide kegiatan PETI Emas di Maluku Utara (KP. PT. Nusa Halmahera Minerals).

Rakor tersebut menghasilkan Blueprint: Upaya Penanggulangan Terpadu Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin (PETI) untuk dapat dijadikan landasan bagi kesepakatan bersama. Para peserta Rakor menyadari bahwa upaya penanggulangan PETI bukanlah hal yang baru, maka draft tersebut secara prinsip tidak bertentangan dengan berbagai upaya terdahulu yang pernah dilakukan. Blueprint tersebut kemudian secara aklamasi disepakati dengan prioritas lokasi penanganan tahun ini di Kalimantan Selatan dan Maluku Utara. Secara khusus hadir pula Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Maluku Utara untuk menyatakan dukungannya secara penuh.

Para penandatangan kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
2. Kepolisian Republik Indonesia;
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
4. Pemprop. Kalimantan Selatan;
5. Pemprop. Maluku Utara;
6. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, DESDM;
7. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Depdagri;
8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Depkeu;
9. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dephub;
10. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dephub;
11. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
12. Pemkab. Tanah Laut, Prop. Kalsel;
13. Pemkab. Tanah Bumbu, Prop. Kalsel;
14. Pemkab. Kota Batu, Prop. Kalsel;
15. Kepolisian Daerah Maluku Utara;
16. Pemkab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara;
17. Pemkab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Informasi lebih lanjut:

Asdep 4/V KLH
Urusan Dampak Kegiatan Rakyat, Bidang Pertambangan Rakyat
Gedung C lantai 1, Jl. DI Panjaitan Kav.24 Jakarta 13410
Tel/Fax. (021) 85911114