Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Jakarta, 28 November 2012. Hari ini Menteri Lingkungan Hidup menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Rakor ini merupakan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kepolisian Negara RI. Turut hadir dalam acara ini Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, para Penyidik Polisi, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan (PPNS-LH). Tujuan diselenggarakannya Rakor ini adalah sebagai upaya meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara PPNS-LH dan Penyidik Polri dalam penanganan kasus lingkungan hidup tersebut.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut Kesepakatan Bersama Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011, Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011 antara Menteri Lingkungan Hidup, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang disahkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 209 Tahun 2011 tentang Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.  Penandatanganan kesepakatan tersebut telah membuka babak baru dalam penanganan kasus lingkungan hidup di Indonesia secara terpadu. Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Lingkungan Hidup Provinsi, dan Kepolisian Daerah seluruh Indonesia memulai kerja sama dalam penanganan 59 kasus lingkungan hidup.

Pada tanggal 6 November yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Nasional. Dalam pertemuan tersebut antara lain dibicarakan mengenai kendala dalam penegakan hukum lingkungan hidup, seperti kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap norma dan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, kualitas dan jumlah SDM penegak hukum, serta lemahnya pertukaran informasi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan sehingga harapan masyarakat agar kasus-kasus pidana lingkungan dapat segera diselesaikan dapat terwujud.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Sebagai upaya pertama, saya meminta kepada seluruh Gubenur, Bupati, Walikota dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten, Kota untuk tidak memutasikan PPNS-LH Daerah, karena PPNS-LH Daerah adalah ujung tombak dalam penegakan hukum lingkungan hidup”.

Meskipun terlihat sederhana, pembuktian suatu tindak pidana lingkungan, terutama pembuktian materiil tidaklah sederhana. Dukungan para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan yang berbeda dibutuhkan untuk pembuktian baik dalam dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Dalam proses penyidikan, kendala yang umumnya dihadapi antara lain:

  • pengetahuan dan keterampilan penyidik;
  • lokasi kejadian yang seringkali sulit dijangkau yang berimplikasi pada biaya;
  • waktu kejadian tindak pidana yang sangat cepat, yang umumnya terjadi pada tindak pidana pembuangan limbah cair, sehingga menyulitkan dalam hal pengumpulan barang bukti;
  • pengumpulan bukti ilmiah atau scientific evidence yang membutuhkan biaya besar;
  • kesediaan Ahli yang bersedia memberikan keterangan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.

Diserahkannya berkas perkara oleh penyidik ke kejaksaan, bukan berarti bahwa kendala yang dihadapi oleh penyidik telah selesai. Perbedaan pemahaman terhadap norma dan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, di antara penyidik, jaksa, dan hakim juga menjadi kendala dalam proses penanganan selanjutnya, yaitu penuntutan dan peradilan. Perbedaan pemahaman itu antara lain mengenai:

  • penerapan asas Ultimum Remedium dan Premium Remedium;
  • pembuktian terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  • impor dan identifikasi limbah berbahaya dan beracun;
  • keterkaitan antara tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektor terkait seperti kehutanan, pertambangan, perindustrian dan perkebunan.

Terhadap kasus tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini adalah 68 kasus, dengan status 21 kasus dalam tahap PULBAKET, tahap penyidikan 27 kasus, sedangkan 17 kasus telah diserahkan kepada kejaksaan tetapi  masih dalam tahap pengkajian oleh Jaksa Peneliti (P.19), 2 kasus dalam tahap persidangan dan 1 kasus telah selesai.

“Mengingat kondisi yang demikian, antara penyidik lingkungan hidup dengan penyidik kepolisian perlu meningkatkan koordinasi, menyamakan persepsi dan pemahaman, serta bertukar pengalaman dalam penanganan kasus pidana lingkungan hidup melalui koridor Kesepakatan Bersama untuk memperbaiki kinerja kita dalam menegakan hukum lingkungan hidup di tahun 2013”, ucap MenLH.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Drs. Sudariyono,
Deputi V MenLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax. 021 – 85904936,
email: humas@menlh.go.id

Berita Terkait:
Mewujudkan Efektivitas Penanganan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup