KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jayapura, 21 Maret 2013. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Regional (RAKOREG) untuk wilayah Jawa pada tanggal 21-22 Maret 2013 di Jayapura yang dibuka secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya. RAKOREG diselenggarakan untuk pertama kalinya setelah PPE Papua diresmikan pada tanggal 11 Desember 2013, dimaksudkan untuk menetapkan Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup sebagai dasar penyusunan Kerangka Kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia dalam pembangunan SDA dan LH pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014.

Di Tanah Papua ini terjadi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan dan akan semakin meningkat bila tidak dilakukan tindakan-tindakan yang significant dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perbaikan kualitas hidup penduduk. Indikasi itu terlihat dari menurunnya  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Papua dimana pada tahun 2011 adalah 74,29. Dan tahun 2012  mengalami penurunan menjadi 64,81. dan menempati urutan ke 17 dari Indek Lingkungan Hidup Nasional. Dengan melihat kondisi demikian maka tugas utama bagi Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan perubahan bagi peningkatan kualitas lingkungan khususnya di Tanah Papua.

Pada Rakoreg kali ini diharapkan didapatkan gambaran dampak dari pengelolaan lingkungan hidup daerah di wilayah Ekoregion Papua sampai dengan tahun 2012, yang mencakup gambaran dampak dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2012 dan gambaran dampak dari pelaksanaan Dekonsentrasi dan DAK sampai dengan tahun 2012.

Dalam sambutan Pembukaan RAKOREG Papua, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya menyatakan, ”Tantangan insitusi lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan serius adalah segera mengejar ketertinggalan pencapaian sasaran nasional pengelolaan lingkungan hidup yang dinilai masih harus melalui kerja keras, memastikan seluruh penyelenggaraan kegiatan efisien dan anggaran dibelanjakan dengan baik dan benar, memastikan tidak terjadi policy failure dan memastikan prinsip kepemerintahan yang baik berjalan, serta bebas dari isu korupsi dan pungutan liar”. Untuk itu perlu segera dipetakan kembali proses bisnis keseluruhan pengelolaan SDA dan LH dan reposisi KLH, instansi LH di daerah, dan mitra-mitra strategis yang ada.

RAKOREG ini akan menghasilkan Laporan Capaian Daerah dalam periode jangka menengah 2009-2012,  Laporan Koordinasi dan Harmonisasi kegiatan 2013, Gambaran umum Target dan Sasaran kerja daerah 2014 serta proyeksi perencanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus 2014.

Pada kesempatan ini Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua melakukan penandatangan kesepakatan bersama tentang peningkatan kapasitas daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penandatangan Kesepakatan bersama juga dilakukan dengan Kwarda Gerakan Pramuka Papua tentang Pramuka Peduli Lingkungan dan bersama Dinas Pendidikan tentang Pendidikan Lingkungan Hidup di Papua.

Sebagai rangkaian acara Rakoreg ini, KLH menyelenggarakan Konferensi Desa Adat Papua tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genentik sebagai salah satu langkah persiapan implementasi Protokol Nagoya di Indonesia oleh Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH. Konferensi menghadirkan peserta dari perwakilan desa adat, akademisi dan praktisi. Selain itu dilaksanakan juga Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup di Papua yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

  1. Hermien Roosita, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Tlp/Fax: (021) 8517182, email: humaslh@gmail.com
  2. Rijaluzzaman, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua di Biak Numfor.