KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Mei 2013 –  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI bersama Wetlands International Indonesia Programme (WIIP), hari ini menyelenggarakan Sarasehan Refleksi Pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di Indonesia. Sarasehan ini hadiri oleh berbagai instansi Pemerintah, Peneliti, Perguruan Tinggi, Swasta, LSM/NGO, dan Pemerhati Lingkungan. Tujuan seminar ini adalah membangun persamaan persepsi, pemahaman, dan tindakan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan para pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan lahan gambut dan melaksanakan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.  Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang ditandatangani Presiden RI tanggal 13 Mei 2013, sebagai perpanjangan dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011.

Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas dan merupakan negara ke-empat dengan lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia, dan USA. Lahan gambut Indonesia juga merupakan lahan gambut tropika terluas di dunia yang meliputi sekitar 50% dari total lahan gambut tropika dunia. Lahan gambut memiliki fungsi ekologis penting sebagai ekosistem penyangga kehidupan, pengatur hidrologi, suplai air dan pengendali banjir, habitat dan sarana konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai pengendali iklim global (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon).

Fungsi lahan gambut tersebut saat ini telah banyak mengalami penurunan yang antara lain disebabkan oleh adanya degradasi/pembalakan, deforestasi, kebakaran, penurunan muka air dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan karakteristiknya. Dalam Sambutan tertulisnya, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA mengatakan, “Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan lahan gambut. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan atas permasalahan kerusakan lahan gambut masih terus berlangsung sampai sekarang”. Kondisi, situasi dan permasalahan lahan gambut saat ini telah banyak mengalami perubahan menuju kondisi yang baik di tingkat kebijakan global maupun nasional serta tingginya tekanan dan permintaan kebutuhan terhadap lahan gambut.

Kebijakan dalam rangka penurunan emisi 26% sampai dengan tahun 2020 akan sangat mempengaruhi orientasi dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Target penurunan emisi yang terukur dari masing-masing sektor ini yang secara total diperkirakan mencapai 0,767 Gt CO2e (26%) dan 0,422 Gt CO2e (41%) memerlukan suatu sistem pemantauan yang jelas dan terukur, terlaporkan dan terverifikasi (MRV), termasuk penurunan emisi dari lahan gambut.

“Dengan pendanaan dalam negeri, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, antara lain melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan Gerakan Rehabilitasi Lahan Nasional (GERHAN) ataupun program lain yang berupaya memulihkan fungsi – fungsi lingkungan.  Kemudian rencana aksi nasional yang mengutamakan pengendalian kebakaran hutan, mengurangi laju deforestrasi, penurunan degradasi lahan dan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan, termasuk konservasi air dan tata kelola hutan maupun lahan gambut”, jelas Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Arief Yuwono, MA.

Munculnya berbagai kebijakan di tingkat global akan memberikan implikasi terhadap kebijakan nasional, termasuk di dalamnya terkait dengan berbagai kebijakan pengelolaan ekosistem gambut seperti Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta Perpres No. 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional.

Refleksi Pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan upaya dari semua pihak yang terkait untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menyikapi kendala di lapangan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dengan tetap menjunjung kepentingan lingkungan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telepon/Fax: 021-85904923,
Email: humaslh@gmail.com