KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA,SUAR- Menciptakan birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik, dan "melayani" kepentingan publik tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu perubahan pola pikir, dan paling utama adalah kembali pada jatidiri bangsa. Demikian penegasan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur pemerintah dalam seminar bertema "Reformasi Birokrasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup," yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 7 September di Jakarta.

Untuk itu, kata Taufiq Effendi, perlu perubahan "mindset" di lingkungan birokrasi pemerintah. Jika selama ini, masih ada yang bermental juragan, harus segera diubah, karena birokrai pemerintah pada hakekatnya adalah "batur" atau pelayan publik.

Dalam konteks itu, maka semua hendaknya kembali kepada jatidiri Bangsa Indonesia sebagai prasyarat dalam memajukan bangsa ini. Menurut Taufiq Effendi, sebagai bangsa kini saatnya kembali kepada semangat kebersamaan dalam satu visi kebangsaan, satu ego yang dilandasi semangat demokratis yang cinta tanah air, menghargai hak Azasi manusia sebagai ciri bangsa yang agamis.

Sementara menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. Ir Rachmat Witoelar menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup adalah keniscayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

"Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup, perlu menerapkan kaidah-kaidah reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, "kata Rachmat Witoelar.

Reformasi Birokrasi, lanjut Rahmat Witoelar, pada dasarnya adalah menjadi suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar, komprehensif dan sistemik serta bertahap terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Reformasi birokrasi itu mencakup sejumlah aspek antara lain, aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia.

Dengan melakukan reformasi birokrasi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjadi suatu lembaga pemerintah yang memiliki karakteristik :a. Bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; b. Mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik; c. Efisien, efektif dan produktif dalam menggunakan sumber daya; d. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas; e. Mampu meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawainya.

Dijelaskannya, reformasi birokrasi menjadi sangat penting jika dihubungkan dengan Pokok-Pokok Pikiran RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat 27 Kewenangan pemerintah yang ditujukan untuk menghadapi 4 tantangan utama yakni: a. Amanat UUD 1945 Pasal 28 H yang menyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi setiap warga negara Indonesia, b. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; c. kebijakan nasional tentang otonomi daerah; d. Kualitas lingkungan yang semakin memburuk dan diperparah dengan adanya pemanasan global.

Sekretaris Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Arief Yuwono menjelaskan, utnuk mengaali reformasi birokrasi di lingkungan KNLH, telah disusun Program Quick Wins pada bidang kerja tertentu yang mampu menjadi daya ungkit (key leverage), yakni AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan pengkajian dampak lingkungn, perijinan pembuangan air limbah, perijinan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beacun (B3) dan limbah B3 dan penegakan hukum.

Dengan adanya Program Quick Wins, diharapkan dapat dipergunakan untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust building). Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, KNLH telah membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi.

Binsar Simanjuntak, Deputi Kepala BPKP yang jadi narasumber seminar dengan topik"Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran" berharap agar Kementerian Negara Lingkungan Hidup dapat lebih meningkatkan kualitaspengelolaan anggaran. "Saya berharap, di tahun mendatang KNLH dapat meraih predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Binsar Simanjuntak.

Seminar yang dihadiri oleh para pejabat eselon 1 hingga eselon 4 ini, diakhiri dengan berbuka puasa bersama. Paulus Londo

Sumber:
Media Cetak Suara Akar Rumput
Edisi 14-20 September 2009, hal 5