KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

ozonJakarta, 31 Oktober 2014. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan melalui Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim selaku National Focal Point Protokol Montreal bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan hari ini menyelenggarakan Sosialisasi Regulasi Program Penghapusan Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) di Indonesia. Kegiatan ini sebagai bagian dari pelaksanaan program HCFC Phase-out Management Plan (HPMP).

Tujuan sosialisasi ini adalah menyebarluaskan informasi kepada para industri yang memproduksi dan mengimpor produk AC, refrigerasi dan foam, importir bahan pendingin, Pemerintah Daerah, Kementerian Lembaga terkait dan Implementing Agency. Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Ir. Arief Yuwono, MA, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian, Arryanto Sagala, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Drs. Partogi Pangaribuan.

Perlindungan Lapisan Ozon (PLO) merupakan salah satu bagian dari upaya perlindungan lingkungan secara menyeluruh sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penipisan lapisan ozon terjadi akibat berkurangnya molekul ozon di stratosfer disebabkan oleh terlepasnya Bahan Perusak Ozon (BPO) yang mengandung klorin dan bromine ke stratosphere. Oleh karena itu, penanganan kerusakan lapisan ozon dilakukan dengan cara mencegah emisi BPO serta menghentikan produksi dan konsumsi BPO secara bertahap. Biasanya BPO ini banyak digunakan sebagai bahan pendingin (refrigerants), insulating foam, dan solvents.

Ketentuan mengenai jadwal penghapusan konsumsi dan produksi BPO secara bertahap tersebut diatur secara rinci dalam Protokol Montreal dimana seluruh negara pihak yang telah meratifikasi konvensi dan protokol tersebut wajib melaksanakan upaya penghapusan BPO tersebut. Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional mempunyai komitmen untuk ikut serta secara aktif dalam upaya perlindungan lapisan ozon tersebut.

Terkait dengan upaya penghapusan BPO jenis HCFC, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 3 (tiga) regulasi yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 3/M-Dag/Per/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-Ind/Per/5/2014 tentang Larangan Penggunaan HCFC di Bidang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 55/M-Dag/Per/9/2014 tentang Impor Barang Berbasis Pendingin. Sampai saat ini, Indonesia telah berhasil menghapuskan pemakaian BPO jenis Clorofluorocarbon (CFC), Halon, Carbontetrachloride, Methyl chloroform, dan Methyl bromide (untuk keperluan non karantina dan pra pengapalan). Bagi perusahaan industri yang melanggar ketentuan, akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).
Deputi III KLH, Arief Yuwono mengatakan bahwa, “Target Indonesia adalah sebelum tanggal 1 Januari 2015 industri manufaktur dan atau perakitan refrigerasi dan AC pengguna HCFC-22 serta industri pengguna HCFC-141b sebagai blowing agent untuk busa insulasi pada peralatan refrigerasi, dan manufaktur produk refrigerasi domestik, freezer, thermoware, refrigerated trucks dan integral skin telah selesai melakukan alih teknologi dari yang menggunakan HCFC menjadi non-HCFC untuk mencapai penurunan konsumsi HCFC sebesar 10% pada 1 Januari 2015”. Dan mulai tanggal 1 Januari 2015 juga, barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan refrigerant HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun kosong dilarang untuk diimpor”.

Tantangan berikut yang dihadapi adalah penghapusan sisa BPO yang masih ada saat ini terutama jenis HCFC. Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mengurangi impor HCFC secara bertahap untuk mencapai target kembali ke angka baseline (rata-rata konsumsi 2009 dan 2010) pada tahun 2013 dan pengurangan impor sebesar 10% dari baseline pada tahun 2015. Pada akhir tahun 2018, Indonesia diharapkan sudah dapat menghentikan import HCFC sebesar 20% dari baseline. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia bersama komunitas industri pengguna BPO telah menetapkan strategi penghapusan HCFC yang terarah dan terencana dengan baik, agar konsumsi atau impor BPO yang masih ada sampai saat ini dapat dikendalikan dan terus dikurangi secara bertahap sesuai jadwal target penghapusan dalam Protokol Montreal.

Pengendalian penggunaan BPO tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan lapisan ozon tetapi juga berkontribusi untuk meminimalkan dampak perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena HCFC yang selama ini digunakan memiliki potensi pemanasan global yang tinggi akan diganti dengan non HCFC yang memiliki potensi pemanasan global yang lebih rendah. Dari hasil kalkulasi, diketahui bahwa pergantian penggunaan HCFC di Indonesia kepada non HCFC akan berkontribusi kepada pengurangan emisi CO2 yaitu dari 1.954.170 CO2 equivalent ton jika menggunakan HCFC-22 dan HCFC-141b untuk industri AC, Refrigerasi dan foam menjadi 385.640 CO2 equivalent ton jika diganti dengan HFC-32, HFC-245fa dan HC 290. Dengan demikian pengendalian penggunaan BPO akan membantu Pemerintah Indonesia memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, dengan kata lain memenuhi target Protokol Montreal sekaligus juga membantu memenuhi target konvensi UNFCCC.

Dalam pelaksanaan program PLO di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Peningkatan kapasitas daerah sangat diperlukan dan dapat dilakukan melalui melalui kegiatan desiminasi kebijakan dan informasi terkini yang mendukung dalam implementasi program PLO, terutama dalam upaya penghapusan bahan perusak ozon (BPO) jenis HCFC. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mengendalikan penggunaan BPO. Upaya pengendalian BPO dapat dilakukan Pemda melalui pengawasan penggunaan dan peredaran BPO serta melakukan identifikasi dan inventarisasi BPO jenis HCFC yang akan segera dihapuskan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap PLO menjadi sangat penting sehingga dukungan dari berbagai pihak akan mempermudah pencapaian target yang telah ditetapkan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-85904923,
Email: humaslh@gmail.com
cc: ozon@menlh.go.id; ozonklh@gmail.com

Referensi tambahan dapat diakses melalui : http://www.menlh.go.id/pengertian-lapisan-ozon-bahan-perusakozon-dampak-bagi-kesehatan