KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Reklamasi pantai dan pulau-pulau kecil di wilayah Singapura telah menyebabkan perluasan wilayah Singapura dalam tingkat yang signifikan, sehingga berpotensi bergesernya batas teritorial negara tetangganya, termasuk Indonesia. Proyek perluasan wilayah darat yang dilakukan negara kecil ini dalam kurun waktu panjang dapat diartikan sebagai upaya aneksasi (penggabungan) terselubung terhadap wilayah teritorial dan kedaulatan Republik Indonesia.

Hal ini seharusnya ditanggapi oleh pemerintah secara serius dan harus segera diagendakan dalam perbincangan antar negara di kawasan ASEAN, karena hal itu menyangkut prinsip-prinsip hubungan bertetangga.

Dengan adanya proyek reklamasi kawasan pantainya, saat ini Singapura mengalami penambahan seluas 100 kilometer persegi. Hingga tahun 2010 diperkirakan wilayah teritorial Singapura akan bertambah 160 Km persegi. Akibat perluasan wilayah itu, wilayah perairan internasional termasuk lebar jalur pelayaran antara Singapura dan Batam akan tergeser.

Perubahan itu otomatis juga akan menggeser masuk wilayah perairan Indonesia, karena lebar jalur pelayaran akan dihitung dari titik terluar garis pantai. Hal itu sebagai upaya merugikan dan aneksasi terselubung.

Pencurian Pasir

Reklamasi Singapura dengan mengimpor pasir dari Riau dalam kurun waktu 24 tahun (1978-2002 telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek teritorial tapi juga ekonomi, perdagangan dan lingkungan hidup.

Dalam kurun waktu itu kerugian yang dialami Indonesia telah mencapai 42,38 milyar dollar Singapura atau Rp. 237,328 trilyun. Kerugian ini akibat selisih antara yang tercatat di Singapura dan tercatat di Indonesia. Selain itu ekspor pasir laut pada saat ini sudah memasuki kawasan Malaysia dengan kerugian sebesar 3,09 milyar dollar Singapura. Para analis pecinta lingkungan Batam mencatat pula paling tidak ada 29 kali kapal hilir mudik pembawa ribuan meter kubik pasir laut dari Riau setiap harinya menuju Singapura, di mana kapasitas muat kapal berkisar antara 1.000-4.000 meter kubik sekali angkut.

Sama Aset BUMN

Kebutuhan Singapura untuk pengadaan pasir laut dari Indonesia 1,8 milyar meter kubik, masih akan berlangsung sampai tahun 2010. Apabila pengelolaan ekspor pasir laut masih seperti pola lama, maka ekspor pasir laut pada masa 10 tahun yang akan datang dari Indonesia, dapat diperkirakan sebesar 167 juta meter kubik, atau senilai 13,68 milyar dollar Singapura atau 76,608 trilyun. Jumlah ini kalau dibandingkan sama dengan penjualan aset aset seluruh BUMN selama 12 tahun.

Untuk mengatasi kenyataan tersebut, pemerintah telah berusaha menyusun suatu regulasi dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP). Namun PP tersebut masih membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh adanya rumusan yang masih memberikan kelonggaran pada para kuasa penambangan, yang telah mempunyai izin untuk tetap melanjutkan penambangan di daerah konservasi, sampai masa berlakunya izin penambangan berakhir.

Jadi saat ini perlu segera disusun Undang-undang Ekploitasi dan Ekspor Pasir yang secara khusus mengatur masalah pengelolaan dan ekspor pasir laut dan di darat. Undang-undang ini diharapkan bisa mempermudah pengawasan dalam tata niaga pasir dan memberikan perlindungan lingkungan serta teritorial.

Hal ini jauh lebih efektif dan transparan dibandingkan eksploitasi dan ekspor pasir yang hanya dilindungi oleh Peraturan Pemerintah, mengingat terjadinya banyak intervensi di dalam penyusunan PP tersebut. Diduga hal itu pula sebabnya mengapa PP belum juga disahkan oleh pemerintah.

Pemerintah Malaysia bahkan telah melarang pengusahanya untuk tidak mengekspor pasir laut ke Singapura karena ia sadar dengan pengerukan pasir laut akan merusak lingkungan. Tapi tidak demikian bagi Indonesia, diberhentikannya ekspor pasir oleh Malaysia membuat pengusaha Indonesia senang karena tidak ada lagi pesaing di bisnis ekspor pasir laut. Padahal lingkungan hidup untuk kepentingan anak cucu kita yang dipertaruhkan.