KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




Jakarta, 13 Agustus 2003 – Sidang lanjutan Rencana Reklamasi
dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta kembali digelar di PTUN Jakarta, Pulo
Gebang Cakung antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan enam perusahaan kontraktor
BP Pantura.

Dalam persidangan kali ini, para penggugat (6 perusahaan kontraktor
BP Pantura) diberikan kesempatan untuk membacakan replik atas jawaban yang diberikan
oleh pihak tergugat yang dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup.
Dalam sidang ini juga akan didengar keputusan hakim perihal upaya intervensi
yang dilakukan oleh sejumlah LSM diantaranya WALHI, Asosiasi Penasehat Hukum
Indonesia (APHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Perhimpunan
Bantuan Hukum dan HAM Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup menolak Rencana Reklamasi dan
Revitalisasi Pantura Jakarta karena rencana tersebut akan menimbulkan berbagai
dampak yang merugikan lingkungan yang salah satu diantaranya adalah terganggunya
operasional PLTU Muara Karang. "Dengan adanya rencana tersebut maka sistem
operasional PLTU Muara Karang akan terganggu terutama untuk sistem operasional
pembangkit", tutur Karliansyah, Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan.

Sebagaimana diketahui, PLTU Muara Karang memasok listrik untuk
kawasan-kawasan vital di Jakarta diantaranya adalah Istana Negara, Jl. M.H Thamrin
dan Bandara Soekarno Hatta.(and)

 

Berita Terkait lainnya:

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kajian AMDAL terhadap
Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, silahkan menghubungi
nomor telepon (021) 8590 4931 atau email ke karliansyah@menlh.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup membuka pintu seluas-luasnya
bagi masyarakat yang memiliki saran dan masukan dalam rangka kontrol masyarakat
terhadap kinerja pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat
disalurkan melalui email Nixon@menlh.go.id
atau melalui PO BOX 7777 Jakarta Timur.