KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Denpasar, 8 Mei 2013 – Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan dan Provinsi Gorontalo mengadakan Workshop tentang Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Teluk Tomini yang dibuka oleh Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi  Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup. Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan Kementerian dan lembaga terkait di Pusat yang dapat disinergikan dengan perencanaan aksi yang sudah disusun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan dan Provinsi Gorontalo.

Perairan Teluk Tomini meliputi tiga Propinsi, yaitu Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo dimana terdapat 15 kabupaten/kota yang berhubungan langsung dengan Teluk Tomini. Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara ke perairan Teluk Tomini mencakup 20 kabupaten/kota. Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah berbatasan langsung dengan perairan Teluk Tomini mempunyai panjang garis pantai sekitar 1.179 km, mencakup Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong.
Wilayah Propinsi Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan perairan Teluk Tomini memiliki panjang garis pantai sekitar 784,94 km, meliputi Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Propinsi Gorontalo berbatasan langsung dengan perairan Teluk Tomini mempunyai panjang garis pantai sekitar 436,52 km yang terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.
Pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir dan laut Teluk Tomini menghadapi berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi kawasan di wilayah ini. Fokus Permasalahan yang diangkat dalam penyusunan Rencana Aksi ini antara lain: Konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan, Pencemaran Lingkungan, Degradasi habitat pesisir dan Kemerosotan Keaneka ragaman hayati.
Pada kesempatan ini, Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi III Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan ajakannya “keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah terkait sangat diperlukan dalam membahas implementasi rencana aksi di kawasan ini.  Perlu sinergi dan koordinasi, sehingga permasalahan lingkungan dapat diatasi efektif dan efisien. Dalam implementasi rencana aksi peran masing-masing pemangku kepentingan dan pemerintah daerah setempat dapat dipadukan untuk pemecahan masalah jangka pendek dan jangka panjang.”
Saat ini, Rencana Strategis dan Rencana Aksi  Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu Teluk Tomini telah selesai disusun. Pengelolaan Teluk Tomini diharapkan menjadi model pola pengelolaan terintegrasi antar tiga provinsi dan kementerian lembaga terkait di tingkat pusat. Penyelesaian solusi atas isu dan permasalahan di kawasan pesisir dan laut, dilakukan dengan pendekatan kewenangan pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta kelestarian sumberdaya lingkungan teluk.  Pengelolaan atas sumber daya tersebut, diharapkan dapat mengembangkan wilayah teluk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Teluk Tomini pada khususnya dan di ketiga provinsi pada umumnya.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian LIngkungan Hidup,
Telepon/Fax: 021-85904923,
email: humaslh@gmail.com