KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

“Mengukur Efektivitas 9 Tahun Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup”
Jakarta, 17 Juni 2013. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Sarasehan Review Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan Hidup dengan tema “Mengukur Efektivitas 9 Tahun Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Acara ini dibuka oleh Dr. Henry Bastaman, MES, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH dan dihadiri oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Perguruan Tinggi, BLH Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, WALHI, dan ICEL. Kehadiran berbagai pihak ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai pandangan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat solusi tepat dalam mengatasi pelaksanaan otonomi daerah yang belum efektif dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup.  Narasumber pada acara ini yaitu Prof. Dr. Sofyan Effendi, Dr. A. Wahab Situmorang, Dr. Hartuti Purwaweni, MPA dan Satya W. Yudha, MSc.

Kebijakan desentralisasi diawali dengan UU Nomor 22 Tahun 1992 yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi diharapkan menjadi momentum yang dapat menumbuh kembangkan proses reformasi pada tingkat lokal dan memberikan ruang gerak pada bidang politik dan pemanfaatan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah terutama dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH).

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang dialami selama pelaksanaan otonomi daerah dibidang lingkungan hidup seperti:
1) Kebijakan/Peraturan PPLH daerah yang belum jelas, termasuk didalamnya visi dan misi Kepala Daerah yang kurang terhadap lingkungan;
2) Sarana dan prasarana/infrastruktur daerah (kantor, laboratorium dan sebagainya) yang belum memadai;
3) Ketersediaan SDM lingkungan hidup secara kualitas dan kuantitas yang belum memadai;
4) Pengalokasian anggaran yang sangat terbatas;
5) Iklim politik yang masih kurang berpihak kepada lingkungan.

Secara prinsip kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal. Desentralisasi PPLH diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas yang memadai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pada kesempatan ini, Dr. Henry Bastaman, MES, Deputi Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, menyampaikan “Kementerian Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan LH daerah baik dari sudut (i) kelembagaan (ii) sumber daya manusia dan (iii) sarana prasarananya. Hal pertama yang dilakukan adalah mendorong kabupaten/kota untuk memperkuat bentuk kelembagaannya setingkat eselon II, sesuai tugas dan wewenangnya dalam pasal 63 ayat (3) UU 32/2009 tentang PPLH”.

Lebih lanjut dikatakan “Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pembentukan jabatan fungsional, penyusunan pedoman uji kompetensi juga pembinaan laboratorium lingkungan. Rapat Kerja Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH Daerah digelar setiap tahun mengundang kelembagaan LH daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan teknis terkait dengan kelembagaan, standar pelayanan minimal (SPM) dan jabatan fungsional.”

Dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun berjalannya proses desentralisasi, pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan secara optimal bahkan cenderung mengalami kemerosotan. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja aparat pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui sarasehan ini diharapkan adanya masukan-masukan yang membangun sebagai evaluasi untuk mengukur efektivitas 9 Tahun Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai bahan menyusun berbagai kebijakan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH,
telp/fax: 021-85904931,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id