KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

DSC_0087_pakde.jpgJakarta, 13-14 Oktober 2009. Peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup semakin penting, karena bidang lingkungan hidup telah menjadi kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu dengan terus berkembangnya jumlah provinsi dan kebupaten, maka kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang lingkungan hidup juga akan bertambah besar.

Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009, disebutkan bahwa untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, diperlukan adanya fungsi  pengawasan, pemantauan dan penyidikan. Pengawasan dan penyidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan hukum baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Dalam melaksanakan pengawasan, penyidikan dan pemantauan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menyelenggarakan pendidikan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk 1.800 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup untuk 555 orang dan Petugas Pemantau sebanyak 596 orang. Sebagian diantaranya telah diangkat menjadi PPLH dan PPNS baik di Pusat maupun di Daerah. Namun demikian, banyak PPLH maupun PPNS tidak lagi menjalankan tugasnya karena beralih profesi ataupun mutasi mutasi/promosi ke bidang yang lain sehingga diperlukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Daerah.

Disamping pengawasan dan penyidikan, pemantau kualitas lingkungan merupakan hal yang penting dalam menghasilkan data kualitas lingkungan yang dapat digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk memperoleh data yang valid dan dan akuntabel dibutuhkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang handal dan personil yang kompeten. Oleh karena itu Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 06/2009 tentang Laboratorium Lingkungan, dengan tujuan untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium di wilayahnya dan memberi pedoman bagi  laboratorium untuk menjadi laboratorium lingkungan.

Sejak tahun 2006 pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus telah membangun 256 laboratorium di Kabupaten/ Kota dan 472 Kabupaten/ Kota telah memiliki peralatan laboratorium terutama peralatan pemantauan kualitas air. Sedangkan di provinsi beberapa laboratorium sudah menjadi UPT.
Untuk mengoptimalkan peran dan kapasitas sumber daya manusia di daerah baik sebagai pejabat PPNS, PPLH, Pemantau, dan Personil Laboratorium Lingkungan diperlukan wadah berupa jabatan fungsional.

Sumber:
Deputi Bidang Pembinaan Saran Teknis dan Peningkatan Kapasitas