KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

GALIAN C DIPROTES WARGA

Warga lima desa di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu, Kabupaten
Cirebon, menuntut Pemerintah Kabupaten Cirebon segera menutup dan mencabut
izin galian C di daerah itu.Keterangan dari warga, Jumat (30/12), menyebutkan,
selain merusak lingkungan, galian itu juga menyebabkan hilangnya sumber air,
merebaknya infeksi saluran pernapasan, amblesnya tanah dan rumah warga, dan
tewasnya 15 warga………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 31 DESEMBER 2005,
HAL. 24

KLH TERUS MENAMBAH JUMLAH TENAGA PENYIDIK

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan setiap kabupaten/kota sudah
memiliki setidaknya satu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang
lingkungan sampai akhir 2006 dengan harapan berbagai masalah lingkungan di
daerah dapat
ditangani lebih cepat. Menurut Deputi Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan
Kapasitas KLH Isa Karmisa, KLH bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Reserse
Kriminal Pusdik Reskrim) Polri dalam menyiapkan aparat penyidik kasus
lingkungan di daerah. ……BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA , SENIN 2
JANUARI 2006, HAL. 24

TAMBANG BATU BARA ILLEGAL MARAK : 58 PENAMBANG TANPA IZIN JADI TERSANGKA

Meskipun terus ditertibkan, penambangan batu bara ilegal di Provinsi
Kalimantan Selatan masih berlangsung. Kepolisian Daerah Kalsel mengungkapkan,
dalam enam bulan terakhir sedikitnya 58 penambang tanpa izin ditangkap,
sebagian di antaranya ditahan.Bahkan, hasil pengembangan operasi penertiban
ini sejumlah pejabat dinas instansi terkait juga sudah ada yang ditahan.
Menurut Kepala Bagian Humas Ajun Komisaris Besar Puguh Raharjo di Banjarmasin,
operasi penambangan batu bara ilegal bersandi Operasi Peti Intan I dan II 2005
dilakukan dalam enam bulan terakhir ……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 31
DESEMBER 2005, HAL. 25

KEJAHATAN KEHUTANAN DOMINASI KALIMANTAN TENGAH

Kejahatan kehutanan mendominasi kriminalitas di Kalimantan Tengah selama tahun
2005, yaitu 420 kasus. Ini disusul pencurian dengan pemberatan 331 kasus,
pencurian kendaraan bermotor (220), penganiayaan berat (163), dan narkoba
(109). Dari evaluasi, penebangan liar Juli-Desember saja sebanyak 198 kasus,
kata Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Brigadir Jenderal (Pol) Ardjunan Walan
saat paparan akhir tahun di Palangkaraya, Jumat (30/12).Kejahatan kehutanan
tetap menjadi sasaran prioritas penanganan pada tahun 2006, termasuk
berkoordinasi dengan pihak terkait berupa tim terpadu penanggulangan
penebangan liar, diketuai Wakil Gubernur Kalteng……BACA SELENGKAPNYA,
KOMPAS, SABTU 31 DESEMBER 2005, HAL. 24

MENINGKAT , KAYU ILEGAL KE MALAYSIA

Intensitas masuknya kayu ilegal asal Riau dipastikan terus meningkat sepanjang
tahun lalu, dibandingkan dengan jumlah kayu selundupan tahun2004. Dari
berbagai data, antara lain, yang dikumpulkan Dinas Kehutanan Riau dan Jaringan
Kerja Penyelamatan Hutan Riau (JK-PHR) sedikitnya ada enam titik pusat
pembalakan liar (illegal logging) di Riau dan semuanya terdapat di kawasan
lindung……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 2 JANUARI 2006, HAL. 24

JUMLAH PPNS LINGKUNGAN SEGERA DIPERBANYAK

Menurut Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan Sarana Teknis
dan Peningkatan Kapasitas Isa Karmisa Ardiputra Jumlah penyidik pegawai negeri
sipil atau PPNS lingkungan akan diperbanyak hingga minimal satu orang di
setiap kabupaten/kota dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan menjadi
pertimbangan utama. Sejak tahun 1998 hingga kini jumlah PPNS di seluruh
Indonesia tercatat sebanyak 234 orang dengan rata-rata pertambahan 30 orang
per tahunnya. Khusus tahun 2006 ditargetkan bertambah 250 PPNS baru……BACA
SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 31 DESEMBER 2005, HAL. 13

2.000 HEKTAR HUTAN SURAKARTA KRITIS

Sebanyak 2.000 hektar hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
Surakarta, Jawa Tengah, kritis. Jika tidak cepat ditangani, lahan kritis itu
akan mengancam ekosistem…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 2 JANUARI
2006, HAL. A9

WEWENANG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan Hoetomo
menyangkal posisi instansinya melemah karena tak ada tambahan wewenang soal
perizinanan perusahaan…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 2 JANUARI
2006, HAL. A7

55 UNIT RUMAH RUSAK

Angin lesus, Sabtu (31/12) petang, melanda wilayah pantai utara Pulau Jawa.
Kali ini angin lesus disertai hujan dan petir melanda Desa Laren, Kecamatan
Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.. Akibatnya, 55 unit rumah milik warga
rusak….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 2 JANUARI 2006, HAL. 24

PANTAI PESISIR BARAT KALBAR TERGERUS

Abrasi pantai oleh gelombang dan ombak laut semakin menggerus pesisir barat
Kalimantan Barat. Ratusan hektar lahan pertanian diperkirakan telah terbenam
air laut dan ribuan pohon kelapa tumbang karena daratan ambles…..BACA
SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 2 JANUARI 2006, HAL. 24

KEWENANGAN MENEH LH DIUSULKAN DITAMBAH

Materi Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup di antaranya memberi tambahan wewenang Menteri
Negara Lingkungan Hidup untuk menghentikan sementara industri yang mencemari
lingkungan. Kewenangan itu disebut kewenangan lapis kedua, sedangkan lapis
pertama merupakan kewenangan pihak pemberi izin operasional, yakni pemerintah
kabupaten/kota.Mengenai usulan ini, beberapa peserta konsultasi publik
menilainya sebagai bentuk resentralisasi di tengah iklim otonomi daerah.
Namun, Hoetomo beralasan bahwa pada praktiknya nanti akan ada koordinasi
dengan pihak pemberi izin …BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 31 DESEMBER
2005, HAL. 13

Sumber
Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Negara Lingkungan Hidup