KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

EVALUASI AKHIR TAHUN BIDANG LINGKUNGAN : ISU LINGKUNGAN KABUR
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Indro Sugianto pengarusutamaan isu pembangunan berkelanjutan dalam pengambilan kebijakan dinilai semakin kabur. Harapan pengarusutamaan tersebut sebelumnya sempat membesar, yang terlihat dari kesamaan langkah pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Kesamaan langkah, termasuk dalam menghadapi persoalan- persoalan lingkungan yang menonjol sepanjang tahun 2005, seperti penanganan kasus pencemaran Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. 13

DIPERSOALKAN JALAN LEWAT TAMAN NASIONAL SEBANGAU
Berbagai kalangan merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Katingan agar tidak membangun jalan tembus membelah Taman Nasional Sebangau. Banyak risiko yang akan timbul apabila jalan penghubung Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, dengan Kota Palangkaraya itu melewati kawasan bergambut di taman nasional tersebut.Dari pantauan Kompas, saat ini jalan masuk yang ada di Mendawai, sisi sungai Katingan, telah dibuka dan mengarah ke dalam TN Sebangau. Beberapa warga yang ditemui menuturkan, jalan tersebut sudah masuk lebih dari 10 km dari tepian Sungai Katingan sehingga diperkirakan sudah sampai ke kawasan TN Sebangau di sekitar Gunung Kaki…BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. 24

LAHAN EKS TAMBANG BELUM DIREKLAMASI
Lebih dari 56 persen lahan bekas pertambangan di Kalimantan Timur belum direklamasi atau revegetasi. Kewajiban reklamasi lahan bekas pertambangan banyak diabaikan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Data Dinas Kehutanan Kaltim, dari 18 perusahaan pertambangan batu bara dan sejumlah bahan tambang lain seperti emas, dari 20.530,51 hektar (ha) lahan yang dibuka, baru sekitar 8.998,16 ha yang sudah direklamasi, sekitar 43,83 persen.Sisanya, 11.532,35 ha, sama sekali belum direklamasi maupun direvegetasi. Padahal, kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan tertutup vegetasi. Areal pencadangan kegiatan tambang 18 perusahaan itu seluruhnya mencapai 246.571,10 ha……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. 24

HUTAN TROPIS MASIH TERANCAM
Hutan-hutan tropis di Indonesia belum terbebas dari ancaman kepunahan, meskipun sudah dikampanyekan berbagai upaya pelestarian. Tindakan nyata pemerintah harus benar-benar dibuktikan jika hutan Indonesia tidak mau lenyap pada tahun 2015. Menurut Menteri Kehutanan M.S Kaban hutan alam Indonesia yang telah ditebang mencapai 59,3 juta hektare dari total luas hutan sebesar 120 juta hektare. Laju kerusakan hutan tetap berada pada angka 2,8 juta hektar per tahun. Laju kerusakan itu membuat kerugian mencapai Rp 41 triliun tiap tahunnya. Hutan-hutan yang rusak berada dalam kawasan taman nasional, hutan konservasi, dan cagar alam………BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 28 DESEMBER 2005, HAL. 15

PEMBUANGAN LIMBAH KE DASAR LAUT HARUS DIEVALUASI
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta mengevaluasi pemberian izin operasi pertambangan kepada PT Meares Soputan Mining (MSM), karena Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)-nya telah kedaluwarsa dan belum mendapatkan rekomendasi Amdal yang baru dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Sejumlah warga sekitar operasi tambang yang didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat, menjadi resah atas keberadaan perusahaan itu karena membuang limbah operasi tambangnya ke perairan sekitar tempat mereka…………BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 28 DESEMBER 2005, HAL. 15

SAMPAH BAKAL MENUMPUK DI BANDUNG
Sampah di Kota Bandung, Jawa Barat diperkirakan akan menumpuk di depan rumah dalam beberapa hari mendatang. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, kepada wartawan seusai mengikuti pembukaan Pekan Kerajinan Jawa Barat 2005 di Graha Manggala Siliwangi, Bandung. Pasca terjadinya longsoran sampah di TPA Leuwigajah, bulan Februari lalu, Kota Bandung mengalami kesulitan dalam membuang sampahnya. Saat ini pembuangan sampah dilakukan di TPA Jelekong, namun izin pembuangan sampah tersebut segera habis pada akhir tahun 2005 ini….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 28 DESEMBER 2005, HAL. 14

23 TITIK RAWAN SAMPAH DI BOGOR
Menyusul Kota Bogor mendapat predikat kota terkotor se-Indonesia, Pemkot Bogor pada awal Januari 2006 akan mengerahkan 1.100 personel membersihkan 23 titik rawan sampah yang telah teridentifikasi dan menjadi skala prioritas. Menurut Yamin, Wali Kota Bogor, Diani Budiarto sendiri meminta masalah predikat kota terkotor ini jangan dijadikan polemik, tetapi mengambil hikmahnya untuk bersama-sama masyarakat melakukan gerakan kebersihan kota…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 28 DESEMBER 2005, HAL. 19

UU LINGKUNGAN PERLU DIREVISI
Undang-Undang No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) perlu direvisi. Hal ini bertujuan mempersingkat birokrasi penindakan kegiatan usaha yang merusak lingkungan.Menurut Deputi Penataan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Hoetomo saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengumpulkan masukan melalui konsultasi publik yang melibatkan kalangan eksekutif, legislatif, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat……BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. 24 BERITA TERKAIT : ENVIRONMENTR OFFICE SEEKS MORE POWER, THE JAKARTA POST, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. 3

SAMPAH DI KALI CILIWUNG MENUMPUK
Onggokan sampah terus memenuhi Kali Ciliwung, Depok kemarin (28/12). Padahal selama musim hujan ini ketinggian air Kali Ciliwung dalam kondisi normal. Menurut Marsan (45 tahun), penjaga Pos Pengamatan Kali Ciliwung di wilayah Depok, sampah tersebut terbawa arus hingga menumpuk di tiang Jembatan Panus yang baru dan lama…………BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. 7 (KALAM)

LALIN DI MEDAN ABAIKAN AMDAL
Kesemrawukan lalu lintas (lalin) di Kota Medan disebabkan karena tidak dipatuhinya rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap bangunan yang menjadi konsetrasi publik. Akibat dari itu pada Medan diperkirakan akan menjadi kota yang tumbuh liar atau western-isasi. “Kondisi ini semakin diperparah dengan diabaikannya hak-hak publik dan pejalan kaki,” kata Filianti bangun dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, saat berbicara dalam seminar Transportasi sebagai subsistem kota metropolitan, yang diselenggarakan Strategic Studies Center (SSC) di Medan kemarin (28/12)…BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. 21

RUMAH BUPATI BERADA DALAM HUTAN LINDUNG
Rumah dinas Bupati Pesisir Selatan di Painan, Sumatera Barat (Sumbar), ternyata berada dalam kawasan hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Kota Painan itu sendiri, juga berada di areal taman yang dilindungi ini……. BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. 21

WALHI: USUT FREPORT
Wahana Lngkungan Hdup Indonesia (Walhi) meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan keterlibatan Freeport McMoRan dalam penyadapan surat elektronik dan percakapan telepon lembaga nonpemerintah pemerhati lingkungna. “Jika terbukti (penyadap) ini adalah sebuah skandal kejahatan informasi dan perbuatan terkutuk,” kata Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad kepada Tempo lewat telepon kemarin………BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMSI 29 DESEMBER 2005, HAL. A4

ATURAN AMDAL DIPERKETAT
Kemenetrian Lingkungan Hidup memperketat ketentuan soal analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Banyak kelemahan soal amdal karena peraturan hukumnya kurang tegas,” kata Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Arie Djunardi Djuhana Djoekardi di Jakarta kemarin…… BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 29 DESEMEBR 2005, HAL. A9

PEMBALAK LIAR BERKEDOK REKONSTRUKSI ACEH
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan pembalakan kayu di Aceh Tenggara dan Aceh Singkil berkedok kepentingan rekonstruksi Aceh. “Padahal kayunya di Medan, Singapura, dan Malaysia,” kata Direktur Eksekutif Walhi Cahlid Muhammad di Jakarta…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. A10

PEMERINTAH GAGAL TURUNKAN POLUSI
Pemerintah DKI Jakarta dinilai gagal menurunkan tingkat polusi udara di wilayah Jakarta. Kualitas udara Jakarta tahun ini semakin memburuk dibanding lima tahun sebelumnya….BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 29 DESEMBER 2005, HAL. C11

Sumber
Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Negara Lingkungan Hidup