KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KOTA BANDUNG SEMAKIN BISING

Tingkat kebisingan Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin
tinggi. “Peningkatannya berkisar dua sampai tiga desibel setiap tahun,” ujar
Koordinator Pemerintah Kualitas Udara Pusat Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pekerjaan Umum Tauhid Ridwan kemarin……BACA SELENGKAPNYA, KORAN
TEMPO, SELASA 3 JANUARI 2006, HAL. A9

BUANG SAMPAH SEMNBARANGAN, DENDA RP. 50 JUTA

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan ancang-nacang menghukum berat setiap
orang yang membuang sampah sembarangan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988
pun akan segera direvisi, khususnya mengenai denda bagi mereka yang membuang
sampah sembarangan. “Sekarang denda maksimal hanya Rp. 50.000. Itu tidak
memberikan efek jera karena terlalu ringan. Makanya, Perda itu akan direvisi.
Mungkin nanti, seperti Perda Larangan Merokok yang dendanya maksimal mencapai
Rp 50 Juta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, di Monumen Nasional akhir
pekan lalu…………..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 2 JANUARI
2006, HAL. 19

KETIKA LINGKUNGAN BERTABRAKAN DENGAN KEPENTINGAN PERUT

Kewalahan itulah kata yang berulang kali diucapkan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Ir Rachmat Witoelar saat memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa
Nasional (HCPSN) di kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung (Babel) baru-
baru ini. Kewalahan yang dimaksudnya adalah keberadaan tambang ilegal yang
kian marak di provinsi tersebut. “Saya, terus terang kewalahan itu karena kami
hanya bisa bertindak bila tambang-tambang ilegal itu telah mengakibatkan
limbah atau merusak lingkungan,” katanya………………….BACA
SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 2 JANUARI 2006, HAL. 15

KABUPATEN/KOTA HARUS PUNYA PENYIDIK LINGKUNGAN

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) akan menambah jumlah Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan sebanyak 260 orang pada tahun 2006.
Jumlah itu akan membuat jumlah PPNS lingkungan menjadi 484 orang. Jumlah PPNS
itu disesuaikan dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia, sehingga minimal
dalam satu kabupaten/kota di Indonesia terdapat satu PPNS. Jumlah ini masih
jauh dari kebutuhan ideal wilayah yang harus ditangani oleh PPNS…..BACA
SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 2 JANUARI 2006, HAL. 15

RUU SAMPAH TERTAHAN DI DEPATEMEN HUKUM DAN HAM

Pemerintah gagal menyerahkan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sampah dan
Limbah Domestik ke DPR, sesuai jadwal sebelum akhir tahun 2005. Meskipun
pembuatan RUU tersebut sudah diselesaikan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
(KLH), tetapi naskahnya masih tertahan di Departemen Hukum dan Ham. Hal
tersebut dikemukakan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH
Gempur Adnan ketika dihubungi Pembaruan, Senin (2/1)….
BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 2 JANUARI 2006, HAL. 15

GEMPA TEKTONIK KEMBALI MENGGUNCANG ACEH

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kembali diguncang gempa tektonik
berkekuatan 5,8 skala richter (SR) pada hari pertama Tahu Baru 2006, Minggu
(1/1) pukul 15,47 WIB. Gema itu berlangsung sekitar dua menit
lamanya……….
BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 2 JANUARI 2006, HAL. 14

LONGSOR, 2 ORANG TEWAS, RUMAH-RUMAH RATA DENGAN TANAH DAN JALAN RUSAK

Bencana longsor terjadi di beberapa daerah setelah hujan lebat mengguyur. Di
Purworejo dua orang tewas tertimbun, sementara di Brebes dua orang hanyut
akibat banjir bandang. Jalan Magelang-Purworejo, Kabupaten Purworejo dan di
Desa Bentar, KAbupaten Brebes, retak dan ambles……..BACA SELENGKAPNYA,
KOMPAS, SELASA 3 JANUARI 2005, HAL. 24

BANJIR BANDANG, 31 TEWAS : PENYEBABNYA ANTARA LAIN HUTAN GUNUNG ARGOPURO GUNDUL

Banjir bandang yang melanda Kecamatan Panti dan Kecamatan Rambipuji, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, Senin (2/1), menyebabkan sedikitnya 31 orang tewas dan
tujuh lainnya hilang……….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 3 JANUARI
2005, HAL. 1+15
BERITA TERKAIT: KORAN TEMPO, SELASA 3 JANUARI 2006, HAL. A1; BANJIR DI JEMBER,
37 TEWASMEDIA INDONESIA, SELASA 3 JANUARI 2006, HAL. 1;KISAH TRAGIS LIMA MENIT
YANG MENGHANCURKAN, MEDIA INDONESIA, SELASA 3 JANUARI 2006, HAL. 1

Sumber
Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Negara Lingkungan Hidup