KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

DKI SIAP ANTISIPASI BANJIR
Memasuki musim penghujan ini, Jakarta kembali menghadapi momok banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Namun, Pemprov DKI menyatakan siap menghadapi banjir tahun ini. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, antisipasi banjir dilakukan dengan mengeruk sungai dan program pengerukan sungai yang dilakukan Pemprov DKI ada dua jenis. Pertama, pengerukan sungai kecil yang dana operasionalnya langsung dikeluarkan dari APBD DKI……..BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, RABU 7 OKTOBER 2009, HAL. 15
   
WADUK DAN SUMUR WARGA DILANDA KEKERINGAN
Kekeringan dan krisis air bersih masih menghantui warga di beberapa daerah. Di Madiun, Jawa Timur, ratusan warga di Desa Plumpungrejo, Sidomulyo, dan Jatirejo, Kecamatan Wonoasri, harus antre air bersih kiriman.Sementara itu, kondisi Waduk Dawuhan, yang juga terletak di Kecamatan Wonoasri, sudah mengering. Ketinggian air di bawah batas aman. Kondisi waduk sudah mencapai batas minimal dengan ketinggian air 1,53 meter…….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, RABU 7 OKTOBER 2009, HAL. 8
 
KLH GELAR SOSIALISASI LIMBAH B3
Kementerian Negara Lingkungan Hidup menggelar Sosialisasi dan Asistensi Teknis Penerapan Peraturan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kemarin.Kegiatan berlangsung dua hari di Jakarta, dihadiri utusan dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Selain itu, utusan dari 56 kota di 4 provinsi, 60 pengelola pelabuhan dan administrator pelabuhan, serta 4 kepala dinas perhubungan provinsi…….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, RABU 7 OKTOBER 2009, HAL. 8
   
TANGKUBANPRAHU : GUBERNUR : PENGELOLAAN GRPP DIHENTIKAN
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan menghentikan pengelolaan kawasan Tangkubanparahu yang dilakukan PT Graha Rani Putra Persada. Penghentian melalui surat keputusan Gubernur Jabar itu ditetapkan karena pengelolaan Tangkubanparahu dinilai melanggar hukum.Rencananya, gubernur mengeluarkan surat keputusan penghentian kegiatan di Tangkubanparahu itu dalam waktu dekat………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 7 OKTOBER 2009, HAL. 24
   
SUMBER DAYA ALAM : PENEBANGAN LIAR TERUS TERJADI
Selama 10 bulan terakhir telah terjadi perambahan kayu yang ditaksir berjumlah lebih dari 100 meter kubik di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Secara ekonomi, nilai kayu memang hanya Rp 200 juta-Rp 400 juta, tetapi secara ekologi dampaknya sangat besar dan luas……….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 7 OKTOBER 2009, HAL. 23
   
ORANGUTAN : JEPANG MINATI PEMULIHAN HABITAT
Organisasi The Man of Rain Forest dari Jepang, didukung Pemerintah Jepang, menjajaki kerja sama penelitian pemulihan habitat orangutan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Keduanya membahas peluang yang bisa dikerjasamakan.Pada rancangan kerja samanya, pihak The Man of Rain Forest (MOF) berharap akan ada kepastian analisis populasi orangutan, kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk wisata, serta metode rehabilitasi dan pelepasliaran orangutan. Semua diarahkan untuk program di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 7 OKTOBER 2009, HAL. 13
   
IKLIM- EKONOMI : KRISIS EKONOMI AKAN PANGKAS EMISI
Krisis ekonomi global akan mengurangi emisi tahun ini. Kondisi tersebut membuka peluang untuk mengambil keputusan terkait ancaman pemanasan global. Demikian ditegaskan Badan Energi Internasional, Selasa (5/10). Prediksi penurunan emisi sekitar 3 persen ini terkait dengan polusi CO2 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya merupakan penurunan tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir. Hal ini diungkapkan ekonom dari Badan Energi Internasional (IEA), Fatih Birol, dalam sebuah konferensi pers di Bangkok………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 7 OKTOBER 2009, HAL. 13
   
IZIN LIMBAH DI DAERAH : UU NOMOR 32/2009 TENTANG PPLH ATUR SANKSI BAGI PEMBERI IZIN
Kewenangan pemberian izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang sebelumnya terpusat di Kementerian Negara Lingkungan Hidup, didesentralisasikan di provinsi dan kabupaten/kota. Sejumlah daerah menyatakan keberatannya.Menurut Deputi IV Menteri Negara Lingkungan Hidup Imam Hendargo Abu Ismoyo, mau tidak mau, daerah harus menerima pembagian kewenangan karena ketentuannya begitu.Kewenangan pemberian izin yang dilimpahkan di daerah adalah pemberian izin pengumpulan limbah B3 kepada provinsi serta izin pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 kepada kabupaten/kota……….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 7 OKTOBER 2009, HAL. 13

Sumber:
Perpustakaan Emil Salim-KLH