KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

BENSIN BERTIMBEL : MAHAL TAPI TAK RAMAH LINGKUNGAN
Kenaikan harga bensin yang hampir mencapai 100 persen belum dibarengi dengan kualitas yang lebih ramah lingkungan. Ketika memutuskan menaikkan harga bensin premium, seharusnya pemerintah menerapkan regulasi bensin tanpa timbel (Pb).Rakyat membayar terlalu mahal untuk bensin yang masih bertimbel, yang bahkan lebih mahal dari harga internasional, ungkap Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin. Menurut Ahmad, Indonesia yang pemerintahnya belum menerapkan kebijakan bensin tanpa timbel, menghadapi dampak buruk akibat emisi timbel dari asap kendaraan bermotor…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 5 OKTOBER 2005, HAL. 13

PEMERINTAH ABAIKAN PENCEMARAN UDARA : TIMBEL MASIH ADA PADA TIMBEL
Kenaikan harga bensin Rp4.500 per liter, tidak diikuti kenaikan kualitas bensin, yaitu masih menggunakan timbel (timah hitam). Menurut Ahmad Safrudin, koordinator Indonesia Lead Information Center (ILIC) Pemerintah telah menetapkan harga minyak yang mendekati harga minyak dunia dan seharusnya kualitas bensin yang digunakan masyarakat juga sama dengan kualitas bensin internasional, yaitu bensin tanpa timbel. Menurut catatan ILIC yang dikutip dari Oil Market Report September 2005, harga bensin Kategori 3 (berdasarkan World Wide Fuel Charter/WWFC) di pasar internasional berada pada harga US$86 per barel, atau setara dengan Rp5.300 per liter. Bensin tersebut mempunyai spesifikasi tanpa timbel, RON (kandungan oktan) 95, olefin maksimal 10%, aromatik maksimal 35% dan benzene maksimal 1%…..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA , RABU 5 OKTOBER 2005, HAL. 24

SIDANG PULAU SANGIANG : TUNTUTAN JPU TAK DITERIMA
Majelis hakim yang menangani perkara dugaan perusakan lingkungan Pulau Sangiang, Serang, Banten, memutuskan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima. Majelis hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan lagi pokok perkara karena JPU tidak melakukan penuntutan.Sidang itu pada awalnya digelar dengan agenda mendengarkan pembacaan tuntutan dari JPU Kejati Banten. Namun ketika sidang mulai digelar sekitar pukul 11.30 WIB, majelis hakim meminta kepada JPU untuk membacakan tuntutannya, tetapi JPU tidak bersedia membacakan tuntutan……..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SELASA 4 OKTOBER 2005, HAL. 4

INDUSTRI KECIL DAPAT INSENTIF JIKA TURUNKAN PRODUKSI SAMPAH
Industri kecil dan menengah yang bisa menurunkan kuantitas bahan sisa dari proses produksi dan produk yang dihasilkan akan mendapatkan insentif khusus. Namun bagi mereka yang tidak melakukan penurunan kuantitas bahan sisa dan sampah juga akan terkena disinsentif. Hal itu akan diatur dalam Undang-Undang tentang Sampah dan Limbah yang saat ini Rancangan Undang-Undang-nya sedang disiapkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, Gempur Adnan, pihaknya melakukan pendekatan berbeda untuk penanganan jenis sampah dan bahan sisa yang berbeda. Selain itu juga dilihat kapasitas industrinya. …..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SELASA 4 OKTOBER 2005, HAL. 15

DEPOK AKAN BEBAS BANJIR TAHUN 2011
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Yayan Arianto mengatakan, Kota Depok akan bebas banjir kira-kira enam tahun lagi, atau sekitar tahun 2011. Menurut Yayan Arianto masalah banjir, jalan, serta lingkungan sangat terkait erat dengan pembagian anggaran APBD Depok untuk PU yang akan digunakan untuk seluruh kebutuhan ke-PU-an. Untuk seluruh biaya PU per tahun, baik untuk kepegawaian, penanggulangan banjir, perbaikan jalan maupun lingkungan, Plt Dinas PU itu mengatakan kantornya membutuhkan dana Rp 512 miliar…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SELASA 4 OKTOBER 2005, HAL. 19

Sumber:
KBUA Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup