KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

IZIN KUASA PERTAMBANGAN BATU BARA DITERTIBKAN
Operasi penertiban berbentuk verifikasi ini untuk menghentikan penyalahgunaan izin-izin kuasa pertambangan (KP), termasuk yang dipakai untuk kegiatan pertambangan batu bara ilegal. Kepala Dinas Pertambanagn Provinsi Kalsel Sukardi di Banjarmasin, Kamis (10/11) mengatakan, pihaknya memperkirakan jumlah perizinan KP yang akan diverfikasi mencapai 300 buah. “Yang jelas, sasaran operasi tim ini adalah seluruh izin KP yang dikeluarkan para bupati. Hasil verifikasi itulah yang menentukan izin-izin itu gunakan dengan benar atau tidak,” ujarnya……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUM’AT 11 NOVEMBER 2005, HAL. 24

HUTAN DI TNBBS DIBABAT DAN DIJARAH
Aksi sejumlah orang yang merusak kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan hingga kini terus berlangsung. Hutan di taman nasional yang terletak di Provinsi Lampung dan Bengkulu tersebut terus dibabat dan dijarah, terutama pada malam hari untuk menghindari pengawasan petugas.Tingginya aksi penebangan liar terbukti dari banyaknya kayu hasil sitaan yang diamankan petugas pada 10 Oktober 2005. Pihak TNBBS yang bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Lampung Barat mengamankan sekitar 200 meter kubik kayu kruing dari kawasan itu, serta sejumlah truk, chainsaw (gergaji mesin), sepeda motor, dan beberapa tersangka pelaku……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUM’AT 11 NOVEMBER 2005, HAL. 24

ELANG KALIMANTAN TERANCAM PENEBANGAN LIAR
Penebangan hutan berpotensi mengurangi jumlah populasi burung elang di Kalimantan Tengah. Saat ini satwa itu masih dapat terlihat terbang di wilayah-wilayah yang masih berhutan lebat di pedalaman, namun kian jarang ditemui di daerah padat penduduk. Menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalteng Yohanes Sudarto pendeteksian populasi burung elang di Kalimantan relatif sulit karena elang biasa hidup liar dan soliter….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUM’AT 11 NOVEMBER 2005, HAL. 24

TAFSIR EKOSISTEM TERABAIKAN
Total ada 11 perundang-undangan sembilan undang-undang dan tiga rancangan undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam. Namun tidak satu pun yang menjabarkan tafsir ekosistem. Akibatnya, saumber daya alam diekploitasi menurut kepentingan sektor masing-masing mengacu kepada tafsir hak menguasai oleh negara. Menurut Hariadi Kartodihardjo, pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) semestinya negara memerhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya alam sebagai daya dukung kehidupan dan implentasinya kesebelas UU/RUU tersebut berada dalam ruang kelola yang sama……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUM’AT 11 NOVEMBER 2005, HAL. 13

SUNGAI SIAK : KEKAYAAN LOKAL MENGALIR JAUH
Sungai Siak yang membelah Kabupaten Siak, belakangan semakin tidak bersahabat dengan penduduk yang selama ini banyak menggantungkan hidup dari hasil sungai terdalam di Indonesia ini. Permukiman yang dulunya berjarak 30 meter dari sungai kini tinggal satu atau dua meter saja. Tidak hanya itu, banyak kuburan dan persawahan sudah tertelan sungai. Hal ini terjadi lantaran Sungai Siak mengalami abrasi yang semakin menjadi-jadi yaitu sepanjang 7,3 meter dalam setahun. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Siak Khairuddin Yunus, dalam waktu yang tidak lama lagi masyarakat sekitar sungai semakin menderita karena kapal besar-besar pengangkut minyak dan kayu dari berbagai daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatra Utara, Papua, kian ramai….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, JUM’AT 11 NOVEMBER 2005, HAL. 6

Sumber:
KBUA Perpusatakaan “Emil Salim”
Kementerian Negara Lingkungan Hidup