KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

GUNUNG API BAWAH LAUT
Sebuah kaabar mengejutkan muncul akhir pekan lalu. Sekitar 330 kilometer arah barat Kota Bengkulu, sebuah gunung api bawah laut ditemukan. Gunung yang terdeteksi ketika BPPT, LIPI, Departemen ESDM, CGGVeritas, dan IPGP Paris melakukan survey ‘Study Risiko Kegempaan dan Tsunami’ di perairan Barat Sumatra itu, diprediksi memiliki ketinggian sekitar 4.600 meter pada kedalaman 5.900 meter. Kedalaman puncak dari gunung api ini berada pada 1.280 meter dari permukaan air laut……….BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SENIN 1 JUNI 2009, HAL. 24


LUMPUR LAPINDO : SEMBURAN GAS ANCAM TIGA DESA
Semburan gas yang muncul di tiga desa di luar kawasan terkena dampak semburan Lumpur Lapindo dikhawatirkan membayakan keselamatan penduduk. Hasil penelitian Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo semburan gas di Desa Siring Barat, Jatirejo dan Mindi telah menurunkan kualitas air dan ketinggian tanah …..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 1 JUNI 2009, HAL.A4.

PENCEMARAN UDARA DAN AIR DI KOTA BEKASI TINGGI
Ribuan warga di bantaran tiga sungai di Bekasi serta sekitar area Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sumur Batu dan Bantar Gebang terancam polusi udara dan air. Menurut Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bekasi Dudy Setiabudi pencemaran air terjadi di Kali Bekasi, Kali Cakung dan Kali Siluman…..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, SENIN 1 JUNI 2009, HAL. 5

PENGELOLAAN LIMBAH B3 ONLINE DILUNCURKAN
Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) secara resmi meluncurkan sistem elektronik pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah B3 sebagai rangkaian acara Pekan Lingkungan Indonesia di Jakarta, akhir pekan lalu. Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar yang diwakili Deputi IV Bidang pengelolaan B3 dan Limbah B3, Imam Hendargo yang membuka secara resmi system elektronik pengurusan B3 tersebut mengatakan, saat ini ada peningkatan jumlah izin pengelolaan limbah B3. “Hal tersebut dimaknai positif. Untuk itu diperlukan adanya suatu bentuk pelayanan publik yang sangat prima, sehingga birokrasi kepengurusan izin yang merupakan suatu proses penting harus selalu disempurnakan,