KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

SUMBER AIR KOTA TERCEMAR
Air sungai yang menjadi sumber air minum di wilayah perkotaan Indonesia telah tercemar logam berat hingga limbah rumah tangga berbahaya. Akibatnya, air sungai tidak layak dikonsumsi, kecuali telah melalui proses pengolahan yang berdampak pada harga.Aktivis Forum Komunikasi Pengelolaan Kualitas Air Minum Indonesia (Forkami) Job Supangkat mengungkapkan hal itu kepada Media di sela-sela acara peringatan Hari Monitoring Air Sedunia di Bumi Perkemahan Cibubur, kemarin.Menurutnya, pencemaran air sungai dipicu oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas air di sekitarnya, serta banyaknya industri yang menyalahi prosedur pengolahan limbah……BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, SENIN 5 DESEMBER 2005, HAL. 28

HUTAN SUMATERA HANCUR : BERBAGAI SATWA LANGKA TERANCAM PUNAH
Hutan dataran rendah Sumatera menyusut sangat drastis, dari semula sekitar 16 juta hektar menjadi hanya tersisa 500.000 hektar. Laju kerusakan hutan tersebut terutama disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri alias HTI untuk pulp dan kertas. Selain di kawasan lindung, sebagian besar hutan dataran rendah yang tersisa terdapat di hutan produksi atau kawasan yang dikonservasi menjadi HTI. Menurut Direktur Program dan Jaringan BirdLife International, Marco Lambertini masa depan hutan dataran rendah Sumatera benar-benar terancam. Tanpa tindakan segera, hutan itu akan hilang dalam beberapa tahun ke depan……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 5 DESEMBER 2005, HAL. 13

DEWAN TOLAK PENGADAAN LAHAN LIMBAH BERACUN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, Banten, menolak rencana pengadaan lahan penampungan limbah beracun (B3). Dewan menilai usul anggaran pengadaan senilai Rp 7,5 miliar yang sedianya akan dibebankan pada APBD 2006 tersebut tidak menguntungkan masyarakat……BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 5 DESEMBER 2005, HAL. A12

SOPUTAN YAKIN TAK CEMARI LINGKUNGAN
Perusahaan tambang PT Meares Soputan Mining yakin limbah yang dibuangnya tidak mencemari lingkungan. Perusahaan tambang emas ini tak gentar kendati pemerintah mengirim tim untuk mengkaji lagi analisis mengenai dampak lingkungan miliknya……BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 5 DESEMBER 2005, HAL. A10

NEGOSIASI KLH – NMR SUDAH MATANG
Kementerian Negara Lingkungan Hidup memilih melanjutkan negosiasi dengan PT Newmont Minahasa Raya, ketimbang mengajukan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Negosiasi itu membicarakan kontribusi yang disanggupi PT NMR untuk pemulihan bekas pertambangannya di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.Menurut Menteri Rachmat Witoelar, jalur negosiasi ditempuh sebab jika diteruskan di pengadilan akan memakan waktu yang sangat panjang. Sementara lingkungan dan masyarakat di sekitar bekas pertambangan PT NMR membutuhkan penanganan segera……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 3 DESEMBER 2005, HAL. 13

KOMPENSASI SAMPAH DIBERIKAN TUNAI
Kompensasi bau sampah yang dituntut warga di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah akhir Bantargebang, Kota Bekasi, disepakati diberikan secara langsung dan tunai. Dana kompensasi itu Rp 50 ribu per bulan setiap keluarga……BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 5 DESEMBER 2005, HAL. C10

10 BUPATI TERSANGKA ILLEGAL LOGGING
Sudah sepuluh orang bupati di Indonesia saat ini diajukan kepada aparat sebagai tersangka kasus illegal logging (penebangan kayu liar). “Semua bupati itu berasal dari kabupaten-kabupaten di Pulau Kalimantan,” kata Menteri Kehutanan, MS Kaban, di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (3/12)……BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SENIN 5 DESEMBER 2005, HAL. 1

PEMKOT TAK MAMPU TANGANI TPA LIAR
Pemkot Depok rupanya belum mampu menangani masalah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah liar di Tanah Baru, Beji. Buktinya, meski akses masuk ke TPA itu sudah di portal, kenyataannya sampah di lokasi TPA terus menggunung…….BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SENIN 5 DESEMBER 2005, HAL. 7

KURANGI EMISI TEKAN LAJU DEFORESTASI
Papua Nugini dan Kosta Rika mengusulkan pengurangan emisi dengan menekan laju deforestasi (perusakan hutan) di negara-negara berkembang. Dengan cara itu, tujuan Protokol Kyoto, yakni mengurangi emisi di dunia, dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dan berkembang secara bersama-sama. Proposal tersebut dibahas dalam sesi “Pengurangan Emisi dengan Upaya Deforestasi di Negara Berkembang” pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Climate Change Conference) yang dipandu oleh delegasi Argentina, Hernan Carlino, Kamis (1/12) di Montreal, Kanada. Konferensi berlangsung 28 November sampai 9 Desember dan dihadiri 10.000 partisipan, di antaranya delegasi pemerintah, kalangan bisnis, dan aktivis lingkungan. Dalam konferensi ini delegasi Indonesia diketuai oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 2 DESEMBER 2005, HAL. 1

MARAK, BANGUNAN LIAR DI PUNCAK BANGUNAN LIAR ITU BERDIRI DI KAWASAN LINDUNG
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli, menilai, perizinan untuk kawasan konservasi Puncak masih banyak yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. Kondisi ini terjadi lantaran banyaknya bangunan tanpa izin alias liar yang berdiri di kawasan puncak……BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SENIN 5 DESEMBER 2005, HAL. 7

Sumber :
KBUA Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Lingkungan Hidup