KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Kurang Koordinasi Mengawasi Bahan Perusak Ozon.
Pemerintah kurang berkoordinasi mengawasi penggunaan bahan perusak ozon (BPO) pada sejumlah produk yang digunakan masyarakat. Padahal rencananya pemerintah akan menghentikan impor BPO pada tahun 2007. Koordinasi pengawasan ini tidak berjalan antarinstansi yang terkait, seperti Departemen Perindustrian dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), serta pemerintah di daerah. Salah satu penyebab kurangnya koordinasi adalah tidak ada data yang sama yang menjadi acuan dalam pengawasan produk yang menggunakan BPO. Menurut Perwakilan World Bank di Indonesia untuk Program Penurunan BPO Ina Binari Pranoto, koordinasi memang seharusnya dimaksimalkan oleh pemerintah, baik yang berada di pusat ataupun di daerah. Apalagi target penghentian impor waktunya sudah dekat………BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 6 NOPEMBER 2005, HAL. 15

Kekayaan Alam Indonesia, Kebanggaan yang Menuju Kepunahan
Sejumlah kalangan menuding kehancuran kekayaan alam yang semakin mendekati kepunahan itu akibat kebijakan yang salah, dari satu rezim ke rezim lain, dimulai dari rezim Soeharto. Pembabatan hutan, pengerukan mineral tambang, maupun pengeboran ladang-ladang minyak dan gas bumi besar-besaran sejak sekitar 33 tahun lalu dengan dalih mengejar pendapatan negara, menjadi pangkal kehancuran negeri yang kaya sumber daya alam ini. Setiap tahun, sejak periode itu hingga menjelang tahun 1990-an, setiap tahun tak terhitung lagi berapa luas hutan yang diserahkan pengelolaannya melalui izin bodong berkedok HPH. Sementara, pemilik izin HPH (yang resmi) tak jarang melakukan praktik ilegal, membabat hutan di luar konsesi, atau yang kini disebut pembalakan liar……..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 6 NOPEMBER 2005, HAL.11

ADIPURA DICONTOH ASEAN
Menurut ketua kelompok kerja ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities Negara Loh Ah Tuan anggota ASEAN akan menjadikan penghargaan Adipura sebagai acuan dalam mengembangkan kriteria, struktur dan mekanisme penghargaan untuk kota bersih dan hijau……… BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SELASA 7 NOPEMBER 2005, HAL. A10

EKSPOR KAYU OLAHAN : POLISI PERIKSA 94 PETI KEMAS
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memeriksa 94 peti kemas yang dilaporkan berisi kayu olahan. Pemeriksaan terhadap kapal yang diangkut tongkang LCMM I tersebut bertujuan mencocokkan dan memastikan isinya, apakah sesuai dengan manifes yang ada. Peti kemas itu diangkut dari Pekanbaru, Riau, dan menurut informasi yang beredar isinya akan diekspor ke Singapura. Berkaitan dengan masalah kayu dan penebangan liar, mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim di Cianjur, Jawa Barat, menyatakan, upaya pemberantasan penebangan liar akan berhasil kalau dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Pasalnya, ada sejumlah kekuatan di belakang usaha penebangan liar tersebut….. BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 7 NOPEMBER 2005, HAL. 1

Sumber:
KBUA Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Negara Lingkungan Hidup