KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

ANGIN BERPUTAR MENERBANGKAN ATAP
Sutiyah duduk termenung di tepi gang sempit, di bawah tenda terpal butut.Tidak jauh dari tempatnya duduk, sejumlah warga bercakap-cakap tentang dampak puting beliung yang Minggu (18/2) sore memorakporandakan atap rumah mereka……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 20 FEBRUARI 2007, HAL. 1
SUMUR RESAPAN TETAP DINILAI KURANG EFISIEN
Pembuatan sumur resapan sebagai jalan keluar untuk membebaskan Jakarta dari ancaman banjir di masa mendatang tetap kurang efisien. Kalupun sumur resapan dibuat, diperkirakan tetap tidak mampu menampung air hujan yang di duga bakal terus meningkat akibat dampak pemanasan global……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 20 FEBRUARI 2007, HAL. 13
BADAK SUMATERA KELAHIRAN AMERIKA KEMBALI KE JAKARTA
Andalas, nama badak sumatera jantan berumur lima tahun yang lahir di Kebun Binatang Cincinnati, Amerika Serikat, dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari Selasa (20/2). Badak itu merupakan keturunan pertama pasangan induk Emi dan Ipuh yang terbukti produktif di luar habitat aslinya……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 20 FEBRUARI 2007, HAL. 13
REHABILITASI DANAU TEMPE TIDAK BISA DITUNDA; PENDANGKALAN TAK TERKENDALI, BANTUAN PEMULIHAN TAK TEREALISASI
Rehabilitasi lingkungan Danau Tempe di Sulawesi Selatan tidak bisa ditunda lagi karena pendangkalan makin tak terkendali. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pekerjaan Umum, yang menyanggupi bantuan rehabilitasi, hingga kini belum melakukan tindakan konkret……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 20 FEBRUARI 2007, HAL. 23
RIBUAN HEKTAR HUTAN RAKYAT SIJUK-BADAU DIALIHFUNGSIKAN
Ribuan hektar hutan rakyat di Kecamatan Sijuk dan Badau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dialihfungsikan sebagai lahan kelapa sawit yang dikelola investor asing. Hilangnya hutan rakyat menyebabkan tradisi pemanfaatan hasil hutan yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal kian punah……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 20 FEBRUARI 2007, HAL. 23
PERLU DITETAPKAN LOKASI TAMBANG RAKYAT
Agar tidak timbul kerusakan lingkungan lebih parah akibat penambangan emas tanpa izin, pemerintah daerah harus menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Di samping itu, kegiatan ilegal yang merambah kawasan konservasi tetap harus dihentikan……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 20 FEBRUARI 2007, HAL. 23
KEMAUAN POLITIK AMDAL HARUS TEGAS

Komisi VII DPR mendesak Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) tegas menetapkan posisi sentral pemerintah terhadap penegakan analisis dampak lingkungan (amdal). Khususnya bagi izin banguan yang telah menutup wilayah resapan air. Wakil Komisi VII DPR A Sonny Keraf dalam rapat kerja di DPR, kemarin, mengatakan tanpa kehendak politik yang kuat dari pemerintah, akan semakin banyak provinsi membangun pusat bisnis yang justru menyebabkan alih fungsi lahan resapan untuk kepentingan bisnis….BACA SELENGKAPNYA ,MEDIA INDONESIA ,SELASA 20 FEBRUARI 2007 ,HAL.7

Sumber:
KBUA Perpustakaan KLH