KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PEMENANG LINGKUNGAN TERPILIH, NEGARA TROPIS BUTUH FIGUR KUAT LINDUNGI KEANEKARAHGAMAN HAYATI
Program Lingkungan PBB (UNEP) mengumumkan tujuh penerima penghargaan Champion of the Earth di Singapura, Selasa (18/4). Mereka dinilai memiliki agenda setting dan menginspirasi banyak orang untuk lebih memerhatikan lingkungan dan melindungi kehidupan di bumi….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 13
PRESIDEN JANGAN HALANGI PROSES HUKUM LAPINDO
Pemerintah dituntut bersikap adil, dengan secara tegas menuntut PT Lapindo Brantas bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang ditanggung masyarakat Porong, oleh luapan lumpur yang diakibatkan oleh Lapiondo. Pemerintah didesak tidak lagi melindungi Lapindo, dan segera menetapkan status hukum. Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, yang tergabung dalam Kaukus Pembela Hak-Hak Sipil dan Ekonomi Korban Lumpur Lapindo, dalam pertemuan dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FDPI-P) DPR, di Jakarta, Selasa (17/4)……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 18 APRIL 2007, HAL. 2
PEMBALAKAN LIAR DI RIAU: KOMITMEN KOMISI III DPR DIRAGUKAN
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Pupung Haris, Selasa (17/4) menyampaikan keraguannya terhadap komitmen dan keseriusan Komisi III DPR untuk menangani kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) yang diindikasikan melibatkan seorang menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 18 APRIL 2007, HAL. 3
PEMANASAN GLOBAL: TEKNOLOGI UNTUK REDUKSI CO2
Pengembangan teknologi menentukan upaya mengurangi efek gas rumah kaca seperti karbondioksida atau CO2. Saat itu, penyerapan alam, emisi gas hasil pembakaran ini kian sulit lantaran berkurangnya kawasan hutan. Hal itu terungkap dalam acara dialog bertajuk "Upaya Menyelamatkan Lingkungan dari Global Warming," dalam rangka HAri Bumi 22 April, Rabu (19/4). Seperti dikatakan Deputi Bidang III Bidang Peningkatan Konservasi III Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, MAsnellyarti Hilman, untuk menekan emisi CI2, Amerika Serikat telah mengembangkan teknologi carbon capture dan membuat standar emisinya…..BACA SLENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 13
PESTISIDA ILLEGAL MASIH BANYAK BEREDAR
Berdasarkan hasil pengawasan Direktorat sarana produksi, Ditjen Tanaman pangan Departemen Pertanian hingga maret 2007 masih banyak ditemukan pestisida illegal dipasaran. Di Jawa Barat, misalnya, ditemukan 42 merek dagang pestisida yang telah habis masa ijinya dan telah dilarang peredarannya. "Di Jawa Barat juga ditemukan 10 merek pestisida tidak terdaftar, tujuh merek tidak sesuai dengan pendaftaran, dan lima merek diduga palsu," ujar Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian (Deptan), Sutarto Alimoese, kepada Pembaruan, di Jakarta, Selasa (17/4)…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 18 APRIL 2007, HAL. 10
ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM ITU NYATA: PENGANTAR
Isu dampak perubahan iklim (Climate change) akhir-akhir ini terus bermunculan di berbagai media massa dan menajadi pembicaraan serius di masyarakat Khususnya para pemerhati lingkungan. Bencana kekeringan, banjir, kelaparan, tanah longsor, dan mewabahnya penyakit yang tarjadi di beberapa belahan dunia tak terkecuali di Indonesia menjadi tanda-tanda awal perubahan iklim yang harus segera diwaspadai………BACA SELENGKAPNY, SAUARA PEMBARUAN, RABU 18 APRIL 2007, HAL. 11
SIAPA HARUS MENANGGUNG LUMPUR?
Upaya membuat negara ikut menanggung biaya bencana semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo akhirnya berhasil. Pemerintah pusat memutuskan mengambil alih bagian terbesar biaya penanggulangan bencana lumpur Lapindo. Padahal bencana lumpur tersebut tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Keputusan itu di tuangkan dalam peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
KUALITAS UDARA: MORATORIUM KENDARAAN PRIVAT ATASI POLUSI DI PERKOTAAN

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mulai pekan depan hingga September 2007 akan mengevaluasi kualitas udara di tujuh kota, meliputi Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Dari hasil evaluasi itu ada kemungkinan ditempuh penerapan moratorium atau jeda penambahan jumlah kendaraan di kota tertentu, untuk mendorong peningkatan jumlah transportasi publik. "Permasalahan pokok yang dihadapi hingga saat ini dan kedepan adalah pertumbuhan dan perpindahan penduduk ke perkotaan. Jika tidak dimbangi dengan sarana transportasi yang ramah lingkungan untuk menjaga kualitas udara di perkotaan, masyarakatan akan makin dibebani biaya pengobatan akibat kesehatan yang memburuk," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar pada konferensi pers evaluasi kriteria kualitas udara perkotaan, Rabu (18/4)……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 13

Sumber:
KBUA Perpustakaan KNLH