KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PEMENANG LINGKUNGAN TERPILIH, NEGARA TROPIS BUTUH FIGUR KUAT LINDUNGI KEANEKARAHGAMAN HAYATI
Program Lingkungan PBB (UNEP) mengumumkan tujuh penerima penghargaan Champion of the Earth di Singapura, Selasa (18/4). Mereka dinilai memiliki agenda setting dan menginspirasi banyak orang untuk lebih memerhatikan lingkungan dan melindungi kehidupan di bumi….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 13
PRESIDEN JANGAN HALANGI PROSES HUKUM LAPINDO
Pemerintah dituntut bersikap adil, dengan secara tegas menuntut PT Lapindo Brantas bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang ditanggung masyarakat Porong, oleh luapan lumpur yang diakibatkan oleh Lapiondo. Pemerintah didesak tidak lagi melindungi Lapindo, dan segera menetapkan status hukum. Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, yang tergabung dalam Kaukus Pembela Hak-Hak Sipil dan Ekonomi Korban Lumpur Lapindo, dalam pertemuan dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FDPI-P) DPR, di Jakarta, Selasa (17/4)……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 18 APRIL 2007, HAL. 2
PEMBALAKAN LIAR DI RIAU: KOMITMEN KOMISI III DPR DIRAGUKAN
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) Pupung Haris, Selasa (17/4) menyampaikan keraguannya terhadap komitmen dan keseriusan Komisi III DPR untuk menangani kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) yang diindikasikan melibatkan seorang menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 18 APRIL 2007, HAL. 3
PEMANASAN GLOBAL: TEKNOLOGI UNTUK REDUKSI CO2
Pengembangan teknologi menentukan upaya mengurangi efek gas rumah kaca seperti karbondioksida atau CO2. Saat itu, penyerapan alam, emisi gas hasil pembakaran ini kian sulit lantaran berkurangnya kawasan hutan. Hal itu terungkap dalam acara dialog bertajuk "Upaya Menyelamatkan Lingkungan dari Global Warming," dalam rangka HAri Bumi 22 April, Rabu (19/4). Seperti dikatakan Deputi Bidang III Bidang Peningkatan Konservasi III Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, MAsnellyarti Hilman, untuk menekan emisi CI2, Amerika Serikat telah mengembangkan teknologi carbon capture dan membuat standar emisinya…..BACA SLENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 13
PESTISIDA ILLEGAL MASIH BANYAK BEREDAR
Berdasarkan hasil pengawasan Direktorat sarana produksi, Ditjen Tanaman pangan Departemen Pertanian hingga maret 2007 masih banyak ditemukan pestisida illegal dipasaran. Di Jawa Barat, misalnya, ditemukan 42 merek dagang pestisida yang telah habis masa ijinya dan telah dilarang peredarannya. "Di Jawa Barat juga ditemukan 10 merek pestisida tidak terdaftar, tujuh merek tidak sesuai dengan pendaftaran, dan lima merek diduga palsu," ujar Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian (Deptan), Sutarto Alimoese, kepada Pembaruan, di Jakarta, Selasa (17/4)…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 18 APRIL 2007, HAL. 10
ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM ITU NYATA: PENGANTAR
Isu dampak perubahan iklim (Climate change) akhir-akhir ini terus bermunculan di berbagai media massa dan menajadi pembicaraan serius di masyarakat Khususnya para pemerhati lingkungan. Bencana kekeringan, banjir, kelaparan, tanah longsor, dan mewabahnya penyakit yang tarjadi di beberapa belahan dunia tak terkecuali di Indonesia menjadi tanda-tanda awal perubahan iklim yang harus segera diwaspadai………BACA SELENGKAPNY, SAUARA PEMBARUAN, RABU 18 APRIL 2007, HAL. 11
SIAPA HARUS MENANGGUNG LUMPUR?
Upaya membuat negara ikut menanggung biaya bencana semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo akhirnya berhasil. Pemerintah pusat memutuskan mengambil alih bagian terbesar biaya penanggulangan bencana lumpur Lapindo. Padahal bencana lumpur tersebut tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Keputusan itu di tuangkan dalam peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Meski kerusakan infrastruktur merupakan akibat aktivitas pengeboran Lapindo Brantas Inc., Perpers memastikan Lapindo tidak perlu menanggung biaya pemindahan dan perbaikannya. Semua biaya perbaikan akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. A10
KUALITAS UDARA: MORATORIUM KENDARAAN PRIVAT ATASI POLUSI DI PERKOTAAN
Kementerian Negara Lingkungan Hidup mulai pekan depan hingga September 2007 akan mengevaluasi kualitas udara di tujuh kota, meliputi Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Dari hasil evaluasi itu ada kemungkinan ditempuh penerapan moratorium atau jeda penambahan jumlah kendaraan di kota tertentu, untuk mendorong peningkatan jumlah transportasi publik. "Permasalahan pokok yang dihadapi hingga saat ini dan kedepan adalah pertumbuhan dan perpindahan penduduk ke perkotaan. Jika tidak dimbangi dengan sarana transportasi yang ramah lingkungan untuk menjaga kualitas udara di perkotaan, masyarakatan akan makin dibebani biaya pengobatan akibat kesehatan yang memburuk," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar pada konferensi pers evaluasi kriteria kualitas udara perkotaan, Rabu (18/4)……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 13
HUTAN SULSLE KRITIS, REHABILTASI LEBIH DIFOKUSKAN KEPADA DAS
Sedikitnya 682.000 hektar dari total 2.1 juta hektar areal hutan di Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini dalam kondisi kritis. Seluas 240.000 hektar di antaranya berada di hulu daerah aliran sungai. "Dalam beberapa tahun terakhir area kritis ini tidak berubah. Bagaimana tidak? Yang direhabiltasi 20.000-30.000 hektar per tahun, sementara laju kerusakan diperkirakan mencapai 20.000-24.000 hektar. Yang direhabilitasi pun tingkat keberhasilannya hanya sekitar 70 persen," papar M. Idris Syukur, Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, di Makassar, Rabu (18/4)…… BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 22
LIMBAH RAPP MASIH SESUAI BATAS TOLERANSI
Hasil penelitian limbah PT Riau Andalan Pulp and Paper di satu dari tiga laboratium yang ditunjuk Bapedasda Provinsi Riau menunjukkan kandungan limbah masih berada di batas toleransi…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 22

ong>KORBAN BANJIR KECEWA, SIDANG PERDANA CLASS ACTION TIDAK DIHADIRI DUA WALI KOTA

Warga korban banjir dari lima wilayah kota di Jakarta, Rabu (18/4), kecewa dan merasa dilecehkan oleh Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Barat. Kedua wali kota itu tidak hadir dalam sidang perdana gugatan perwakilan kelompok korban banjir sehingga sidang terpaksa ditunda dua pekan……. BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 25
ASURANSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pada 29 Maret yang lalu, DPR RI mengesahkan Udang-undang tentang Penanggulangan Bencana (UU PB). Terkait hal itu, 10 April lalu The Indonesia Economic Intelligence (IEI), bersama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menggelar seminar "Mengupas UU Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Asuransi". Alasannya, praktik di berbagai negara, asuransi memilik peran penting dalam penanggulangan bencana…..BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 16
KLH ANCAM KELUARKAN MORATORIUM KENDARAAN BARU

Mentri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar mengancam akan mengeluarkan kebijakan moratorium pembuatan kendaraan baru. Moratorium itu akan keluar jika Indonesia tidak mampu mencegah dan mengurangi polusi udara. Sedangkan hasil uji petik ditujuh kota besar di Indonesia pada 2006 kurang baik. Data yang diperoleh Kementrian Lingkungan Hidup pada 2006 Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, Balikpapan, Makasar, Bandung dan Jakarta, ditemukan untuk kendaraan berbahan bakar bensin, sekitar 50% tidak memenuhu ambang batas. Sementara, untuk kendaraan berbahan bakar solar hampir 90% tidak memenuhi ambang batas. "Kalau sampai tidak ada perubahan drastis perlu diadakan moratorium pembuatan kendaraan baru," ujar Rachmat Witoelar seusai Konferensi Pers Evaluasi Kualitas Udara dalam Konteks Transportasi Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (18/4)…….BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 19 APRIL 2007, HAL. 22

Sumber:
KBUA Perpustakaan KNLH