KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

POTENSI RUGI CAPAI RP. 36 TRILIUN : MANFAAT TAK SEBANDING KERUSAKAN
Kerusakan kawasan hutan di Kalimantan yang masih terus terjadi sampai sekarang berpotensi menimbulkan kerugian ekologis sedikitnya Rp 36,2 triliun per tahun. Pemerintah dan aparat kepolisian harus serius menanganinya karena sebagian besar kerusakan terjadi di kawasan konservasi. Menurut Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi potensi kerugian ini muncul akibat rusaknya daerah aliran sungai di Kalimantan akibat penggundulan hutan. Tanpa upaya yang lebih serius dari pemerintah, nilai kerugian akibat kerusakan hutan masih terus bertambah.…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. 1
PERUBAHAN IKLIM : SUMBANGAN BESAR BAGI PERTEMUAN BALI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pertemuan di New York telah memberikan sumbangan besar untuk pertemuan di Bali, Desember mendatang. Ia berharap pertemuan- pertemuan mengenai perubahan iklim itu akan semakin menghasilkan langkah konkret yang bermanfaat bagi semua pihak.Menurut Yudhoyono, satu hal penting yang diambil dalam pertemuan ini ialah langkah bersama untuk menuju ke konferensi Bali pada Desember 2007.…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. 1
PEMBANGUNAN PLTN LANGKAH KELIRU
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di kawasan Asia Tenggara adalah langkah keliru karena cadangan uranium dunia akan berakhir dalam 30-50 tahun mendatang. Juga akan ada ketergantungan sangat tinggi pada segelintir negara maju, seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Jerman, akan teknologi, pendanaan, dan bahan baku. Negara di Asia Tenggara hendaknya lebih fokus melakukan riset dan pengembangan energi terbarukan yang melimpah.…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. 13
ISU GEMPA 8,2 SR MENGHANTUI WARGA
Isu gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar menghantui warga Bengkulu, terutama para korban gempa yang masih bertahan di tenda-tenda darurat. Akibatnya, mereka takut kembali ke rumah masing-masing. Dalam kaitan itulah Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu Brigjen (Pol) Soedibyo menyebarkan 250.000 selebaran melalui helikopter di kawasan permukiman penduduk. Selebaran itu berisi imbauan Badan Meteorologi dan Geofisika. Intinya, masyarakat diharapkan tenang. Informasi yang menyatakan bakal terjadi gempa susulan berkekuatan 8,2 SR di Bengkulu tidak benar.…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. 22
LIMBAH KOPI DIOLAH MENJADI BAHAN BAKAR
PT Sari Incoofood di Pematang Siantar, Sumatera Utara, mengolah limbah kopi untuk keperluan bahan bakar dalam bentuk padat (briket). Selain itu, limbah sejenis telah dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik. Briket dari limbah kopi itu siap dipakai dalam bentuk cetakan bulat, sebesar buah kemiri. Cara memanfaatkannya sama dengan briket batu bara.…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. 22
PENGELOLAAN HUTAN : KAYU BULAT DILARANG KELUAR DARI PAPUA
Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi dalam dua bulan ini akan mengeluarkan surat keputusan bersama untuk melarang pengiriman kayu gelondongan atau kayu bulat keluar dari Tanah Papua. Langkah berani ini bertujuan agar investor yang membutuhkan kayu mentah segera membuka industri pengolahan kayu di tanah Papua…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. 23
LUMPUR LAPINDO : UJI MATERIL PERPRES NOMOR 14/2007 DIDAFTARKAN KE MA
Sejumlah perwakilan korban lumpur Lapindo mendaftarkan uji materiil Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo ke Mahkamah Agung di Jakarta. Mereka meminta perpres tersebut dicabut karena dinilai merugikan…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. 23 BERITA TERKAIT : KORBAN LAPINDO AJUKAN UJI MATERI PERATURAN GANTI RUGI, KORAN TEMPO, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. A6
TAK MUDAH CABUT IZIN PERKEBUNAN DI LAHAN GAMBUT
Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan Dwi Sudarto menyatakan prosedur pencabutan izin perkebunan di lahan gambut tak mudah. Ia menerangkan Departemen Kehutanan harus menyusun data tata ruang kawasan hutan bersama pemerintah provinsi. Setelah disusun, data diserahkan kepada tim terpadu yang terdiri atas perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, RABU 26 SEPTEMBER 2007, HAL. B3
RI DORONG INSENTIF KARBON
Indonesia mendorong adanya kesepakatan mengenai insentif karbon. Hal itu terkait dengan status Indonesia yang selama ini dikenal sebagai eksportir karbon yang membahayakan lingkungan.Dorongan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menyampaikan penjelasan kepada pers bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon, mengenai hasil sejumlah pertemuan menyangkut isu perubahan iklim, di Markas Besar PBB, New York…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SELASA 25 SEPTEMBER 2007, HAL. 1

Sumber:
Perpustakaan
Kementerian Negara Lingkungan hidup