KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KESEJAHTERAAN RAKYAT TAK BOLEH DIKALAHKAN : FORUM BOGOR UNTUK SUSUN PETA JALAN 2012
Menghadapi perubahan iklim yang makin nyata ancamannya untuk umat manusia di seluruh dunia, masyarakat menuntut aksi konkret dan nyata hingga pasca-Protokol Kyoto 2012. Namun, aksi konkret dan nyata itu tidak boleh mengalahkan upaya pencapaian kesejahteraan rakyat negara-negara berkembang lewat pembangunan ekonomi. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Pertemuan Pendahuluan Tingkat Menteri Konferensi Ke-13 Negara Pihak dari Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim/Konferensi dan Pertemuan Ke-3 Negara Pihak (UNFCCC COP-13/CMP-3) di Istana Bogor, Rabu (24/10), karena itu, penjagaan hutan di negara-negara berkembang demi mencegah perubahan iklim harus mendapatkan kompensasi layak dari negara-negara maju yang menikmati karbon yang dihasilkan hutan….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 25 OKTOBER 2007, HAL. 13
SAMPAH DI KOTA BOGOR NAIK 200 PERSEN
Kenaikan jumlah sampah yang mengotori lingkungan Kota Bogor dari H-1 Lebaran sampai sekarang sudah mencapai 200 persen. Ini disebabkan oleh banyaknya jumlah pengunjung yang datang berlibur dari luar daerah yang masuk di wilayah Kota Bogor, pada musim libur panjang sekarang…BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, KAMIS 25 OKTOBER 2007, HAL. 16
KAWASAN NUSA DUA DI BALI BEBAS POLUSI
Konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim yang dipusatkan di Nusa Dua Bali, 3-14 Desember mendatang, antara lain akan ditandai bebasnya kawasan itu dari polusi udara yang bersumber dari asap kendaraan bermotor………….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 25 OKTOBER 2007, HAL. 14
TEKNOLOGI GEOSINTETIS MENAHAN LAJU ABRASI
Balai Riset dan Observasi Kelautan bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung mengembangkan teknologi geosintetis pertama kalinya di Indonesia untuk menahan laju abrasi kawasan pesisir. Unit pelaksana teknis di bawah Badan Riset Kelautan dan Perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan ini mengembangkan teknologi tersebut untuk diterapkan di Pantai Eretan, Indramayu….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 25 OKTOBER 2007, HAL. 14
ABDUS SAMAD LESTARIKAN HUTAN DAN KANTONG SEMAR
Panggilan hati menjadi juru kunci Makam Juang Mandor, tempat pembantaian sekaligus kuburan massal semasa penjajahan Jepang, membuat Abdus Samad yang kala itu berusia 42 tahun memilih meninggalkan jabatan empuk Wakil Kepala Logistik Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dia lalu menjadi pegawai negeri sipil atau PNS biasa yang bertugas mengurus makam…………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 25 OKTOBER 2007, HAL. 16
KESIAPAN INDUSTRI MENGHADAPI RESIKO
Pemanasan global telah lama menjadi sorotan utama masyarakat dunia. Bahkan, hadiah Nobel Perdamaian tahun ini dianugerahkan kepada Al Gore (mantan Wakil Presiden AS) dan Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), yang getol mengkampanyekan kesadaran dampak pemanasan global…………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 25 OKTOBER 2007, HAL. 36
PRESIDEN DESAK NEGARA MAJU LEBIH BERPERAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak negara-negara maju lebih berperan dan aktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim global. Selama ini negara-negara berkembang sudah memprakarsai dan menerapkan aksi penurunan emisi, dan karena itu perlu dukungan untuk melakukan lebih banyak lagi…………BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 24 OKTOBER 2007, HAL. 1
PEMPROV DKI ANTISIPASI BANJIR
Memasuki musim penghujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengantisipasi banjir. Hal itu, menjadi program prioritas Pemprov DKI, Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sudah jelas menjadi tugas kita untuk mengantisipasi dan menanggulangi banjir………..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 24 OKTOBER 2007, HAL. 8
AMDAL PERKEBUNAN SAWIT HARUS DIKAJI MENDALAM
Pemberian ijin perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut harus sesuai dengan undang-undang dan analisa dampak lingkungannya (amdal) harus melalui kajian mendalam. Seharusnya para Bupati mengeluarkan izin setelah ada amdal, dan bukan sebaliknya, mengeluarkan izin dulu baru amdal menyusul. "kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) Satriadi di Palangkaraya, Kemarin…BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 25 OKTOBER 2007, HAL. 05
PERLU LANGKAH KONKRET MENUJU BALI ROADMAP
Indonesia salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis nomer tiga di dunia setelah Brasil dan Republik Kongo, menyerukan negara maju untuk memperkuat komitmen dan memimpin gerakan bersama negara berkembang menurunkan emisi karbon guna mengatasi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, publik menuntut langkah konkret dan hasil nyata yang melandasi negosiasi menuju kesepakatan “Bali Roadmap