KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI MASIH DISUSUN : LAUT SERAP 24,6 JUTA TON KARBON
Langkah konkret atau Rencana Aksi Nasional untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia kini masih disusun. Ditargetkan, rencana itu selesai disusun sebelum Pertemuan Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali, 3-14 Desember 2007. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) tersebut tidak terlepas dari desakan lembaga-lembaga donor internasional. Menurut Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman untuk menyampaikan insentif mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, lembaga-lembaga donor internasional meminta dokumen legal sebagai dasar kebijakan……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 26 NOVEMBER 2007, HAL. 13
KRISIS AIR BERSIH : PASOKAN AIR KE KONSUMEN BAU DAN BERLUMPUR
Warga Jakarta dan sekitarnya terus-menerus dihadapkan pada minimnya ketersediaan air bersih. Di beberapa kawasan, seperti di Ciledug, Tangerang, hingga ke jantung Ibu Kota di Senen dan Kemayoran, Jakarta Pusat, warga terpaksa hidup dengan air bau dan berlumpur. Air tanah di kawasan Senen, bahkan hingga Kemayoran dan Cempaka Putih, berwarna pekat dan berbau menyengat. Menurut warga, jika dulu air tanah masih dapat dimanfaatkan untuk mencuci dan mandi, kini debit airnya semakin berkurang……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 26 NOVEMBER 2007, HAL. 26
ENERGI TERBARUKAN : PASAR KARBON MIKROHIDRO DIURUS PEMERINTAH
Pemerintah mendorong proyek mikrohidro dengan kapasitas produksi listrik di bawah 1.000 kilowatt. Mereka tidak harus mengurus sendiri penjualan karbon. Tugas tersebut diambil alih PLN disertai pembelian listrik oleh PLN dengan harga relatif lebih tinggi. Biaya pengurusan proses penjualan karbon itu berlaku sesuai program Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM) yang terdapat dalam Protokol Kyoto yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 24 NOVEMBER 2007, HAL.12
IKAN ENDEMIK DANAU POSO PUNAH
Satu jenis ikan endemik Danau Poso, Sulawesi Tengah, dinyatakan punah. Sementara lima jenis ikan endemik lainnya di danau tersebut terancam punah akibat perubahan ekosistem di danau itu. Ikan endemik Danau Poso yang telah punah itu adalah ikan bungu atau Adrianictis kruity.Adapun kelima jenis ikan yang terancam punah adalah anasa (Xenopoecillius oophorus), butingi (X poptae), padi (Oryzias nigrimas), rono danau (Oryzias ortognatus), dan sogili (Angguilla celebensis)…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 24 NOVEMBER 2007, HAL.12
14 PERUSAHAAN DI JATIM DIPERIKSA : KONDISI AIR SUNGAI MEROSOT
Sebanyak 14 perusahaan di Jawa Timur diperiksa polisi tahun 2007. Hal ini terkait dugaan pembuangan limbah cair yang menyebabkan pencemaran sungai. Delapan perusahaan dalam tahap penyidikan, sedangkan enam perusahaan lain dalam tahap pemberkasan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Ke-14 perusahaan tersebut diperiksa kepolisian bersama dengan Bapedalda Jatim…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 24 NOVEMBER 2007, HAL.23
MEMANTAU TERUMBU KARANG MENYELAMATKAN KARIMUNJAWA
Pesona terumbu karang yang indah dengan laut biru dan pasir putihnya menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kondisi ini tidak akan bertahan lama jika melihat proses perusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia ataupun proses alamiah…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, MINGGU 26 NOVEMBER 2007, HAL.16
TAK ADA PROTOKOL BARU DI BALI : EMIL SALIM, PERLU SINERGI ATASI PERUBAHAN IKLIM
Pemerintah harus tegas mendudukkan persoalan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, terkait dampak perubahan iklim. Jika pemerintah hanya mengutamakan kepentingan ekonomi, akan terjadi persoalan di tataran sosial dan lingkungan hidup yang sangat besar. Menurut Emil Salim yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perubahan Iklim usaha pertambangan dan industri lainnya yang tidak ramah lingkungan, misalnya, bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan polusi akibat gas karbondioksida (CO2). Kerusakan lingkungan juga berpotensi menimbulkan konflik sosial……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 23 NOVEMBER 2007, HAL.1
ATASI PERUBAHAN IKLIM : INDONESIA BUTUH BANTUAN NEGARA LAIN
Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keterbatasan untuk berperan lebih besar dalam mengatasi perubahan iklim sehingga membutuhkan bantuan dari negara-negara lain, terutama negara besar, untuk membantunya dalam mengurangi pemanasan global. "Indonesia secara aktif dan sukarela menjadi bagian dari bumi. Tapi, sebagai negara berkembang, kemampuan Indonesia tidak sekuat negara lain, negara kaya," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 23 NOVEMBER 2007, HAL.14
PERUBAHAN IKLIM PICU KONFLIK SOSIAL
Dampak perubahan iklim global yang saat ini mulai terasa di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik sosial di kalangan masyarakat. Jika potensi konflik ini tidak ditangani sejak dini, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi semua pihak.Pengurus Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), Aulia Prima Kurniawan, saat diskusi "Strategi Adaptasi Perubahan Iklim: Mengurangi Potensi Konflik dan Bencana di Indonesia", di Jakarta, Kamis (22/11), mengatakan, perubahan iklim telah mengubah pola sumber daya alam sehingga benturan-benturan kepentingan antarmasyarakat akan semakin sering terjadi……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 23 NOVEMBER 2007, HAL. 6
JANJI OPEC SOAL LINGKUNGAN
Sejak bahan bakar fosil dituding menjadi salah satu biang keladi pemanasan global, OPEC berusaha menunjukkan kerja sama dalam mitigasi perubahan iklim. Tahun lalu, sekretaris Jenderal OPEC Mohammed Barkindo sengaja hadir dalam konferensi perubahan iklim PBB di Nairobi. Dalam sambutan resminya, Barkindo menyatakan OPEC mendukung beragam traktat lingkungan dunia. Mulai dari protokol Kyoto hingga dokumen konvensi lingkungan Rio de Janerio……BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, SENIN 26 NOVEMBER 2007, HAL. 15
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR KURANG SOSIALISASI
Bagi Budi, pe
nerapan Car Free Day memang melegakan. Warga bisa menikmati sejumlah ruas jalan yang biasanya padat, dengan berjalan kaki tanpa asap kendaraan. Namun, kurangnya sosialisasi membuat warga tetap bosan dengan tidak tuntasnya masalah kepadatan lalu lintas di ruas jalan lain. Car Free Day diadakan sebagai penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara……BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, SENIN 26 NOVEMBER 2007, HAL. 16
HUTAN TANAMAN RAKYAT SATU PROGRAM MULTIMANFAAT
Melalui program hutan tanaman rakyat menunjukkan bahwa Indonesia bersedia membantu dunia dalam usaha mengurangi dampak emisi karbon yang sangat menakutkan itu. Sebagaimana dicemaskan banyak pihak di dunia, emisi karbon menimbulkan perubahan iklim yang membuat keadaan cuaca dunia tidak dapat diprediksi. Implikasi lain, terjadinya pencairan gunung-gunung es. Dampaknya, kenaikan permukaan air laut yang dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau. Belum lagi, panas yang terasa sangat menyengat di berbagai wilayah di dunia ini……BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, SABTU 24 NOVEMBER 2007, HAL.6
INTENSIFKAN SKEMA REDD
Skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation/REDD) yang diusulkan Indonesia diharapkan dapat diterima dalam 13th Session of Conference of the Parties on United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 13 UNFCCC) dan 3rd Session of Meeting of the Parties on Kyoto Protocol (MOP 3 Kyoto Protocol) di Bali, 3-14 Desember 2007……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SABTU 24 NOVEMBER 2007, HAL. 6
RUANG TERBUKA HIJAU AKAN DIPERLUAS
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Jakarta akan diperluas agar dapat memenuhi ketentuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Wilayah Jakarta harus memiliki RTH seluas 30% dari total wilayah. "Saat ini, RTH di Jakarta masih berjumlah sekitar sembilan persen, sehingga masih jauh dari ketentuan yang harus dimiliki" …… BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SENIN 26 NOVEMBER 2007, HAL 10
MAYORITAS PABRIK DI TANGERANG TAK PUNYA IPLC
Mayoritas pabrik di Kota Tangerang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC). Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menyebutkan, hanya 48 pabrik yang telah memiliki IPLC. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Nuriman Machjudin, mengungkapkan, sedikitnya 50 perusahaan sudah mendapat surat peringatan …… BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SENIN 26 NOVEMBER 2007, HAL 11
JELANG KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM
Menjelang penyelenggaraan konferensi internasional perubahan iklim (UNFCCC), Pemerintah Kabupaten Jembrana, Wilayah bagian barat Bali, lebih mengintensifkan pengawasan dan penertiban penduduk pendatang yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan Polda Bali dan jajaran Polres Jembrana, agar wilayah ini tetap aman …… BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SENIN 26 NOVEMBER 2007, HAL 22

Sumber:
Perpustakaan KNLH