KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN IKLIM : 2000 PULAU BAKAL TENGGELAM

Akibat perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut, diperkirakan sekitar 2.000 pulau di Indonesia pada tahun 2030 akan tenggelam. Karena itu, berbagai upaya untuk memperlambat pemanasan global harus dilakukan. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan hal itu sebelum acara penyerahan Sinar Mas Global Warming Competition Award, Rabu (16/1) di Jakarta. Rachmat Witoelar mengatakan, dalam catatan rata-rata tahunan, tahun 1998 memiliki rekor suhu terpanas mencapai 26,5 derajat Celsius, naik 1 derajat Celsius dari rekor sebelumnya……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 17 JANUARI 2007, HAL. 12

PERUBAHAN IKLIM : KOMNAS BEBANI ANGGARAN

Pembentukan komisi menghadapi perubahan iklim dinilai hanya akan membebani anggaran negara. Bahkan, pembentukannya mencerminkan kegagalan manajemen pemerintahan. Pendapat lain, pembentukan komisi dikhawatirkan hanya akan memindahkan tanggung jawab negara ke dalam cakupan wilayah yang lebih kecil. Padahal, perubahan iklim membutuhkan perhatian serius semua unsur pemerintahan…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 17 JANUARI 2007, HAL. 12

98.577 HEKTARE DIKONVERSI : KEBIJAKAN DINAS KEHUTANAN JAMBI PRESEDEN BURUK

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi akan mengubah status 98.577 hektar hutan produksi menjadi area penggunaan lain karena tak mampu mengatasi perambahan liar untuk kebun dan ladang. Kebijakan itu mencemaskan kalangan konservator lingkungan karena akan menghabiskan areal hutan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Budidaya mengemukakan, pihaknya telah mengajukan perubahan tata ruang kawasan hutan seluas 98.577 hektar (ha) menjadi bukan kawasan hutan atau area penggunaan lain (APL) ke Departemen Kehutanan…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 17 JANUARI 2007, HAL. 23

PENGOLAH LIMBAH DUA PABRIK SEMEN ILEGAL

Indonesian Hazardous Material and Waste Research (Ihwar) Foundation menilai izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh dua perusahaan semen raksasa ilegal. Sebab, isinya tak sejalan dengan izin Menteri Lingkungan Hidup yang dikeluarkan sebelumnya. "Deputi Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan surat tidak keberatan pada September-Oktober 2007. Padahal Deputi tak berwenang," kata Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum Ihwar Foundation Ronny B. Sirait…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 17 JANUARI 2007, HAL. A7

KOTA BOGOR PASANG ALAT PEMANTAU POLUSI UDARA

Pemerintah Kota Bogor memasang satu unit alat pemantau polusi udara di depan gedung DPRD Kota Bogor kemarin. Alat yang berfungsi sebagai pemantau kondisi udara di Kota Bogor tersebut akan bekerja secara otomatis memberikan data pemantauan yang dilihat di layar pantau. Selama ini Kota Bogor memiliki komitmen mendukung pengurangan gas buang sesuai dengan Protokol Kyoto. Upaya preventif untuk pencegahan pencemaran udara, seperti penghijauan, pemakaian bahan bakar alternatif biodiesel…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 17 JANUARI 2007, HAL.A15 BERITA TERKAIT : WARGA BISA PANTAU ISPU KOTA BOGOR, REPUBLIKA, KAMIS 17 JANUARI 2007, HAL.19

PENERAPAN TATA RUANG HARUS KONSISTEN

Pemerintah perlu mencari formula yang tepat dalam hal koordinasi lintas sektor dan daerah dalam menangani persoalan bencana alam, khususnya yang diakibatkan oleh fenomena iklim. Kurangnya koordinasi membuat penanganan dampak bencana alam sangat lambat. Menurut Rektor Institu
t Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto jangankan antisipasi bencana, respons atau reaksi terhadap dampak bencana pun sering kali terlambat. Selain itu, perlu penerapan tata ruang yang konsisten…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 16 JANUARI 2007, HAL. 6

KONDISI DAS DI SUMSEL MENGKHAWATIRKAN

Kondisi Sumatera Selatan (Sumsel) kini sudah dalam keadaan kritis dan memprihatinkan Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII Departemen Pekerjaan Umum (PU). Banyak aliran sungai yang mengalami pendangkalan dan kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang mengkhawatirkan.Staf Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII, Mawardi, Senin (14/1), di Palembag mengatakan, jika kondisi itu tidak segera ditangani, Sumsel akan banjir…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 16 JANUARI 2007, HAL. 13

WARGA KHAWATIRKAN LIMBAH RSUD DEPOK CEMARI SETU SAWANGAN

Meski Rumah Sakit Umum Daerah depok belum beroperasi, warga yang tinggalnya berdekatan dengabn kawasan setu Sawangan mulai khawatir. Pasalnya air limbah rumah sakit itu dibuang langsung ke sungai yang mengalir ke setu Sawangan…..BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 17 JANUARI 2007, HAL.19

PENAMBANGAN DI CYCLOPS SEGERA DITERTIBKAN

Pemerintah Kota Jayapura, Papua, segera menurunkan tim ke Pegunungan Cyclops untuk menertibkan penambangan liar yang diduga menjadi penyebab longsor hingga menewaskan 11 warga Kelurahan Bhayangkara pada Selasa (15/1)……BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 17 JANUARI 2008, HAL. 27

90% BATU BARA ILEGAL BERASAL DARI KALSEL

Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan daerah penghasil batu bara ilegal terbesar di Tanah Air dengan produksi 18 juta ton per tahun atau 80% dari produksi batu bara ilegal sebesar 20 juta ton. Dengan kerugian mencapai Rp 1,5 triliun, pemerintah diminta membuat kebijakan mengenai kewajiban pemenuhan keperluan batu bara nasional…….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 17 JANUARI 2008, HAL. 27

WARGA PROTES LIMBAH RSUD DEPOK

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok baru akan dioperasikan, namun sejumlah warga RT 03/RW 07 Sawangan Depok sudah mencemaskan dan memprotes dampak buruk dari limbah yang diproduksi RSUD setiap harinya. Pasalnya, RSUD dinilai belum memiliki saluran pembuangan yang memadai. Air limbah RSUD langsung dibuang ke sungai yang kemudian mengalir ke Setu Sawangan. Warga yang tinggal di sekitar rumah sakit mengkhawatirkan limbah RSUD akan membuat lingkungan di sekitar mereka tercemar. Sejumlah warga bahkan sempat mempertanyakan masalah tersebut ke Lurah Sawangan…….. BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, KAMIS 17 JANUARI 2008, HAL. 16