KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

9.000 HEKTARE HUTAN RIAU LUDES
Sekitar 9.000 ha hutan dan lahan di Riau ludes terbakar dan belum bisa diatasi sejak terjadi tiga pekan lalu. Kota Dumai, Pekanbaru, serta Kabupaten Rokan Hilir, kemarin, masih diselimuti asap. Itu baru data sementara yang kami terima dari kabupaten/kota yang dilanda kebakaran lahan dan hutan………..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, SENIN 25 FEBRUARI 2008, HAL. 1
TOL CIPULARANG DIHIAS POHON LANGKA
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa bersama-sama Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung dan PT Jasa Marga melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan Tol Cipularang, tepatnya di KM 92.600, Minggu kemarin (24/2). Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan gerakan menanam pohon langka dan eksotis di lahan kritis dan lahan kosong yang berada di sepanjang jalur Tol Cipularang…..BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, SENIN 25 FEBRUARI 2008, HAL. 6
BANJIR DAN PEROLEHAN ADIPURA
Banjir lokal pada Jumat, 1 Februari 2008, melumpuhkan Jakarta. Hal ini sekali lagi membuktikan kegagalan Pemprov Jakarta mengatasi problem tahunan ini. Hampir tidak ada upaya serius membenahi kemampetan drainase dari penumpukan sampah. Di sisi lain, kelima wilayah kota madya Jakarta itu menduduki peringkat ke-2 hingga ke-6 kandidat peraih Adipura 2007-2008 setelah kota madya Palembang.Wilayah yang membabat hutan mangrove terluas di dunia (puluhan ribu ha) itu tinggal tersisa 25 hektare, mendapat penilaian baik untuk Adipura dari pemantauan tahap I oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), 2007-2008……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 22 FEBRUARI 2008, HAL.5
ABRASI PANTAI MERPAS ANCAM PERMUKIMAN PENDUDUK
Abrasi Pantai Merpas di Kecamatan Merpas, Kabupaten Kaur, Bengkulu, mengancam permukiman dan jalan lintas barat (Jalinbar) Bengkulu. Bibir pantai sudah mendekati permukiman penduduk dan jalinbar Bengkulu, sehingga jika air laut pasang menggenangi perkampungan penduduk dan jalinbar Bengkulu……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 22 FEBRUARI 2008, HAL. 12
PRESIDEN BANTAH MENJUAL HUTAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ada kesalahan persepsi publik pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 22 FEBRUARI 2008, HAL. 1
RUDI SOAL LUMPUR LAPINDO : TEORI MUD VOLCANO TAK SESUAI FAKTA
Teori yang menyimpulkan luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) disebabkan gunung lumpur (mud volcano) atau pengaruh gempa, bisa saja disampaikan, tetapi tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan. Fakta yang ditemukan di lapangan setelah dilakukan penyelidikan secara komprehensif, penyebabnya adalah adanya faktor kelalaian manusia dalam pengeboran.Penegasan itu disampaikan mantan Ketua Tim Investigasi untuk Semburan Lumpur di Porong, Sidoarjo, Jatim, Rudi Rubiandini…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SABTU 23 FEBRUARI 2008, HAL. 14. BERITA TERKAIT: POLISI LANJUTKAN PENYIDIKAN LAPINDO. KOMPAS, SABTU 23 FEBRUARI 2008, HAL. 23
45 PERSEN HUTAN BENGKULU RUSAK
Sekitar 559.801 hektare (ha) atau 45 persen dari luas hutan di Provinsi Bengkulu 1.317.315 ha saat ini dalam kondisi rusak. Hutan yang rusak itu terdapat dalam kawasan dan luar kawasan, yang meliputi hutan korservasi, hutan suaka alam, hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), dan hutan lindung…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SABTU 23 FEBRUARI 2008, HAL. 13
WARGA DUMAI MULAI MENGUNGSI
Sekitar 100 keluarga di Dumai, Riau, mulai mengungsi karena kebakaran hutan dan lahan gambut mulai mengancam permukiman mereka. Warga yang mengungsi umumnya tinggal di tempat yang tak jauh dari lokasi kebakaran hutan. Selain di Dumai, sebagian warga Siak dan Rokan Hilir melakukan hal sama untuk menghindari amukan api…….BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 25 FEBRUARI 2008, HAL. A8
PP2/2008 PREMATUR
Pemerintah didesak mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. Peraturan itu dinilai sangat prematur dan tidak didasari pertimbangan komprehensif tentang perlindungan hutan dan sumber daya alam…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SABTU 23 FEBRUARI 2008, HAL. 10
KALIMANTAN TOLAK PP NOMOR 2/2008
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendukung upaya sejumlah kalangan untuk menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008. "Kesepakatan ini juga direstui empat gubernur dan DPRD di Kalimantan," kata Ketua DPRD Kalimantan Timur Herlan Agussalim kemarin. Menurut Herlan, kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan di Jakarta pada 16 Februari lalu. Pertimbangannya, kegiatan usaha yang dikerjakan pihak swasta di kawasan hutan selama ini tidak memberi keuntungan kepada daerah…….BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 25 FEBRUARI 2008, HAL. A8. BERITA TERKAIT: PP HUTAN LINDUNG UNTUK 13 PERUSAHAAN, KOMPAS, SABTU 23 FEBRUARI 2008, HAL. 1; SANKSI TEGAS DITERAPKAN DI PERTAMBANGAN HUTAN LINDUNG, REPUBLIKA, SENIN, SENIN 25 FEBRUARI 2008, HAL. 14
PEMERINTAH KONSISTEN PERANGI DEFORESTASI
Laju deforestasi akan dicegah dengan berbagai cara. Tidak ada kebijakan pemerintah yang membahayakan kelestarian hutan. Akibat kebijakan dan pola penanganan di masa lalu, kondisi hutan kita makin memprihatinkan. Luas kawasan hutan terus berkurang, baik akibat perubahan peruntukan dan pemanfaatan maupun oleh ulah jahat pelaku pembalakan liar……….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, SENIN 25 FEBRUARI 2008, HAL. 6
CAR FREE DAYA DIYAKINI KURANGI POLUSI
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta menyatakan lima kali pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau “Car Free Day