KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA


ALIH FUNGSI HUTAN : DPR TOLAK UPAYA LEGALISASI PERAMBAHAN
Menteri Kehutanan diimbau tidak melayani permintaan pemerintah daerah yang menginginkan diterbitkannya izin pelepasan hak kawasan hutan. Apalagi, keinginan itu hanya untuk melegalkan perambahan yang sudah terjadi. Pemda seharusnya paham bahwa penerbitan izin penggunaan hutan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan atau DPR, untuk hutan lindung dan konservasi, melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUMAT 20 JUNI 2008, HAL. 18

KORBAN LUMPUR : PENGESAHAN PERPRES TERTUNDA WARGA DUDUKI TANGGUL
Sekitar 300 warga dari Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/6), menduduki kolam intake, tempat pengaliran lumpur panas Lapindo ke Kali Porong. Mereka kecewa karena pengesahan peraturan presiden atau perpres sebagai payung hukum ganti rugi bagi tiga desa tersebut tertunda………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUMAT 20 JUNI 2008, HAL. 24
 
WARGA KEMBALI HADAPI AIR PASANG
Penjaringan, Jakarta Utara, kembali bersiap menghadapi puncak pasang air laut yang diprakirakan berlangsung tiga hari, mulai Kamis (19/6) malam. Jawatan Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut memprediksi ketinggian maksimal air laut akan mencapai 1 meter.Kondisi ini dikhawatirkan warga yang bermukim tidak jauh dari tepi laut akan membuat limpasan air laut atau rob lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUMAT 20 JUNI 2008, HAL. 18
 
KONFLIK SDA : TERPINGGIRKAN DI TANAH SENDIRI
Salah satu faktor yang sangat mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah ketersediaan tanah. Itulah yang ditawarkan pemerintah kepada investor. Namun, tanah pula yang menjadi sumber konflik utama di Kalimantan, terutama antara masyarakat dan perusahaan sawit, juga konflik antarmasyarakat, baik antara masyarakat pendatang dengan isu etnisitas maupun sesama masyarakat Dayak………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUMAT 20 JUNI 2008, HAL. 46
 
PENYELUNDUPAN : KAYU INDONESIA MENGALIR JAUH
Ibarat air, kayu hasil pembalakan liar dari Indonesia seperti tak pernah berhenti mengalir. Dari pedalaman Kalimantan, Sumatera, sampai Papua, kayu-kayu bernilai tinggi di pasar internasional terus diselundupkan. Penyelundupan kayu sebenarnya merupakan pelecehan kedaulatan negeri ini……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUMAT 20 JUNI 2008, HAL. 55
 
PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN TUMPANG TINDIH : PENGUSAHA DAN PEMERINTAH SALING KONFLIK
Konflik yang biasa terjadi antara sektor kehutanan dan pertambangan, kini merambah ke tingkat pelaku usaha di kedua sektor andalan penyumbang devisa tersebut. Dirjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Simon Felix Sembiring, menuding para pemilik izin hak pengusahaan hutan (HPH) di Kalimantan Tengah kerap kali melakukan praktik pungutan liar (pungli) kepada pengusaha pemegang kuasa pertambangan (KP) dan Pemegang Kuasa Pertambangan Batu Bara (PKP2B)……..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, KAMIS 19 JUNI 2008, HAL. 11
 
POLDA JABAR KEJAR PEMBALAK HUTAN
Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengincar Sekretaris Jenderal Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana sebagai orang yang diduga terlibat dalam kegiatan pembalakan hutan. Dia masuk daftar pencarian orang (DPO) utama, apalagi dia menantang aparat penegak hukum dengan segala cara…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, KAMIS 19 JUNI 2008, HAL.13
 
PERUSAKAN LINGKUNGAN : KEMENTERIAN LH SEHARUSNYA BERHAK CABUT IZIN
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah dan DPR untuk memberi kewenangan lebih besar kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (LH) dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus lingkungan. Kementerian ini seharusnya berhak mencabut izin operasional dan usaha perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.Sementara itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar di Jakarta, Selasa (17/6) mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan bertindak tegas terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran aturan di bidang lingkungan hidup…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, KAMIS 19 JUNI 2008, HAL.14
 
PEMBALAKAN LIAR DI RIAU BUPATI KAMPAR DICEKAL
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Imigrasi mencegah Bupati Kampar, Riau, Burhanudin Husin, bepergian ke luar negri. Cegah tangkal (cekal) ini untuk memudahkan penyidikan tersangka Burhanuddin dalam perkara pembalakan liar di Riau….BACA SELENGKAPNYA, TEMPO, JUMAT, 20 JUNI 2008 HAL.A6 
 
HUTAN KALIMANTAN RUSAK AKIBAT KEBUN SAWIT
Save Our Borneo (SOB), sebuah lembaga peduli lingkungan, menyatakan sekitar 80 persen kerusakan hutan yang terjadi di Kalimantan disebabkan ekspansi sawit oleh perusahaan besar. Kerusakan terbesar hutan di Kalimantan adalah karena pembukaan lahan untuk kelapa sawit, dan sisanya sebanyak 20 persen karena pertambangan, dan area transmigrasi…….BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, KAMIS 20 JUNI 2008, HAL.12
 
VILA DI TABANAN CAPLOK SEMPADAN PANTAI
Puluhan vila di pesisir pantai selatan Kabupaten Tabanan “mencaplok