KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

MENEG LH PERTAJAM PENILAIAN AMDAL
Deputi Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Bidang Tata Lingkungan, Hermin Rosita mengatakan, pemerintah pusat senantiasa berupaya melakukan perbaikan di bidang tata ruang nasional, tata kelola lingkungan hidup serta upaya perbaikan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).Pernyataan itu dikemukakan Rosita dalam Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup No 05 dan 06 tahun 2008 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berkaitan dengan Amdal……BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, KAMIS 21 AGUSTUS 2008, HAL. 12

PRODUK RAMAH LINGKUNGAN MASIH SEDIKIT
Produsen harus dapat mempertanggungjawabkan hasil produknya yang diklaim beraspek lingkungan. Imbauan itu disampaikan Asisten Deputi Urusan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sri Tantri Arundhati di Jakarta, Kemarin. Produsen harus mampu menunjukan data-data terkait dengan produk yang diklaim ramah lingkungan……..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS, 21 AGUSTUS 2008, HAL. 11

47,5% AIR MINUM TERCEMAR E.COLI
Sebanyak 47,5 % sumber air minum yang di konsumsi masyarakat terkontaminasi bakteri E.coli, penyebab diare. Kondisi itu semakin memprihatinkan karena 99,20% rumah tangga mengandalkan sumber air tersebut…..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS, 21 AGUSTUS 2008, HAL. 11

SATWA LANGKA : POPULASI SI PENJELAJAH LAUT ITU MENURUN
Penyu mendadak menjadi pusat perhatian perwakilan 28 negara termasuk Indonesia yang mengadakan pertemuan di Bali, kemarin. Tamu yang hadir sekelas Menteri. Indonesia diwakili Menteri kelautan dan Perikanan, Fredy Numberi……BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS, 21 AGUSTUS 2008, HAL. 16

PEMBAHASAN BANTAR GEBANG BUNTU
Evaluasi batas pemanfaatan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemui jalan buntu. Sempat terjadi ketegangan dalam pertemuan yang digelar kemarin di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi itu. Agenda evaluasi sedianya membahas tiga hal: sistem pengelolaan dan permasalahan hukum TPA Bantar Gebang, pelaksanaan tender pengelolaan TPA yang sedang dilakukan DKI, dan pelaksanaan adendum sebagai dasar kerja sama kedua belah pihak……BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 21 AGUSTUS 2008, HAL. b2

MENYOROT PROPER YANG TAK TRANSPARAN
Hasil analisis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, periode 2006-2007 yang diumumkan 31 Juli 2008 itu, menuai diprotes. Para aktivis lingkungan melihat hasil Proper tersebut, tidak fair dan tidak transparan. Dugaan adanya ketidakfairan itu juga terkuak dengan pengakuan Mas Achmad Santosa mantan anggota tim Proper yang mundur, karena tidak mau bertanggung jawab atas data yang tidak jelas indikatornya…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 20 AGUSTUS 2008, HAL. 17

33 IZIN HPH DICABUT
Kehutanan tengah merampungkan proses pembatalan sejumlah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) atau HPH. Pembatalan tersebut, terutama karena penerbitan izin yang dilakukan oleh gubernur atau bupati, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 20 AGUSTUS 2008, HAL. 16

EROSI SUDAH MELEBIHI AMBANG BATAS
Kawasan tanah di sekitar Gunung Sindoro dan Sumbing, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Jateng), yang dijadikan lahan tanaman tembakau sejak puluhan tahun lalu, tingkat erosinya kini sudah cukup tinggi dan telah melampaui ambang batas toleransi……..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 20 AGUSTUS 2008, HAL. 9

SULITNYA MENGATASI ASAP PEMBAKARAN LAHAN
Untuk mengurangi kabut asap yang timbul pada setiap musim kemarau, hingga saat ini, setelah 63 tahun Indonesia merdeka, masih sulit dilakukan. Sebab, sampai saat ini yang paling efektif dilakukan untuk membuka lahan, adalah dengan cara membakar.Menurut Suharjianto (40), warga Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar)selama ini pihaknya selalu membakar lahan untuk membuka areal pertanian……..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 20 AGUSTUS 2008, HAL. 8

DAMPAK LUMPUR LAPINDO : TIGA DESA SEGERA DIKOSONGKAN
Pengarah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) Lumpur, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Jalaluddin Alham mendesak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), segera mengosongkan tiga desa di luar peta terdampak, karena kondisinya sudah tidak layak huni, menyusul terus bermunculan semburan lumpur mengandung gas berbahaya.Di ketiga desa tersebut, Siring Barat, Jatirejo dan Mindi, terus bermunculan semburan liar mengandung gas dengan bau menyengat……….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 20 AGUSTUS 2008, HAL.8

LINGKUNGAN : WARGA DIAJAK HIJAUKAN ATAP DAN DINDING GEDUNG
Dalam upaya mengatasi kekurangan lahan hijau di wilayah Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak semua warga kota untuk