KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PERTAMBANGAN NIKEL DI WAIGEO BARAT : SUKU KAWEY PERTAHANLAN HAK ULAYAT
Masyarakat Adat Maya Suku Kawey, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bersikukuh akan mempertahankan hak ulayat mereka di wilayah yang kaya akan tambang nikel hingga titik darah penghabisan. Walaupun tanah kaya tambang nikel di Kepulauan Waigeo Barat tersebut masih menjadi sengketa antara masyarakat adat dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang telah berganti nama menjadi Anugerah Surya Indotama (ASI) serta mengantongi izin penambangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SELASA 2 SEPTEMBER 2008, HAL.13

PERUBAHAN IKLIM PICU GIZI BURUK MELUAS DI NTT
Tiga lembaga swadaya masyarakat internasional, yaitu Church Worlds Services (Pelayanan Gereja Dunia), Care International (CI), dan Helen Keller International (HKI) melakukan survei mengenai peta gizi buruk dan layanan kesehatan di empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari penelitian itu disimpulkan, perubahan iklim yang ditandai dengan kekeringan berkepanjangan di NTT membuat kasus gizi buruk meluas…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SELASA 2 SEPTEMBER 2008, HAL. 14

TERUMBU KARANG : ENAM NEGARA RANCANG PROTOKOL PENYELAMATAN
Enam negara yang terletak di kawasan segitiga terumbu karang atau coral triangle tengah merancang protokol adaptasi penyelamatan terumbu karang terhadap dampak perubahan iklim. Enam negara itu adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Niugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon.Rancangan protokol itu dibahas dalam acara Lokakarya Perencanaan Dampak Perubahan Iklim terhadap Terumbu Karang di Sanur, Bali, Selasa (2/9). Kegiatan itu dihadiri oleh 40 peneliti, wakil pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 3 SEPTEMBER 2008, HAL. 23

2 TAHUN SANKSI MINIMAL : PEMBERI IZIN DAN PEMAKARSA DAPAT DIBERHENTIKAN
Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengajukan usulan sanksi minimal 2 tahun bagi pemrakarsa dan pemberi izin usaha yang merusak lingkungan akibat ketidaklayakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Pejabat pemberi izin pun dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Adapun denda minimal yang diusulkan senilai Rp 100 juta dan denda maksimal Rp 5 miliar. Usulan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kini di tangan DPR………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, RABU 3 SEPTEMBER 2008, HAL. 13

Sumber:
KBUA Perpustakaan KLH