KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

1. 50% TERUMBU KARANG DUNIA RUSAK
Sebanyak 6 Negara mengambil inisiatif untuk merancang protokol adaptasi terumbu karangterhadap dampak perubahan iklim. di sanur Bali. kemarin. Rancangan protokol diharapkan menjadi acuan dalam mendeteksi munculnya pemutihan karang akibat perubahan iklim. Keenam negara tersebut merupakan yang berada di kawasan sepertiga terumbu karang dunia (Coral Triangle)….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS, 4 SEPTEMBER 2008, 8

2. PELESTARIAN LINGKUNGAN : RELA BERKUBANG LUMPUR DEMI SELAMATKAN MANGROVE
Kawasan konservasi yang terletak di Kelurahan Margomulyo, Balikpapan, Kaltim, itu ditumbuhi beberapa jenis bakau (Rhizophora spp), api-api (Avicennia spp), pedada (Sonneratia spp) dan Xylocarpus spp.Saat ditemui, Rabu (27/8), para relawan bersama sejumlah anggota TNI membersihkan sampah yang masuk kawasan itu akibat terbawa arus laut.Kaki dan pakaian mereka kena lumpur saat memunguti sampah plastik, kaca, kayu dan ranting pohon…….BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS, 4 SEPTEMBER 2008, HAL. 21

3. TNI AL LAPORKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN : CAGAR ALAM PARARAWEN DIRAMBAH PENEBANG LIAR
Kerusakan lingkungan pesisir Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, mendapatkan perhatian serius dari TNI Angkatan Laut Sorong. Komandan Pangkalan TNI AL Sorong Letnan Kolonel Laut (P) Yudo Margono melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resor Raja Ampat…….BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS, 4 SEPTEMBER 2008, HAL. 21

4. PENGELOLAAN SDA : BERORIENTASI EKSPOR KEBUTUHAN RAKYAT TIDAK TERPENUHI
Pengelolaan sumber daya energi dan pangan telah menjauhkan pemenuhan kebutuhan rakyat. Pengelolaan sumber daya energi seperti minyak, gas, dan batu bara malah berorientasi ekspor.Seperti kasus terakhir, gas alam cair LNG Tangguh sudah dijual ke China sebelum berproduksi. Padahal, masyarakat dan industri dalam negeri dalam keadaan kekurangan suplai gas…….BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS, 4 SEPTEMBER 2008, HAL. 12

5. AMDAL BERMASALAH BUTUH STANDARDISASI
Sebelum pemberlakuan sanksi bagi pemrakarsa, konsultan, dan pemberi izin usaha terkait kajian analisis mengenai dampak lingkungan bermasalah, pemerintah diharapkan memiliki standar. Tanpa standardisasi, vonis sanksi akan terganjal perdebatan.Menurut Ketua Badan Koordinasi Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) Indonesia Rivardi, kajian amdal itu dokumen ilmiah dan justifikasi ilmiah dapat diperdebatkan. Karena itu, harus ada standar mutu amdal buruk dan baik itu seperti apa……BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS, 4 SEPTEMBER 2008, HAL. 12

Sumber:
Perpustakaan KLH