KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

1. HUTAN SULSEL MAKIN RUSAK
Visi pemerintah kabupaten dan kota Sulawesi Selatan (Sulsel) tentang lingkungan, terutama masalah pelestarian hutan sangat lemah. Hal itu terlihat dalam penunjukan kepala dinas kehutanan yang tidak kapabel. Dari 24 orang kadis, hanya empat orang yang memiliki latar belakang penddiikan kehutanan. Sisanya tidak tahu-menahu soal pengurusan hutan…….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDOENSIA, KAMIS 18 DESEMBER 2008, HAL. 9
 
2. INDUSTRI BATAM BUANG LIMBAH B3

DPRD Kota batam meminta Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Ahmad Dahlan memeriksa dugaan pencemaran laut Nongsa akibat limbah B3 milik PT Kabil Industrial Estate (KIE) Dewan banyak menerima laporan dari masyarakat tentang pencemaran di kawasan itu…….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 18 DESEMBER 2008, HAL. 9
 
3. GELOMBANG TINGGI SERANG LAUT JAWA
Tinggi gelombang di Laut Jawa, khususnya di Selat Karimata, hari ini diperkirakan mencapai 5,5 hingga 6 m. Itu adalah orakiran cuaca yang diucapkan Supeno dari Stasiun Meteorologi Maritim Perak, Surabaya, Jawa Timur (Jatim)………..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 18 DESEMBER 2008, HAL. 8
 
4. PEMBALAKA KETAPANG DIVONIS PEKAN DEPAN
Seluruh tuntutan kasus pembalakan liar (illegal Logging) di Ketrapang, Kalimantan Barat (Kalbar) telah turun dari Kejaksanaan Agung (Kejagung). Tuntutan terhadap 24 terdakwa itu dipisah dalam 18 berkas. Ditagetkan sidang ptusan oleh pengadilan negeri setempat digelar paling lambat pekan depan……BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 18 DESEMEBR 2008
 
5. 20 KEPALA DINAS KEHUTANAN TAK TAHU SOAL HUTAN
Visi pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) tentang lingkungan, terutama soal kelestarian hutan sangat lemah. Itu terbukti dengan penunjukan Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan yang tidak kapabel, dari 24 Kadis Kehutanan di kabupaten/kota, hanya empat orang yang memiliki latar belakang pendidikan kehutanan………BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 17 DESEMBER 2008, HAL. 13
 
6. CEMARI LINGKUNGAN DIRUT PT DWI DIPENJARA
Perusahaan pengolahan limbah, PT Dongwoo Environmental Indonesia (DWI) yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, karena telah mencemari lingkungan, Selasa (16/12). Enam orang penanggung jawab perusahaan, mulai dari direktur utama hingga sopir terkena hukuman penjara dan denda jutaan rupiah………BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 17 DESEMBER 2008, HAL. 6
 
7. GELOMBANG PASANG RENDAM RIBUAN RUMAH

Terjangan gelombang pasang air laut (rob) yang disertai hujan dan angin kencang menyerang pesisir pantai Kalimantan Selatan sepanjang Selasa malam lalu. Akibatnya, sekitar 3.000 unit rumah penduduk terendam.Gelombang pasang tersebut terjadi di pantai Tabonio, Takisung, Tanjung Dewa, Batakan, Kurau, dan Aluh-Aluh. Rob dan badai diperkirakan berlanjut dalam beberapa hari ke depan……….BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 18 DESEMBER 2008, HAL. A8
 
8. BENCANA BANJIR : SEPARUH KOTA SINGKAWANG TERENDAM
Hujan deras dan pasang naik air laut yang berlangsung bersamaan dalam dua hari terakhir mengakibatkan sejumlah sungai di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu (17/12), meluap. Separuh Kota Singkawang dilanda banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Permukiman sekitar 5.105 keluarga atau 22.000 jiwa diperkirakan terendam, dan ribuan warga lainnya mengungsi……….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 18 DESEMBER 2008, HAL. 1 
 
9. IZIN TAMBANG HARUS DIAWASI
Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dikhawatirkan tidak akan lebih baik di bawah undang-undang baru. Dorongan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya akan membuat pemerintah daerah mengeluarkan sebanyak mungkin izin pertambangan.Menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) mengandung sejumlah kelemahan mendasar………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 18 DESEMBER 2008, HAL. 1
 
10. DEPOK KOTA RESAPAN AIR YANG RAWAN TERGENANG

Genangan air yang luas, apalagi banjir, sebetulnya tak pantas terjadi di Depok. Hal ini karena Depok juga sudah lama dicanangkan sebagai Kota Resapan Air.Dalam berbagai undang-undang dan peraturan tentang kawasan khusus Jabodetabek, Depok selalu diarahkan sebagai kota penyangga Jakarta, termasuk dalam hal penyediaan air tanah dan pengendalian banjir. Peraturan terakhir yang juga menetapkan peran bagi Depok adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang se-Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, dan Cianjur).Sebagai Kota Resapan Air yang bisa menjamin ketersediaan air baku dalam jumlah yang memadai, baik bagi warganya sendiri maupun warga Jakarta, ibu kota negara yang disangganya, Depok dituntut mempertahankan, atau bahkan menambah ruang terbuka hijau (RTH) di wilayahnya………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 18 DESEMBER 2008, HAL. 27

Sumber:
Perpustakaan KLH