KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

REDD TAK JAWAB MASALAH
Program Reducing Emissions from Deforestation in Development Countries (REDD) di Indonesia yang didanai tujuh negara (Australia, Norwegia, Jerman, Jepang, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris) tak menjawab masalah. Program tersebut tak mengharuskan negara-negara maju mengurangi produksi gas karbon mereka. Pendapat itu dikatakan Rully Syumanda, Senior Campaigner Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI). Menurutnya, mekanisme REDD tidak akan berhasil mengurangi jumlah karbon jika tidak dibarengi penerapan aturan pembatasan pembuangan karbon atas negara-negara penghasil gas rumah kaca………BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, SELASA, 6 JANUARI 2009, HAL 5

PEJABAT BPLHD DIDUGA GELAPKAN PAJAK
Satuan Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengusut dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta Utara. Pejabat BPLHD Jakarta Utara, Edi Suadi (45) diduga telah menggelapkan uang pajak yang berasal dari dana kesra sejumlah guru sebanyak Rp23 miliar yang seharusnya disetorkan ke kas negara.Saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Raja Erizman mengakui pihaknya tengah menangani kasus tersebut. "Satu orang sudah kita tangkap dan dijadikan tersangka kasus korupsi ini, beberapa orang lainnya masih dalam pemeriksaan," katanya di Mapolda pada Senin, (5/1)……..BACA SELENGKAPNYA, JURNAL NASIONAL, SELASA, 6 JANUARI 2009, HAL 14

BANJIR MELUAS WARGA KE BUKIT
Luapan Sungai Mahakam makin meluas. Tak kurang dari 73 kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tergenang. Akibatnya, 93 keluarga dari 8.927 keluarga yang rumahnya kebanjiran terpaksa mengungsi ke perbukitan. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Sri Wahyuni di Tenggarong, Senin (5/1), warga yang rumahnya kebanjiran tinggal di tujuh kecamatan, yaitu Sebulu sebanyak 3.000 keluarga, Muara Wis (620 keluarga), Muara Kaman (2.315 keluarga), Muara Muntai (1.448 keluarga), Kenohan (1.054 keluarga), Kotabangun (342 keluarga), dan Kembang Janggut (148 keluarga)……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA, 6 JANUARI 2009, HAL 23

DRAF RTRW NAD TIDAK ADA PERUBAHAN
Draf rancangan rencana tata ruang dan wilayah atau RTRW Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sedang disusun pemerintah tidak berubah. Draf itu sama seperti yang ada dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 1999 tentang Arahan Fungsi Hutan. Tim penyusun rencana strategis pengelolaan hutan Aceh menyatakan menolak draf rancangan itu.Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Bambang Antariksa ketika dihubungi di Banda Aceh, Senin (5/1), membenarkan hal itu. Ketua TPRSPHA Bhakti Siahaan, beberapa waktu lalu, mengatakan pendapat serupa.