KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

BOGOR TINGKATKAN PELAYANAN SAMPAH
Pemerintah Kota Bogor akan menargetkan 70 persen sampah kota bisa terlayani pada 2010. Sebelumnya, tingkat pelayanan sampah di Kota Bogor mencapai 69,5 persen. "Artinya, pemkot baru bisa memberi kepastian peningkatan 0,5 persen," ujar Kabit Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH) Bogor, Dudi Suhardi , Rabu (26/8)……….BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. 16 

DPRD MINTA PEMPROVE DKI SERIUS TANGANI SAMPAH SUNGAI
DPRD menyarankan Pemprove DKI Jakarta agar lebih serius menangani masalah sampah di sejumlah sungai. Pasalnya, upaya minimalisasi warga membuang sampah di sungai baru bisa dilakukan untuk warga secara lokal dengan betonisasi bantaran sungai. "Ada 76.385 meter kubik sampah yang d angkut dari sungai-sungai di Jakarta," Ujar Ketua Komisi D DPRD DKI, Sayoga Hendrosubroto, Rabu (26/8)………BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. 15
 
KESERIUSAN MENGURUS ENERGI TERBARUKAN
Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rata-rata radiasi matahari per hari mencapai 4,8 kWh per meter persegi, yang bisa dikonversi menjadi energi panas dan listrik dengan teknologi solar thermal dan photovoltaic (sel surya); ada sekitar 252 lokasi (Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku) geothermal, yang semuanya memberikan kapasitas 27 GW; dan biomassa sebesar 50 GW. Sekarang, bagaimana mengatasi kendala yang ada, seperti investasi, sulitnya lokasi, teknologi, dan sebagainya sehingga potensi tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya mekanisme pembangunan bersih antarnegara, seharusnya masalah yang ada itu bukanlah kendala utama. Yang menjadi kendala utama kita itu justru terletak di "ketidakseriusan" kita untuk mengembangkannya. …..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL.A10
 
PULAU-PULAU SELESAI TERDAFTAR 2012
Departemen Kelautan dan Perikanan menargetkan pada 2012 seluruh pulau di Indonesia telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia sejak Agustus 2007 telah mendapatkan registrasi 4.981 pulau dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah pulau, United Nations Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN). Jumlah ini akan ditambah paling tidak 11 ribu pada 2012 nanti…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. A7 
 
TELITI BUYAT, TIM PII TIDAK DIINTERVENSI
Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman menjamin hasil pemaparan tim Panel Ilmiah Independen (PII) tentang pemantauan lingkungan di Teluk Buyat, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, sangat objektif dan tidak bohong. Tim meneliti lokasi pembuangan limbah PT Newmont Minahasa Raya………BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. 8
 
TIGA PULAU DI MENTAWAI DIJUAL US$ 13,6 JUTA
Heboh penjualan pulau Indonesia kembali terjadi. Kali ini, tiga pulau di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dijual lewat internet. Ketiga pulau itu ialah Pulau Makaroni, Pulau Siloinak, dan Pulau Kandui. Penjualan tiga pulau itu diiklankan di situs
www.privateislandsonline.com dengan judul Islands for Sale in Indonesia.Dalam iklan di situs milik Private Islands Inc yang berpusat di Toronto, Kanada, tersebut ke tiga pulau itu ditawarkan dengan harga berbeda.Pulau Makaroni ditawarkan US$4 juta (hampir Rp40 miliar), Pulau Siloinak dihargai US$1,6 juta (hampir Rp16 miliar), dan Pulau Kandui dibanderol US$8 juta (hampir Rp80 miliar)……..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. 1
 
WARGA TOLAK TANGGUL LAPINDO
Warga korban lumpur di Desa Gempolsari dan Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, menolak rencana pembuatan tanggul penahan lumpur melintas kawasan mereka, karena sisa pembayaran 80 persen ganti rugi tanah dan bangunan milik penduduk belum dibayar PT Minarak Lapindo Jaya, anak perusahaan Lapindo.Sebelumnya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berencana membangun tanggul terluar, setelah tanggul yang ada, tidak mampu menampung semburan dan luberan lumpur. Tanggul baru sepanjang 2,5 kilometer, akan melintas kedua desa tersebut……..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, RABU 26 AGUSTUS 2009, HAL. 6
 
NEGARA AMBIL ALIH 47.000 HEKTAR LAHAN DL SITORUS
Pemerintah secara resmi mengambil alih lahan seluas 47.000 hektar dari Derianus Lunggung Sitorus. Lahan tersebut berada di dalam Register 40 di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.Proses eksekusi dilangsungkan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dengan adanya eksekusi ini, operasional dan manajemen beberapa perusahaan yang ada di Register 40 itu beralih ke pemerintah………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. 23
 
AKTIVITAS PERTAMBANGAN MENGKHAWATIRKAN
Aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan rakyat di Indonesia Timur, telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang mengkhawatirkan. Pertambangan rakyat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan lebih besar daripada pertambangan perusahaan besar.Menurut Menneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, di Indonesia Timur, ada banyak pertambangan skala besar, seperti Freeport, Tangguh, atau Inco. Mereka memiliki rencana pascatambang dan melakukan pertambangan sesuai amdal. Pertambangan rakyat kecil-kecil, tetapi banyak dan sangat sulit dikendalikan. Ke depan, aktivitas pertambangan harus tunduk kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Ridwan D Tamin menyatakan, aktivitas pertambangan rakyat yang menimbulkan kerusakan lingkungan terparah terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara………..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. 22
 
EL NINO BERDAMPAK POSITIF PADA PERIKANAN
Gejala El Nino yang sedang berlangsung tidak hanya mendatangkan kerugian akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Namun, di perairan, seperti di selatan Pulau Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, dapat menguntungkan atau berdampak positif karena biota ikan dari kedalaman akan berenang lebih dekat ke permukaan laut………..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. 12

RUU LINGKUNGAN : PEMBAHASAN DI TIM PERUMUS SELESAI
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selesai dibahas Rabu (26/8). Pembahasan substansial menyisakan beberapa pasal bagian akhir, seperti soal pidana. Secara maraton, staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup, anggota Komisi VII DPR, para ahli, dan aktivis LSM membahas draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUU PPLH) sejak awal Juli 2009. Pembahasan memanfaatkan waktu reses DPR dan akhir pekan, yang selanjutnya dimatangkan di sejumlah hotel………….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, KAMIS 27 AGUSTUS 2009, HAL. 12

Sumber:
KBUA Perpustakaan KLH