KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

LAHAN GAMBUT SUMATERA MULAI TERBAKAR
Kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sumatera Selatan mulai merambah lahan gambut. Titik kebakaran sebagian besar ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.Di Kabupaten Ogan Komering Ilir setidaknya ada 133 titik api. Titik api juga terpantau di Kabupaten Muaraenim, Musirawas, dan Banyuasin. Untuk meminimalisasi kebakaran, tim Manggala Agni sudah diterjunkan ke daerah-daerah yang terbakar……..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, RABU 9 SEPTEMBER 2009, HAL. A8

UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DISAHKAN
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemarin. Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menilai ada sejumlah perbaikan jika dibanding regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Rahmat, ada sejumlah perubahan penting dalam regulasi baru ini. Antara lain, pemerintah pusat dan daerah kini diwajibkan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis……..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, RABU 9 SEPTEMBER 2009, HAL. A7

ARKTIK MAKIN HANGAT
Pengaruh perubahan iklim telah merambah ke segala arah, ini berarti perubahan iklim tak hanya memiliki pengaruh pada kondisi cuaca tetapi juga kondisi samudra. Faktanya samudra Arktik yang berada di belahan utara bumi kini berada dalam suhu terhangatnya sejak 2000 tahun silam……..BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, RABU 9 SEPTEMBER 2009, HAL. 24

PEMERINTAH PERKETAT IMPOR LIMBAH NON-B3
Pemerintah memperketat kebijakan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun (Non B3). Pengetatan impor dilakukan dengan menyertakan Departemen Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penerbitan izin importir produsen limbah Non B3. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida, dalam peraturan sebelumnya, izin impor dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian. Namun sekarang ditambah dengan rekomendasi Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH)………BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, RABU 9 SEPTEMBER 2009, HAL. A18

15 IZIN KEHUTANAN ATAS PERINTAH RUSLI ZAINAL
Ketidakhadiran Gubernur Riau Rusli Zainal atas panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disesalkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Mereka menduga Rusli terlibat kejahatan kehutanan dengan menerbitkan 15 izin kehutanan yang bermasalah………BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, RABU 9 SEPTEMBER 2009, HAL. 2

Sumber:
Perpustakaan KLH