KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan kajian ekonomi terhadap hasil analisis biaya dan manfaat ekosistem hutan mangrove (bakau) ternyata sangat mengejutkan, di beberapa daerah seperti Madura dan Papua dapat mencapai trilliunan rupiah. Namun hampir seluruh hutan mangrove di Indonesia telah mengalami pengurangan luasnya. Asisten Deputi Urusan Ekosistem Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup Sudharyono mengungkapkan kajian ekonomi terhadap hutan mangrove tersebut pada Workshop Perencanaan Strategis Pengendalian Kerusakan Hutan Mangrove se-Sumatera di Bandar Lampung.

Sudharyono mengungkapkan hasil penelitian Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1995) tentang hasil analisis biaya dan manfaat ekosistem hutan mangrove.”Hasilnya ternyata sangat mencengangkan,” ujar Sudharyono. Dia merincikan hasil analisis tersebut di Pulau Madura, diperoleh total economic value (TEV) sebesar Rp49 trilliun, Papua (Rp329 trilliun), Kalimantan Timur (Rp178 trilliun), dan Jawa Barat (Rp1,357 trilliun). Total TEV untuk seluruh Indonesia mencapai Rp 820 trilliun.

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat terhadap skenario pengolahan ekosistem mangrove di Pulau Madura, disarankan skenarionya; 100% hutan mangrove tetap dipertahankan seperti kondisi saat ini, sebagai pilihan pengelolaan yang paling optimal, ujar Sudharyono. Kenyataannya, telah terjadi pengurangan hutan mangrove di Pulau Jawa, pada 1997 saja luasnya tinggal 19.077 ha (data tahun 1985 seluas 170.500 ha) atau hanya tersisa sekitar 11,19% saja. Penyusutan telah terjadi di Jawa Timur dari luas 57.500 ha menjadi hanya 500 ha (8%), kemudian di Jabar; dari 66.500 ha tinggal kurang dari 5.000 ha.

Sedangkan di Jateng, tinggal 13.577 ha dari 46.500 ha (tinggal 29%). Sementara luas tambak di Pulau Jawa adalah 128.740 ha yang tersebar di Jabar (50.330ha), Jatim(47.913 ha),dan Jateng (30.497 ha). “Dikhawatirkan, apabila di waktu mendatang dilakukan akstensifikasi tambak dengan mengubah hutan mangrove atau terjadi perusakan dan penyerobotan lahan hutan mangrove, kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mendapatkan hutan mangrove di Jawa,” kata Sudharyono.

Sementara itu, diperkirakan 60% terumbu karang di perairan Bengkulu saat ini mengalami kerusakan parah, sehingga memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak terkait. “Sesuai data dari Kementerian Lingkungan Hidup, kerusakan terumbu karang di Bengkulu sudah memasuki tahap kondisi kritis,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Toni Sarwono. Untuk mengatasi makin parahnya kerusakan terumbu karang, Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkulu bekerjasama dengan para pencinta lingkungan hidup setempat telah melakukan penanaman terumbu karang buatan yang difokuskan di Pulau Tikus, Bengkulu. Terumbu karang buatan itu berupa bangkai mobil,ban bekas,dan badan kapal yang sudah tak terpakai lagi.

Kedepan,pihaknya telah memprogamkan pembuatan terumbu karang buatan yang bahan bakunya dari vero semen yang akan ditempatkan di kawasan terumbu karang yang rusak.”Kami juga akan melakukan pendataan, untuk mengetahui seberapa parah kerusakan terumbu karang, dan melakukan upaya pencegahan yang sesuai,”ujarnya.
Upaya pencegahan lainnya, dengan melakukan program rumponisasi, tujuannya untuk melindungi terumbu karang yang ada hingga jangan sampai rusak. Penyebab utama terjadinya kerusakan terumbu karang, karena ulah manusia/nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang seperti bom, potas, dan racun. Menurut Toni, dana yang diperlukan untuk pembuatan terumbu karang sangat besar. Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan agar mendapat bantuan dari APBN dam Kormet (badan khusus penanggulangan kerusakan terumbu karang). “Kita mengajukan bantuan dari APBN dan Kormet sebesar Rp 500 juta, dan mengajukan Bengkulu masuk program penanggulangan kerusakan terumbu karang nasional,” katanya.