KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 1-2 April  2013 –  Proses  Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2013 merupakan proses komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama membicarakan isu lingkungan. Isu-isu lingkungan yang dibahas adalah isu yang selalu menjadi permasalahan, isu lingkungan aktual, instrumen yang dapat dilakukan,  dan lokus (lokasi) tempat terjadinya permasalahan lingkungan tersebut. Melalui proses pendekatan yang bersifat bottom up dan top down ini yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik.

Walaupun dalam Rakornas ini usulan kegiatan daerah belum dapat disampaikan seluruhnya, dan belum dapat dilakukan konfirmasi mengenai isu dan lokusnya, tetapi kami mencatat bahwa telah terjadi proses komunikasi yang lebih baik. Dalam rakornas 2013 ini terjadi  proses untuk konsultasi isu lingkungan prioritas, tidak hanya sebagai tempat untuk mengklarifikasi pendanaan Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan  dan DAK Bidang LH.

Di dalam Rakornas ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendapatkan beberapa masukan dari kabupaten/kota yang dapat memperkaya pengetahuan KLH mengenai permasalahan lingkungan yang dihadapi daerah saat ini diantaranya adalah  :

  1. Isu pencemaran lingkungan utama, berkisar 50-70% adalah permasalahan pencemaran akibat kegiatan domestik baik berupa limbah cair maupun limbah padat (persampahan).  Selanjutnya permasalahan  pencemaran akibat kegiatan industri. Untuk itu diperlukan kebijakan, pengetahuan dan kepemimpinan yang kuat untuk dapat mendorong sektor melakukan perbaikan lingkungan akibat dari kegiatan tersebut.
  2. Permasalahan kerusakan ekosistem meningkat baik di danau, sungai, teluk, pesisir dan pantai, sehingga perlu diprioritaskan dan diselesaikan dengan kebijakan dan model yang tepat.  Kegiatan utama yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong peran masyarakat untuk memperbaiki kerusakan ekosistem tersebut.
  3. Instrumen-instrumen lingkungan yang lebih baru telah dikembangkan perlu intensif dikomunikasikan antara lain adaptasi perubahan iklim, penerapan ijin lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rakornas 2013 perlu ditindaklanjuti segera, yaitu :

  1. Perlu kerja keras dalam waktu 1 minggu kedepan untuk menyempurnakan perencanaan kegiatan sebagai bahan usulan untuk dapat dimasukkan ke dalam Musrenbangnas pada minggu ketiga April 2013. Usulan yang disampaikan berbentuk kongkret, baik isu prioritas lingkungan yang diusulkan  maupun, lokus dan target pada rencana kerja perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
  2. Hasil konsultasi ini dapat dijadikan dasar “List Prioritas” yang dapat digunakan selama kurun waktu 3-4 tahun. Sehingga permasalahan spesifik di daerah dapat teridentifikasi dan dapat diajukan dalam kurun waktu tersebut.
  3. Pola pengajuan perencanaan untuk dukungan pusat (DAK, Dekon dan TP Bidang LH) disampaikan oleh kabupaten/kota melalui propinsi, dan kemudian di sampaikan kepada Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE). Untuk selanjutnya oleh KLH diproses ke dalam Musrenbangnas, sehingga pada pertengahan tahun telah diketahui bersarnya pagu indikatif dari kegiatan tersebut.
  4. Daerah masih memerlukan pedoman, best practices, dan model-model  yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan dan perlindungan ekosistem.
  5. Selama ini KLH telah melakukan berbagai sinergi dengan sektor seperti dengan PU untuk persampahan, DKP untuk pengelolaan pesisir dan pantai, KPK untuk penetapan kawasan hutan dan berbagai kerjasama lainnya. Tetapi disadari bersama bahwa koordinasi dan sinergi dengan sektor perlu lebih ditingkatkan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat mencakup kegiatan yang lebih besar.
  6. Perlu dipertimbangkan kembali apakah beberapa kegiatan besar seperti rakornis-rakornis lainnya perlu disatukan ke dalam kegiatan Rakornas. Apabila disatukan dalam Rakornas maka konsultasi dapat dilakukan dalam waktu 4-5 hari, dan dapat diperoleh hal-hal konkret yang diperlukan untuk memulai kegiatan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Sumber:

Sekretaris Lingkungan Hidup