KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Bapak Gubernur Sulawesi Utara yang saya hormati;
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang saya hormati;
Para Kepala Bapedalda atau BLHD Provinsi seluruh Indonesia yang saya hormati;
Para Kepala Institusi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang saya hormati;
Para Hadirin sekalian, seluruh stakeholders AMDAL, baik dari Pemrakarsa, Konsultan Penyusun, PSL, LSM, dan Wakil Masyarakat yang saya banggakan;

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Selamat Sore dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, untuk kesekiankalinya kita dapat berkumpul untuk saling bertukar pikiran dalam Rapat Kerja Nasional AMDAL (Rakernas AMDAL). Beberapa kali kegiatan ini telah terselenggara di Jakarta, namun, pada tahun 2009 ini, pelaksanaan Rakernas AMDAL diadakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Harapan kami, dengan diadakannya Rakernas AMDAL Tahun 2009 di luar Jakarta, akan dapat menjembatani permasalahan-permasalahan AMDAL di daerah menuju perubahan AMDAL yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan bangsa. Namun, pada sisi lain, pembangunan dapat memberikan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran, apalagi bila dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Pada dasarnya, pembangunan dan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Untuk itu, pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan secara sinkron sehingga tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Salah satu upaya untuk menuju hal tersebut adalah penguatan di sisi perencanaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa dalam pengelolaan lingkungan pada tataran perencanaan disebut sebagai tindakan pre-emtif yang mencakup Tata Ruang yang didasari oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan AMDAL. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan agar tujuan hakiki dari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dapat tercapai.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sudah sejak 23 tahun yang lalu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, pelaksanaan AMDAL telah dimulai di Indonesia, dan sejak itu pula AMDAL telah digunakan sebagai alat evaluasi apakah suatu rencana usaha atau kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak. Perubahan besar terhadap sistem kepemerintahan Indonesia yang dimulai 10 tahun yang lalu memberikan tantangan yang berbeda dan lebih kompleks. Tantangan itu dimulai dari perubahan kewenangan penilaian yang dahulu sentralistik menjadi desentralistik, sampai dengan perkembangan teknologi berbagai rencana usaha dan/atau kegiatan, serta semakin tingginya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup. Namun, dari berbagai tantangan yang timbul, ada beberapa benang merah yang dapat diambil, yaitu semakin rusaknya kondisi lingkungan hidup, banyaknya dokumen AMDAL yang berkualitas buruk, masih tingginya tingkat plagiasi diantara dokumen AMDAL, dan lain sebagainya. Secara kewenangan penilaian dan pada era otonomi ini, maka pelaksanaan AMDAL tidak hanya di tingkat pemerintah pusat akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Berbagai pengalaman para pihak yang terlibat dalam proses AMDAL menunjukkan bahwa persamaan persepsi tentang AMDAL mutlak diperlukan untuk menghasilkan proses AMDAL yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, namun tetap disertai  dokumen yang berkualitas. Untuk menuju perubahan tersebut, diperlukan kontribusi dari seluruh stakeholder AMDAL, baik dari pemerintah, pemrakarsa, maupun konsultan penyusun AMDAL. Sesuai mandat dari PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, pada tahun 2008 dan 2009 ini, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang AMDAL. Penetapan NSPK tersebut juga sejalan dengan program standarisasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk bidang lainnya, seperti Sertifikasi Manajer Pengelola Lingkungan Hidup dan Sertifikasi Tenaga Teknis Refrigerant.


Untuk melaksanakan mandat tersebut, KLH telah mengawalinya dengan melakukan penyusunan berbagai pedoman untuk penilaian AMDAL dan UKL-UPL seperti Pedoman Penilaian AMDAL untuk Kegiatan Pembangunan PLTU, Bandara, Pelabuhan, Jalan, Perumahan, Tambang Pasir dan Kerikil,  sampai dengan Pedoman Penilaian UKL-UPL untuk berbagai kegiatan seperti pembuatan mie instan, kegiatan elektroplating, perkebunan kelapa sawit, dan bangunan komersial. Selain itu, disusun pula pedoman yang berhubungan dengan substansi AMDAL seperti Pedoman Pelingkupan dan Pedoman Prakiraan Dampak Kualitas Udara. Selain itu, KLH telah melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara kontinyu pada 33 provinsi untuk penguatan pemahaman di bidang AMDAL dan pada periode Desember tahun 2008 sampai dengan Juli tahun 2009 telah diselenggarakannya pelatihan AMDAL Eksekutif crashprogram sebanyak 5 kali dengan total jumlah peserta 131 orang, serta pelatihan AMDAL Regular sebanyak 9 kali dengan total jumlah peserta sebanyak 274 orang.


Adapun untuk aparat pemerintah pelaksana proses AMDAL, KLH telah melakukan pengaturan NSPK untuk Penilai AMDAL dengan menerbitkan Permen 05 dan 06 Tahun 2008 yang mengatur tentang Kewenangan Penilaian AMDAL dan Tata Laksana Lisensi bagi Komisi Penilai AMDAL Daerah. Peraturan ini akan berlaku efektif mulai besok, tanggal 16 Juli 2009, yang bertepatan dengan hari II pelaksanaan Rakernas AMDAL. Untuk itu, besok kami akan meminta kepada beberapa provinsi untuk dapat secara simbolis menyerahkan Lisensi bagi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota.  


Selanjutnya, KLH telah mengatur pula NSPK untuk penyusun dokumen AMDAL melalui Permen LH Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL. NSPK ini berlaku untuk penyusun dokumen AMDAL, baik secara personal maupun secara institusi, serta lembaga penyelenggara pelatihan penyusunan AMDAL. Peraturan Menteri ini mulai berlaku efektif pada tanggal 11 November 2009.


Untuk menjamin pelaksanaan NSPK AMDAL di daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita bersama, KLH telah menerbitkan pula Permen LH Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL, serta Permen LH Nomor 25 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Daerah. Program pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga perlu dilaksanakan secara rutin, minimal 1 tahun satu kali.


Hadirin yang saya muliakan,

Untuk kedepannya nanti, AMDAL akan ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya agar tidak terkesan menanggung beban kesalahan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi tanpa dapat melakukan tindakan apapun. Revisi Undang-undang 23 tahun 1997 berusaha meluruskan presepsi yang keliru selama ini tentang AMDAL, dimana AMDAL hanya dipandang sebagai persyaratan formalitas untuk mendapat
kan izin usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya, dalam draft revisi UU 23 Tahun 1997 tersebut telah tercantum pengaturan bahwa seluruh pelaku AMDAL dapat dituntut hukum pidana, termasuk bagi pejabat pemberi izin yang tidak mempertimbangkan AMDAL, serta dimungkinkannya pembatalan izin jika dokumen AMDAL tidak sesuai dengan ketentuan.


Menyikapi tantangan peningkatan akuntabilitas terhadap sistem AMDAL ini, kita semua tidak perlu takut menghadapinya, sepanjang peraturan perundang-undangan telah dijalankan dengan baik. Namun, kita juga tidak dapat menganggap remeh posisi AMDAL ini dengan terus mempersiapkan diri dan meningkatkan kapasitas untuk pelaksanaan berbagai NSPK tersebut diatas. Untuk itu, KLH telah melakukan antisipasi dengan menerbitkan Permen LH Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Permen ini merupakan pemutihan terhadap kegiatan yang telah beroperasi namun tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. Meskipun Permen LH ini tidak dapat menghindarkan pelaku dari tuntutan hukum, minimal, telah ada itikad baik dari para pelaku AMDAL, baik pemrakarsa maupun penilai AMDAL untuk memperbaiki sistem. Saat ini 31 provinsi telah melaporkan hasil verifikasi data inventarisasi DPPL dengan mengusulkan sebanyak 6.713 kegiatan dan KLH telah menetapkan 4.573 kegiatan wajib DPPL. Perlu diperhatikan, bahwa batas waktu penetapan DPPL oleh KLH pada tanggal 29 September 2009.


Pada saat berakhirnya pemberlakuan DPPL pada bulan September mendatang, diharapkan sudah tidak ada lagi kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, dan selanjutnya, kita mengawali lembaran baru pelaksanaan sistem AMDAL di Indonesia. Saatnya Berubah …!!! menuju AMDAL yang lebih berkualitas, lebih efektif, dan efisien.


Terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.,


Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan

Hermien Roosita