KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
pada acara
LOKAKARYA 10 TAHUN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT DI INDONESIA

Jakarta, 20-21 Oktober 2003

Saudara-saudara hadirin yang sama hormati,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi

Abad 21 yang dicirikan oleh era globalisasi dan perdagangan bebas akan menghapkan Bangsa Indonesia kepada berbagai ragam tantangan dan sekaligus peluang di dalam upaya mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Salah satu tantangan mendasar adalah bagaimana mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan pembangunan secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Satu hal tentang pembangunan berwawasan lingkungan seperti halnya di wilayah pesisir dan laut, mempunyai karakteristik utama berupa tingginya frekuensi dan intensitas konflik. Konflik yang terjadi sering disalah artikan sebagai konflik antara kepentingan pelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi. Dalam jalur pengertian seperti ini, maka kepentingan ekonomi kemudian menjadi lebih penting sehingga kepentingan pelestarian lingkungan hidup sering diabaikan dengan konsekuensi berbagai bentuk hancurnya ekosistem mangrove, terumbu karang, tercemarnya laut, punahnya species-species tertentu dan lain sebagainya yang tidak dianggap sebagai kerugian ekonomi.

Ekonomi mengalokasikan sumberdaya melalui mekanisme pasar. Mekanisme pasar mampu mengatur alokasi sumberdaya alam agar menjadi efisien sesaat, tetapi mekanisme pasar mampu mengatur alokasi antar generasi dan alokasi guna mencapai keadilan. Kebanyakan pakar ekonomi mematok ketidakpedulian ekonomi pada kepentingan masa depan dengan pernyataan “in the long run, we all die”.

Bangsa Indonesia akan terus membangun untuk jangka sangat panjang, jadi ketidakpedulian terhadap “in the long run” ini harus dihindari. Setiap pengambil keputusan baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan perlu pula menggunakan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan demi kepentingan umum.

Kembali pada pertanyaan tentang konflik antar siapa saja. Maka konflik dalam usaha pelestarian lingkungan seperti halnya di wilayah pesisir dan laut, adalah konflik antara kepentingan kelompok tertentu berjangka pendek dan kepentingan umum dalam jangka panjang. Dengan demikian, maka hanya para pengambil keputusan yang mendahulukan kepentingan keberlanjutan dan keadilan adalah pemimpin yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh masyarakatnya.

Pada saat bekerjanya Kabinet Gotong Royong, status pelestarian lingkungan hidup seperti halnya ekosistem pesisir dan laut berada dalam keadaan dengan kecenderungan yang makin memburuk, walaupun sejak 10 tahun terakhir yaitu sejak diadakannya Lokakarya Pemantapan Strategi Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut, di Kapal Kerinci pada tahun 1993, telah banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat, namun terkesan belum mencapai “critical momentum” sehingga tenggelam dalam laju atau percepatan yang demikian besar dari kerusakan dan pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir dan laut.

Untuk mengatasi memburuknya kualitas ekosistem pesisir dan laut kita, tiga butir strategi dapat diterapkan, yaitu : (1) pengembangan mekanisme pelestarian lingkungan dan laut di daerah sejalan dengan proses otonomi daerah; (2) peningkatan penataan dan pemulihan kualitas ekosistem pesisir dan laut; dan (3) pengembangan kelembagaan dan koordinasi yang kuat.

Agar pelestarian lingkungan di wilayah pesisir dan laut dapat tercapai, maka mekanisme pembangunan berkelanjutan pada tingkat local dilaksanakan melalui usaha mendorong bangkitnya inisiatif local. Tiga komponen utamanya adalah : (1) Masyarakat yang sadar lingkungan, berdaya dalam peran serta pengambilan keputusan untuk kepentingan umum; (2) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang peka dan paham pada aspirasi masyarakat’ dan (3) Pemerintah yang peka aspirasi dan mampu melaksanakan “good environmental governance”.

Harapan saya tiga butir strategi dengan tiga komponen utama yang telah saya sampaikan, dapat dijadikan sebagai landasan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dalam upaya pelestarian lingkungan di wilayah pesisir dan laut di Indonesia.

Terima kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Oktober 2003
Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nabiel Makarim, MPA, MSM