KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Sambutan
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

PADA ACARA
HARI LINGKUNGAN HIDUP se- DUNIA TINGKAT KABUPATEN
PEKALONGAN 2010

TEMA
“KEANEKARAGAMAN HAYATI MASA DEPAN BUMI KITA”

Pekalongan, 6 Juli 2010

Yang terhormat,
Gubernur Jawa Tengah,
Bupati Pekalongan,
Para undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marl kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, taufiq dan hidayah-Nya untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tingkat Kabupaten Pekalongan.

Hadirin sekalian yang says hormati,

Tema Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia Tahun 2010 adalah “Many Species, One Planet, One Future” yang diadopsi pada Tema Hari Lingkungan Hidup Nasional di Indonesia menjadi “Keanekaragaman Hayati, Masa depan Bumi Kita”. Makna yang dapat dipetik dari terra tersebut, mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya kelestarian keanekaragaman hayati sepanjang masa yang kini dimiliki oleh planet bumi, dan tentu di dalamnya Indonesia merupakan salah satu bagian dari planet bumi. Pertanyaannya, kenapa keanekaragaman hayati menjadi penting dalam komponen kehidupan di dunia ini? Karena keanekaragaman hayati merupakan pilar utama yang mendukung peri kehidupan umat manusia di muka bumi. Keanekaragaman menjadi faktor penunjang keseimbangan alam dalam tatanan kehidupan, karena merupakan mata rantai jaring-jaring kehidupan yang saling memerlukan satu sama lain (simbiose mutualistis) di dalam siklus materi dan transfer energi.

Dalam mata rantai kehidupan, ada spesies makhluk sebagai produsen, spesies makhluk sebagai konsumen, dan spesies makhluk sebagai penghancur atau dekomposer. Kaitan antara kelompok makhluk tersebut satu sama lain saling membutuhkan. Kedudukan manusia dalam mata rantai kehidupan adalah sebagai konsumen yang memerlukan sumber makanan dari unsur flora (tumbuhan) dan unsur fauna (hewan). Jadi kehidupan manusia sangat tergantung dari keberadaan spesies flora dan fauna. Sedangkan kehidupan flora dan fauna tidak ada ketergantungan dengan keberadaan manusia. Artinya flora dan fauna dapat hidup dengan leluasa tanpa adanya manusia. Sehingga dikatakan dalam sistem ekologi manusia sebagai makhluk yang paling rentan karena mempunyai unsur ketergantungan dengan keadaan makhluk lain.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Negara kepulauan Indonesia memiliki sekitar 18 ribuan pulau, merupakan tempat tinggalnya flora dan fauna dari due tipe yang berbeda asal-usulnya yaitu bagian beret (Indo-Malayan) dan bagian timur termasuk kawasan Pasifik dan Australia. Walaupun lugs daratan hanya 1,3 % dari seluruh daratan bumi, tetapi Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang unik dan menakjubkan. Menurut Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI, 2009), Indonesia memiliki sekitar 10% spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil dan amphibia, 17% spesies burung serta 25% spesies ikan. Disamping itu, juga terdapat 90 tipe ekosistem dengan 40.000 spesies tumbuhan, dan 300.000 spesies hewan dari seluruh dunia.

Oleh karena itu, dengan potensi keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai ekonomi dari kekayaan keanekaragaman hayati, akan menghasilkan devise bagi sumber keuangan negara antara lain di sektor industri: pertanian, kehutanan dan kesehatan. Dari segi manfaat keanekaragaman hayati sangat besar bagi keperluan bahan obat-obatan, biofarma, herbal, pangan, papan, maupun hies ornamental dan hobi serta penyedia jasa lingkungan.

Untuk Pulau Jawa saja, jumlah spesies setiap 10.000 km persegi terdapat antara 2000 – 3000 spesies. Sedangkan Kalimantan dan Papua mencapai lebih dari 5000 spesies. Masih banyak keanekaragaman hayati Indonesia lainnya yang berpotensi dan berprospek secara ekonomis maupun keilmuan. Sejak Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) di antara negara-negara di dunia pada pertemuan KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, make setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber daya hayati sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri dan mempunyai tanggungjawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yuridiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar betas yuridiksi nasional.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Pada dasarnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) berisi dua hal yaitu mengatur tentang International Environmental Law dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara peserta KKH.. Dalam KKH juga ada klausul tentang akses terhadap sumber daya hayati yaitu tentang perlunya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (indigenous knowledge) serta perlunya pembagian keuntungan yang wajar dalam pemanfaatan sumber daya hayati (equitable benefit). Jika dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan secara menyeluruh maka suatu pembangunan harus mengandung tiga unsur utama yaitu Keamanan ekologi/lingkungan (ecological security), keamanan peri kehidupan (livelihood security) dan keamanan pangan (food security)..

Dalam perspektif keanekaragaman hayati, maka pemanfaatan sumber¬sumber daya hayati harus dilakukan secara berkelanjutan. Akan tetapi banyak tindakan badan dunia seperti WTO (World Trade Organization) justru mempengaruhi pemanfaatan sumber daya hayati itu sendiri khususnya di negara berkembang. Misal, kebijakan tentang Hak Atas Kekayaan Inteletual/HAKI (Trade Related Intellectual Property Right) dan berbagai keputusan lain yang menyangkut keanekaragaman hayati, antara lain merusak ketahanan ekologis karena mendorong terciptanya konsentrasi pemilikan sumber daya hayati dengan cara menghilangkan batasan pemilikan terhadap keanekaragaman hayati.

Contoh yang lebih mudah dipahami misalkan untuk meningkatkan ekspor produk pertanian maka pemerintah akan membuka perkebunan-perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet atau tanaman lain yang dapat diekspor. Keberadaan perkebunan besar juga akan mengubah aspek-aspek kebijakan pertanian yang sehat. Perkebunan besar akan menguasai lahan pertanian yang sangat lugs yang hanya ditanami dengan satu jenis tanaman saja, sehingga melemahkan ketahanan dan keutuhan wilayah keanekaragaman hayati.

Dalam era globalisasi ada kecenderungan segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati diserahkan kepada ‘sistem’ dan ‘prosedur’ internasional seperti perdagangan bebas, pengakuan hak paten dan lain sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan, karena ‘sistem’ dan ‘prosedur’ tersebut belum tentu dapat mengakomodasi kontribusi nyata yang diberikan oleh masyarakat dalam mengelola dan melindungi keanekaragaman hayati di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, perlu melakukan tindakan inisiatif yang tidak merugikan masyarakat lokal antara lain melalui pengajuan paten sesegera, seluas dan secermat mungkin, sehingga tidak didahului oleh ‘sistem’ dan ‘prosedur’ internasional tersebut.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Dengan betapa pentingnya fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia, maka sudah sepatutnya kita secara bersama-sama para pihak , menjaga dan memelihara kekayaan alam yang kita miliki, melestarikan dan mengembangkan eksistensinya. Para pengambil kebijakan, para ilmuwan dan para peneliti yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati hendaknya bahu membahu secara serempak dan bersinergi sesuai dengan jenjang hirarkinya untuk bertekad melestarikan keutuhan keanekaragaman hayati yang dimiliki bumi persada Indonesia tercinta. Jaga lestarikan habitat-habitat kehidupan alaminya, kembangkan rekayasa genetika budidaya di ex-situ, tingkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya secara proporsional, tepat guna dan berhasil guna, dengan perhitungan yang cermat akan kementakan daya dukung dan daya tampungnya.

Selanjutnya, pemberdayan masyarakat sangat strategis dalam penyelamatan keanekaragaman hayati untuk memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kaitannya dengan keanekaragaman hayati, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan perorangan dapat membangun: taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau menanam dan memelihra pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Peran dan fungsi masyarakat untuk saling mengingatkan dan berperan aktif untuk melakukan aktivitas penyelamatan Kehati, sangat diperlukan, diantaranya melalui peningkatan dan pengembangan kearifan lingkungan. Hal ini terkait dengan kearifan lokal pada masyarakat Jawa umumnya dan masyarakat Pekalongan pada khususnya tentang pranata mangsa yang banyak dikembangkan oleh masyarakat petani sebagai bentuk pola kemandirian masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, saga mengajak para pihak pemangku kepentingan, dan masyarakat lugs untuk bersama-sama semakin menguatkan komitmen kita untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, guna keberkelanjutan keanekaaragaman hayati masa depan bumi kita.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 6 Juli 2010
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Prof. DR.Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS.