Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Pada Rapat Kerja Teknis
Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Optimalisasi Laboratorium Lingkungan

Serpong, 18 – 19 Desember 2002

Assalam’mualaikum wr wb
Salam sejahtera bagi kita semua.

Para peserta rapat kerja teknis, para hadirin dan undangan
yang saya hormati.

Saya merasa gembira dan bersukur kehadirat Tuhan yang Maha
Esa karena pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Kerja Teknis
"Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Optimalisas Laboratorium Lingkungan".

Rapat kerja teknis ini saya anggap penting karena Rakernis
ini bertujuan untuk merumuskan dan mengkoordinasikan arahan kebijakan dan strategi
pemantauan kualitas lingkungan yang mana merupakan salah satu kegiatan penting
dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan tersedianya data hasil pemantauan
kualitas lingkuangan maka status mutu lingkungan daerah maupun Nasional dapat
ditetapkan. Status mutu lingkungan merupakan informasi mengenai tingkatan kondisi
mutu lingkungan yang menunjukan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber
dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu lingkungan yang telah
ditetapkan.

Saudara-saudara peserta rakernis yang saya hormati,
Dengan telah berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tetantang Pemerintahan
Daerah, dimana salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah
Kabupaten dan daerah Kota adalah bidang pengelolaan lingkungan hidup, maka kewenangan
pengelolaan lingkungan hidup berada di daerah kabupaten dan daerah kota. Sedangkan
daerah Propinsi hanya menangani bidang lingkungan hidup yang sifatnya lintas
daerah kabupaten dan daerah kota serta hal-hal lain yang belum mampu dilaksanakan
oleh daerah kabupaten dan daerah kota.

Untuk mendukung terlaksananya mekanisme pelestarian lingkungan
yang dinamis, maka perlu peningkatan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good environmental governance) melalui dialog, training,
pengembangan kelembagaan, pengembangan kebijaksanaan, dan lain sebagainya agar
pemerintah daerah kabupaten dan kota menjadi lebih peka dan mampu untuk menjawab
aspirasi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan, Pemerintah
telah mengembangkan laboratorium lingkungan dihampir seluruh propinsi di Indonesia
yang pemanfaatannya akan digunakan seluas-luasnya bagi Pemerintah daerah dalam
melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup didaerah masing-masing. Penyerahan
kepemilikan serta kewenangan pengelolaan laboratorium lingkungan tersebut kepada
pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam bidang pengelolaan
lingkungan hidup.

Di samping itu saya berharap agar asset yang berupa laboratorium
lingkungan tersebut dapat terus dikembangkan dan digunakan seefisien dan seefektif
mungkin melalui berbagai program pengelolaan lingkungan hidup baik yang berskala
nasional maupun regional, propinsi atau kabupaten/kota.

Saudara-saudara yang saya hormati,
Saya berharap rapat kerja teknis ini dapat mencari solusi yang tepat dalam rangka
merumuskan dan mengkoordinasikan arah kebijaksanaan di bidang pemantauan kualitas
lingkungan serta dalam rangka pemanfaatan perangkat laboratorium lingkungan
yang berada disetiap propinsi sehingga data hasil pemantauan kualitas lingkungan
dari setiap daerah nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum
dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penetapan kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup serta bahan pembuatan laporan mengenai Status Lingkungan Hidup
Indonesia atau State of Environmental Reprot (SoER).

Demikian yang dapat saya sampaikan, akhirnya saya ucapkan kepada
seluruh peserta Rakernis, selamat bekerja semogga sukses.

Sekian dan terima kasih.
Wassalam’mualaikum wr wb.


Menteri Negara Lingkungan Hidup.


Nabiel Makarim.