KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Saudara-saudara para Bupati, Walikota dan Kepala Bapedal Daerah yang saya
hormati, pada pagi ini kita akan melakukan satu langkah yang sangat penting
dalam pengelolaan lingkungan hidup. Disebut penting karena dalam era globalisasi
informasi pada saat ini, ketersediaan data menjadi syarat utama dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik di berbagai bidang. Khusus di bidang lingkungan
hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
secara tegas menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan
hidup dan pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan
menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Saudara-saudara yang saya hormati, dengan berlakunya Undang-undang Nomor
22 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah kabupaten dan kota
menjadi penghasil data utama, khususnya untuk pengelolaan lingkungan hidup.
Di lain pihak Kementerian Lingkungan Hidup berkepentingan untuk mendapatkan
data dari daerah dalam rangka penyusunan berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu saya pun menyadari bahwa untuk
menghasilkan dan mengolah data itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam
hal ini diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
sedemikian rupa sehingga kendala biaya dapat diminimalkan dan data yang diperoleh
dapat dimanfaatkan bersama.

Saudara-saudara yang saya hormati, untuk mewujudkan kerjasama tersebut, pada
tahun 2002 melalui Bapedal Regional Network Project, Kementerian Lingkungan
Hidup mulai membangun sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk
di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur jaringan pertukaran data dan
informasi dengan Bapedal Daerah di 7 propinsi dan 14 kabupaten/kota. Dalam
kerjasama ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan berbagai perangkat
keras dan perangkat lunak, data dasar, dan pelatihan teknologi informasi bagi
staf pengelola informasi di Bapedal Daerah. Sementara Bapedal Daerah diharapkan
dapat menyediakan dan memutakhirkan data yang berkaitan dengan pengelolaan
lingkungan hidup.

Saudara-saudara yang saya hormati, kerjasama pertukaran data dan informasi
ini merupakan langkah awal penerapan e-government, sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
e-Government. Dalam instruksi presiden tersebut dikatakan bahwa pengembangan
e-government diarahkan untuk mencapai tujuan :
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik;
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara
serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat;
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien
serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah
daerah otonom.
Saudara-saudara yang saya hormati, penghargaan yang setinggi-setingginya patut
saya sampaikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang berkenan
melakukan kerjasama pertukaran data dan informasi dengan Kementerian Lingkungan
Hidup. Mudah-mudahan pola kerjasama ini dapat berkembang dan terus berlanjut
dengan melibatkan seluruh propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini.
Terima kasih.
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

 

Nabiel Makarim, MPA., MSM