KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat Anggota DPR RI dari Komisi VII, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sonny Keraf dan Bapak Tjatur Sapto Edy,
Yang terhormat Anggota DPRD Prop. DKI Jakarta, Kota Bogor, Kab. Bogor dan Kota Depok,
Yang terhormat Bapak Emil Salim,
Yang terhormat Mr. Tan Quee Hong, Chief Engineer of NEA’s Pollution Control Department, Singapore
Yang terhormat Mr. Helmut Krist, Program Leader ProLH-GTZ
Para peserta workshop yang berbahagia;

Assalamualaikum wr.wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, dimana pada bulan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran bagi perbaikan kualitas lingkungan, khususnya air sungai. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Jerman dan Singapura yang bersedia memberikan dukungan dan pembelajaran dalam pengalamannya untuk pemulihan kualitas air.

Hadirin yang berbahagia;
Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dikelola untuk dimanfaatkan secara efisien, adil dan berkelanjutan. Namun seperti kita pahami bersama, bahwa ketersediaan air baik secara kuantitas maupun kualitas pada saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Secara kuantitas, air hujan yang tersimpan dalam tanah cenderung semakin berkurang dan sebagian besar menjadi aliran permukaan (run off) yang akan beresiko terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Pada tahun 2004 banjir telah terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, begitu juga kekeringan di beberapa waduk yang mengganggu ketersediaan listrik dari tenaga air. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti maraknya penggundulan hutan, kegiatan pertanian yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan perubahan fungsi daerah tangkapan air. Berdasarkan data dari Dep. Kehutanan tahun 2004, kerusakan hutan yang terjadi telah mencapai seluas 59,2 juta hektar dengan laju kerusakan 3 juta ha /tahun. Sedangkan kemampuan merehabilitasi hanya sekitar 300.000 ha s/d 900.000 ha per tahun yang dilakukan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (atau sering disebut GNRHL/Gerhan).

Sedangkan secara kualitatif, air yang tersedia juga telah mengalami pencemaran, sehingga semakin menurunkan tingkat ketersediaan air bagi masyarakat. Dari data KLH tahun 2004, dari 32 sungai di 30 propinsi telah mengalami pencemaran air.

Peserta workshop yang berbahagia;
Dengan kondisi lingkungan tersebut, khususnya kerusakan lingkungan sungai, pada tanggal 8 Juni 2005 tiga menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup menyepakati perlunya membangun keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan. Dari kesepakat tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan lapangan pada tanggal 27 Juni 2005 yang lalu, di daerah aliran sungai yang berada di Jawa Barat, yakni DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cimanuk dan DAS Citanduy. Dari hasil pemantauan tersebut, telah terjadi kerusakan lingkungan DAS dan pencemaran sungai yang dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, tiga menteri tersebut sepakat untuk mengimplementasikan program-program yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/instansi secara terpadu di 4 DAS tersebut guna mensinergikan sumber daya yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui workshop ini dengan kajian studinya adalah Sungai Ciliwung yang melewati Propinsi Jawa, Banten dan Propinsi DKI Jakarta serta Kali Progo yang melewati Propinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, diharapkan dapat terbangun keterpaduan program dalam mewujudkan satu Perencanaan (master plan) pemulihan sungai dari hulu s/d hilir sebagai acuan antar sektor maupun daerah.
Mengingat DAS adalah satuan wilayah ekosistem dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka diharapkan master plan yang terbangun ini dapat menjadi dasar dalam kebijakan “satu pintu� pengelolaan lingkungan seperti harapan yang disampaikan oleh Komisi VII DPR-RI.

Para hadirin yang saya hormati;
Perlunya mengelola sumber daya air ini, telah menjadi komitmen bersama baik secara internasional maupun nasional. Komitmen secara internasional dimulai dari Deklarasi Rio de Janeiro dan Agenda 21, Piagam Bumi, Millennium Development Goals (MDG), Deklarasi dan Program Aksi Johanesburg. Sedangkan secara nasional melalui Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu komitmen tersebut, adalah bertujuan untuk tercapainya penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan bagi 50% penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2015.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Bismillah hirrahman nirrhahim� Workshop Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai ini secara resmi kami nyatakan dibuka.

Selamat berdiskusi dan kami mengharapkan dapat tercapainya tujuan pelaksanaan workshop, yakni adanya pemahaman dan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas air sungai yang diawali dengan penetapan kelas air sesuai dengan sasaran peruntukannya.

Assalamu’alaikum wr.wb

Jakarta, 13 Oktober 2005

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

Ir. Rachmat Witoelar